Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
8
Apr '06

SBY [Susilo Bambang Yudhoyono] Undang Buruh ke Istana


PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin mengundang 33 pengurus sembilan serikat pekerja, pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke Istana. Pertemuan itu digelar sebagai antisipasi ancaman mogok massal buruh pada 1 Mei 2006 terkait rencana pemerintah merevisi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pertemuan digelar di Wisma Negara, kompleks Istana Kepresidenan. Presiden didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menakertrans Erman Soeparno, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Menperin Fahmi Idris. Selain itu, Menkominfo Sofyan Djalil, Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Seskab Sudi Silalahi, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Dirut Jamsostek Iwan P Pontjowinoto.

Dari perwakilan pengusaha hadir, Ketua Umum Kadin MS Hidayat, Ketua Umum Gabungan Elektronika Rachmat Gobel, Sekretaris Jenderal Apindo Djimanto, dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Mintardjo Halim. Dari serikat pekerja, antara lain hadir Ketua Umum K-SBSI Rekson Silaban, Sekjen S-SPSI Rusli Yunus, Sekjen K-SPSI Reformasi HM Rodja dan Ketua SPSI Syukur Sarto.

Menko Kesra Aburizal Bakrie menuturkan, dalam pertemuan itu Presiden SBY memaparkan rencana pembangunan perekonomian nasional serta kendala-kendala obyektif peningkatan investasi di Indonesia. Presiden menekankan bahwa upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan.

“Upaya perbaikan iklim investasi dilakukan bersamaan dengan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, perbaikan infrastruktur serta reformasi perburuhan. Job creation (penciptaan lapangan pekerjaan baru) syaratnya adalah peningkatan investasi di Indonesia,” kata Presiden SBY seperti ditirukan Ical.

Presiden, kata Ical, juga menyampaikan tiga pilar kebijakan ketenagakerjaan yang tempuh pemerintah. Yakni, proteksi terhadap tenaga kerja dan hak-hak tenaga kerja, tumbuhnya perusahaan di Indonesia dengan baik, serta tumbuhnya dunia usaha dan ekonomi nasional. Agar rencana revisi UU 13/2003 diterima kedua belah pihak, presiden menghendaki agar draft perubahan UU Ketenagakerjaan disusun oleh universitas terkemuka.

Selanjutnya, presiden meminta agar Depnakertrans menghidupkan kembali Forum Tripartit yang beranggotakan serikat buruh, pengusaha dan pemerintah guna membahas rencana revisi UU No 13/2003. “Draft revisi yang akan diajukan ke DPR harus dihasilkan oleh Forum Tripartit yang mewakili serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah sebagai suatu tanggapan terhadap pembicaraan-pembicaraan hari ini secara bersama-sama,” terang Ical.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban mengatakan, Presiden SBY juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh melakukan perubahan dari satu kutup ekstrim ke kutup ekstrim lainnya. “Artinya, kita tidak boleh melakukan perubahan UU yang melakukan liberalisasi penuh terhadap pasar kerja tetapi juga tidak boleh Indonesia memiliki UU Ketenagakerjaan yang sangat ketat. Kalau diperlukan asessment terhadap UU No 13/2003 karena dilihat ada masalah, harus dilakukan melalui Forum Tripartit seperti penyusunan UU No 13/2003,” terang Rekson.

Terkait dengan rencana mogok massal buruh, Rekson menegaskan bahwa serikat pekerja tetap akan melakukan mogok massal dan aksi demonstrasi setiap hari apabila keputusan pemerintah yang akan diumumkan Presiden hari ini tidak berpihak pada kesejahteraan buruh. “Kita lihat sejauh mana secepat apa dan seakomodatif apa pemerintah pada tuntutan kaum buruh. Kalau tidak seperti yang kita harapkan, tentu kita akan tetap turun ke jalan,” katanya.

Ketua Kadin M.S. Hidayat mengakui, draft revisi UU No 13/2003 yang diusulkan Apindo masih bisa disempurnakan sehingga mampu mensejahterakan pekerja, memberikan kemungkinan tumbuhnya dunia usaha dan memungkinkan perluasan lapangan kerja. “Draft revisi saya kira hanya menjadi referensi saja, dunia usaha sendiri akan membawa draft itu ke Forum Tripartit dan kami harapkan serikat pekerja juga membawa draft revisi ke forum yang difasilitasi pemerintah,” katanya.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, titik temu antara pemerintah, asosiasi pengusaha, dan buruh harus segera diformulasikan agar kegiatan industri tidak terganggu. Gelombang unjuk rasa akan berhenti dengan sendirinya jika titik temu yang merangkum segala aspirasi unsur tripartit itu terungkap secara jelas. ”Unjuk rasa dalam kurun waktu yang panjang dan melibatkan para pekerja bakal berdampak pada produktivitas industri,” katanya.

Fahmi menuturkan, akibat aksi buruh tersebut sebuah pabrik tekstil di Jawa Barat dilaporkan tutup sementara karena sebagian besar buruhnya mengikuti unjuk rasa ke Jakarta. Fahmi memperkirakan gelombang unjuk rasa buruh masih akan terjadi, bahkan dalam skala yang lebih besar pada 1 Mei 2006 bila tidak segera dicapai kesepakatan dua pihak.

Sumber : (noe/jpnn) Kaltim Post Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pembunuh Ny Eli Diduga Tetangga
Artikel selanjutnya :
   » » Jangan Musnahkan Tusam Tapanuli