Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
17
Apr '06

‘Pemkot tak ingin terlibat kelola Tg. Perak’


Pemerinta Kota (Pemkot) Surabaya berjanji tidak akan turut campur dalam pengelolaan pelabuhan, karena campur tangan pemkot dinilai justru menyebabkan highcost economy bagi kalangan industri.

Togar Arifin Silaban, Kepala Bidang Fisik dan Sarana, Badan Perencanaan Pemerintah Kota (Bappeko) Surabaya mengatakan Pemkot Surabaya tidak ingin berpolemik seperti yang dilakukan pemkot atau pemkab lain (yang terdapat pelabuhan umum dan khusus di wilayahnya).

Silaban mengakui jika perputaran uang di sektor pelabuhan sangat besar, tetapi tidak memberikan manfaat langsung kepada PAD. Namun ini bukan berarti dapat dijadikan alasan bagi Pemkot untuk ikut serta dalam pengelolaan pelabuhan.

“Jadi, Pemkot lebih berpikir pada dampak tidak langsung dengan adanya pelabuhan yang akan menunjang investasi,” kata Silaban kepada Bisnis kemarin.

Lebih jauh Silaban menyatakan bukan berarti Pemkot Surabaya tidak bisa mengambil keuntungan materiil dengan keberadaan pelabuhan itu, karena bisa saja pemkot berperan-serta dalam bentuk kepemilikan saham.

“Seperti yang sudah diterapkan di SIER [Surabaya Industrial Estate Rungkut] yang komposisi sahamnya terdiri dari pusat, provinsi dan kota,” tegas Silaban.

Menurut catatan Bisnis, beberapa pemerintah daerah yang juga memiliki potensi pelabuhan bahkan membentuk Forum Deklarasi Balikpapan.

Forum ini didukung Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia), Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Se- Indonesia), Adkasi (Asosiasi DPRD Kota Se-Indonesia, serta Adeksi (Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia).

Dasar hukum yang dipakai oleh daerah-daerah ini adalah pasal 18 UU No.32/2004 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah lautnya.

Namun menurut Silaban, ada hal lain yang harus dipertimbangkan sebelum mengajukan tuntutan dalam pengelolaan pelabuhan, yaitu UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Silaban jika merujuk UU ini, PAD yang bisa bersumber pada pajak daerah dan restribusi ini tidak mencakup aktivitas kepelabuhanan.

“Ada yng beranggapan jika Pemkot Surabaya memang tidak fight [berusaha keras] memperjuangkan pengelolaan pelabuhan, karena memang kami mempunyai pertimbangan yang berbeda dengan daerah-daerah lain,” tegasnya.

Tambah biaya

Selain itu, lanjutnya, komitmen ini dibuat karena Pemkot merasa jika ikut campur tangan maka dipastikan akan menyebabkan high cost economy untuk kalangan industri.

“Kami harus berpikir panjang. Dalam bayangan kami, campur-tangan pemkot malah kontraproduktif dengan pembentukan iklim investasi yang kondusif di Surabaya,” jelasnya.

Jika hal ini terjadi, maka Surabaya menjadi tidak menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya, padahal pemkot sedang giat-giatnya menarik investor asing mengingat kemampuan pembiayaan dalam negeri sangat terbatas.

Apalagi, menurut dia, Pel.Tanjung Perak sudah menjadi pelabuhan internasional sehingga yang menjadi stakeholder bukan hanya Pemkot Surabaya, Pelindo III, atau pemerintah Indonesia, namun juga internasional.

“Jadi, tidak bisa dengan sembarangan kita ikut campur dalam pengelolaan pelabuhan,” tegas Silaban.

Sumber : (K22 / surabaya@binsi.co.id) Bisnis Indonesia


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Diare Tewaskan 32 Warga Papua
Artikel selanjutnya :
   » » Diare di Jayawijaya Renggut 32 Jiwa