Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
8
Apr '06

SBY [Susilo Bambang Yudhoyono] Rangkul Buruh di Istana


Antisipasi Demo Lagi I Mei Nanti

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cepat-cepat merangkul buruh yang menentang revisi UU Ketenagakerjaan. Kemarin, 33 pengurus dari sembilan serikat pekerja diundang ke Istana Kepresidenan. Pertemuan berlangsung di Wisma Negara.

Pertemuan juga diikuti pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Itu sesuai saran berbagai pihak agar pemerintah berperan aktif dalam pertemuan tripartit (pemerintah, pengusaha, dan buruh).

Ketika terjadi demo besar-besaran di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa dan Rabu lalu, SBY tidak berada di tempat. Presiden dan istri sedang berada di Merauke untuk panen raya. Perwakilan buruh hanya ditemui Wapres Jusuf Kalla. Para buruh juga berencana turun ke jalan pada 1 Mei nanti.

Pertemuan kemarin sangat istimewa. Presiden didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Widodo A.S., Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menakertrans Erman Soeparno, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menperin Fahmi Idris, Menkominfo Sofyan Djalil, Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Seskab Sudi Silalahi, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, dan Dirut Jamsostek Iwan P. Pontjowinoto.

Perwakilan pengusaha yang hadir, yaitu Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat, Ketua Umum Gabungan Elektronika Rachmat Gobel, Sekretaris Jenderal Apindo Djimanto, dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Mintardjo Halim.

Dari serikat pekerja, antara lain, Ketua SPSI Syukur Sarto, Ketua Umum K-SBSI Rekson Silaban, Sekjen S-SPSI Rusli Yunus, dan Sekjen K-SPSI Reformasi H M. Rodja.

Pertemuan itu tidak membicarakan substansi. Namun, masing-masing pihak diberi kesempatan mengungkapkan pendapat. “Menurut presiden, pertemuan pada hari ini tidak untuk melakukan penyelesaian pada hari ini juga, tetapi merupakan rangkaian awal penyelesaian masalah tenaga kerja,” kata Menko Kesra Aburizal Bakrie.

Presiden menyampaikan tiga pilar kebijakan ketenagakerjaan. Yaitu, proteksi terhadap tenaga kerja dan hak-hak mereka, tumbuhnya perusahaan dengan baik, serta tumbuhnya dunia usaha dan ekonomi nasional.

Agar rencana revisi UU 13/2003 diterima kedua pihak, presiden menghendaki draf perubahan disusun universitas terkemuka. Selanjutnya, dibahas dalam forum tripartit.

“Draf revisi yang akan diajukan ke DPR harus dihasilkan forum tripartit sebagai suatu tanggapan terhadap pembicaraan-pembicaraan hari ini secara bersama-sama,” terang Ical -sapaan Aburizal Bakrie.

Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh melakukan perubahan dari satu kutup ekstrem ke kutup ekstrem yang lain. Artinya, tidak boleh melakukan perubahan UU yang memberikan liberalisasi penuh terhadap pasar kerja dan juga tidak boleh memiliki UU Ketenagakerjaan yang sangat ketat.

“Kalau diperlukan asessment terhadap UU No 13/2003, harus melalui forum tripartit seperti penyusunan UU itu sendiri,” tambah Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban, juga menirukan presiden.

Terkait rencana mogok masal buruh, Rekson menegaskan, serikat pekerja tetap akan melakukan itu apabila keputusan pemerintah tidak berpihak pada kesejahteraan buruh. “Kita lihat sejauh mana, secepat apa, dan seakomodatif apa pemerintah menanggapi tuntutan buruh. Kalau tidak seperti yang kita harapkan, tentu kita tetap turun ke jalan,” katanya.

Ketua Kadin M.S. Hidayat mengakui, draf revisi UU No 13/2003 yang diusulkan Apindo masih bisa disempurnakan. Dengan demikian, mampu menyejahterakan pekerja, memberikan kemungkinan tumbuhnya dunia usaha, dan memungkinkan perluasan lapangan kerja.

“Saya kira, draf revisi hanya menjadi referensi. Dunia usaha sendiri akan membawa draf itu ke forum tripartit. Kami mengharapkan serikat pekerja juga membawa draf revisi ke forum yang difasilitasi pemerintah,” katanya.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, titik temu antara pemerintah, asosiasi pengusaha, dan buruh harus segera diformulasikan agar kegiatan industri tidak terganggu. “Unjuk rasa dalam kurun waktu yang panjang dan melibatkan para pekerja bakal berdampak pada produktivitas industri,” ujarnya.

Fahmi menuturkan, akibat aksi buruh tersebut sebuah pabrik tekstil di Jawa Barat dilaporkan tutup sementara. Sebab, sebagian besar buruhnya mengikuti unjuk rasa ke Jakarta.

Dia memperkirakan gelombang unjuk rasa buruh masih akan terjadi. Bahkan, demo itu dalam skala yang lebih besar pada 1 Mei 2006 bila tidak segera tercapai kesepakatan kedua pihak.

Sumber : (noe) Jawa Pos, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Jangan Musnahkan Tusam Tapanuli
Artikel selanjutnya :
   » » Three-party forum set to hash out labor deal