Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
8
Apr '06

Hasil Pertemuan di Istana: UU Naker Dibicarakan dari Mula di Tripartit


Pemerintah akan melakukan evaluasi Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker). Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan perbaikan Revisi UU Naker itu, kemudian akan dibicarakan dalam forum tripartit.

“Pada dasarnya semua pihak mengatakan solusi hanya dapat dicapai bila forum tripartit dihidupkan kembali. Kita telah punya forum itu. Yang oleh pemerintah, serikat pekerja dan dunia usaha dianggap perlu dikembangkan lagi, untuk membicarakan kembali revisi UU itu dari mula. Kalau revisi itu dilaksanakan, itu merupakan usulan forum tripartit nasional” ujar Menko Kesra Aburizal Bakrie kepada wartawan usai pertemuan dengan perwakilan pengusaha dan perwakilan serikat pekerja di Wisma Negara, Jumat (7/4) sore.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung pertemuan yang dihadiri Wakil Presiden (Wapres) M Jusuf Kalla, tiga menko, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Menakertrans Erman Suparno.
Sabtu (8/4) sore ini, tambah Aburizal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perekonomian Indonesia secara umum, khususnya mengenai masalah tenaga kerja.

“Beliau mengatakan akan dievaluasi pelaksanaan UU No.13/2003 dan hendaknya evaluasi itu dilakukan oleh sebuah lembaga universitas yang terpercaya. Dan draf perbaikan revisi hendaknya dibicarakan dalam forum tripartit. Presiden Yudhoyono menugaskan Menakertrans untuk segera memulai forum tripartit,” jelas Aburizal.

Dalam pertemuan, Presiden Yudhoyono menegaskan tiga pilar yang harus dijadikan wacana semua pihak yang berkepentingan, yaitu perlindungan, kesejahteraan, dan hak-hak tenaga kerja harus diperhatikan.
“Presiden mengatakan semua hambatan investasi diatasi secara serempak, yaitu pemberantasan korupsi, birokrasi yang membuat biaya tinggi perbaikan infrastruktur, keamanan penegakan hukum, dan perburuhan” tambah Aburizal.

Sementara itu, Ketua Kadin MS Hidayat menegaskan draf revisi UU No.13/2003 masih bisa diubah. Ia menandaskan idealnya dunia usaha bisa menyejahterakan para pekerja sekaligus menumbuhkembangkan dunia usaha serta memperluas kesempatan kerja.

Mengenai kelanjutan unjuk rasa (demo), Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengakan akan menunggu pernyataan Presiden Sabtu (8/4) ini. Namun dalam pertemuan di Redaksi SH, Pendiri SBSI Mochtar Pakpahan menyatakan buruh akan melanjutkan unjuk rasa yang telah dirancang Minggu (9/4) dan Selasa (11/4).
Menurut wakil SBSI, sejumlah serikat pekerja telah merancang turun ke jalan sepanjang bulan April. Demonstrasi buruh ini akan mencapai puncaknya pada Hari Buruh Sedunia tanggal 1 Mei.

Tidak Demo

Sementara itu, sejumlah pengurus DPD konfederasi serikat pekerja (SP) di Bali menemui Gubernur Bali Dewa Made Beratha dan Wakil Ketua DPRD Bali Adhiputra di Denpasar, Jumat (7/4). Intinya mereka menolak revisi UU No.13/2003 dengan sejumlah alasan.
“Kami sengaja tidak melakukan unjuk rasa, tapi menggunakan cara lebih persuasif dan simpatik untuk menolak revisi UU No.13/2003 ini,” ujar salah satu perwakilan SP Madra.
Menanggapi hal ini, Gubernur Bali Dewa Made Beratha menyatakan mendukung perjuangan buruh di Bali. Apalagi aspirasi disampaikan dengan cara-cara berbudaya dan tidak berdemo ke jalan. Beratha berjanji meneruskan aspirasi buruh ini ke Jakarta. “Seharusnya revisi UU ketenagakerjaan itu melibatkan pekerja, pemerintah, dan pengusaha,” tegas Beratha.
Sumber : (eddy lahengko/cinta malem ginting) Sinar Harapan


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Three-party forum set to hash out labor deal
Artikel selanjutnya :
   » » Draf Revisi UU Tenaga Kerja Batal