Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
19
Apr '06

Kajatisu dan Kapolres Humbahas Didesak Usut Kejanggalan Penerimaan CPNS 2005


LSM Putra Bangsa mendesak Kejatisu dan Polres Humbahas segera mengusut segala kejanggalan dan dugaan manipulasi penerimaan CPNS TA 2005 di Pemkab Humbang Hasundutan. Menyelesaikan persoalan itu Kejatisu diminta supaya membentuk tim mengusutnya. Penegasan itu disampaikan Ketua LSM Putra Bangsa Marihot S Sinaga kepada SIB, Selasa (18/4) di Doloksanggul ketika diminta komentarnya tentang kejanggalan-kejanggalan mulai pendaftaran dan pengumuman hasil ujian penerimaan CPNS TA (Tahun Ajaran) 2005 di Humbahas.

Marihot Sinaga menjelaskan, Selasa (11/4) lalu LSM Putra Bangsa sudah melayangkan surat kepada Kajatisu di Medan, tentang kejanggalan dan manipulasi penerimaan CPNS TA 2005 di Humbang Hasundutan. Dalam surat itu dijelaskan bahwa ada peserta lulus tanpa ujian. Ada peserta dari tenaga honorer lulus padahal yang bersangkutan masa kerjanya belum mencapai satu tahun, berarti melanggar PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan pengangkatan CPNS dari umum. Jadi sesuai dengan isi peraturan tersebut, yang bersangkutan sepatutnya tidak bisa ikut ujian dari tenaga honorer. Kemudian ada peserta isteri salah seorang Camat di Pemkab Humbahas yang kebetulan satu marga dengan isteri Bupati Humbahas lulus sebagai tenaga honorer, padahal sesuai database di BKD yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai tenaga honorer. LSM Putra Bangsa juga menemukan kejanggalan bahwa sedikitnya ada 8 (delapan) orang peserta ikut ujian padahal yang bersangkutan masa kerjanya masih lima bulan.

Surat pengaduan LSM Putra Bangsa yang ditujukan kepada Kajatisu itu, tembusannya disampaikan kepada Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban SE, Kapolres Humbahas AKBP GP Hutajulu SH, Kajari Tarutung di Tarutung dan Kejagung di Jakarta. Karena waktu sudah mendesak, LSM Putra Bangsa, Selasa (18/4) kembali menyurati Polres Humbahas dengan tujuan supaya penerimaan CPNS TA 2005 di Pemkab Humbahas segera diusut. Menurutnya apabila dalam waktu dekat Polres Humbahas tidak segera mengusut kejanggalan dan manipulasi penerimaan CPNS di Humbahas maka persoalan itu akan dilaporkan ke Kapoldasu.

Sementara itu, setelah dua kali rapat dengar pendapat antara Pansus CPNS DPRD Humbahas dengan Pemkab Humbahas akhirnya diputuskan, Rabu (19/4) akan digelar rapat paripurna DPRD Humbahas tentang kejanggalan dan manipulasi CPNS TA 2005 di Humbahas. Hal itu juga dibenarkan Ketua Pansus CPNS TA 2005 Tiopan Simamora SE ketika dikonfirmasi, Senin (17/4) melalui telepon selularnya. “Sesuai dengan kesepakatan Pansus CPNS TA 2005, Rabu (19/4) akan digelar rapat paripurna. Ini sudah dijadwalkan. Hasil rapat paripurna itu akan dilimpahkan ke Kejaksaan supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku” tegas Tiopan Simamora.

Sesuai dengan catatan SIB, rapat dengar pendapat yang berlangsung memanas itu sudah  dua kali dilakukan yaitu Kamis (6/4) dan Selasa (11/4) lalu dan dikordinir Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban SE. Pada rapat pertama pihak Pemkab Humbahas dihadiri Asisten I M Silalahi SH, Asisten II Poster Sianturi SH, Kepala BKD AR Purba SH, MM dan Drs AP Marbun (sebelumnya Kabag Kepegawaian). Asisten I Pemkab Humbahas M Silalahi SH ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Selasa (18/4) sekira pukul 11.00 WIB mengatakan bahwa undangan untuk mengikuti rapat paripurna belum diterimanya.

Sumber : (RHS/f) Harian SIB, Dolok Sanggul


Ada 2 tanggapan untuk artikel “Kajatisu dan Kapolres Humbahas Didesak Usut Kejanggalan Penerimaan CPNS 2005”

  1. Tanggapan Jannes Silaban:

    Soal penyelewengan seleksi CPNS ini juga terjadi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Di sana, malah polisi sudah memeriksa dua tersangka yang diduga penyeleweng yakni Sekda dan BKD setempat. Ada bukti, anak kandung oknum Sekda dan BKD diluluskan (dari pelamar umum.

    Menurut saya penyelewengan ini bukan semata-mata menunjukkan betapa masih bejatnya moral oknum pegawai negeri kita. Padahal, di satu sisi mereka sering mengeluh rendahnya gaji, di sisi lain mengusahakan dengan cara ilegal, bahkan sampai merampas hak orang lain agar anaknya atau keluarga atau kroni-kroninya lulus PNS.

    Lebih dari itu, para penyeleweng sudah menunjukkan kebodohannya. Sekali lagi, oknum yang terlibat dalam penyelewengan sangat super dan amat bodoh. Alasannya, sudah jelas mekanisme penjaringan CPNS diaturkan dalam Keputusan Menteri Negara PAN. Jadi, acuan itu tentu saja diikuti seluruh pihak, termasuk yang sengaja dikalahkan. Jadi, kalau memang tahu ada peraturan itu, mengapa lagi diseleweng ? Jawabannya, karena bodoh, sekali lagi karena bodoh, bukan karena jago KKN.

  2. Tanggapan Saut P. Silaban:

    YANG BEGINIAN JANGAN HERAN… SUDAH SANGAT SANGAT BIASA..!
    MALAH SAYA HERAN KOK ADA YANG HERAN DENGAN BERITA SEPERTI INI…?

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.