Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
8
Apr '06

Draf Revisi UU Tenaga Kerja Batal


Pemerintah akhirnya bersedia menarik draf revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ini merupakan hasil pertemuan kemarin di Wisma Negara antara pemerintah, 11 pengusaha, dan 30 wakil serikat buruh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung pertemuan yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla serta 12 menteri itu.

“Draf itu hanya akan dijadikan referensi,” kata Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, seusai pertemuan tersebut.

Menurut Aburizal, perlu-tidaknya undang-undang tersebut direvisi akan ditentukan oleh forum pemerintah dengan pengusaha dan buruh, yang dikenal dengan tripartit. Jika forum memutuskan undang-undang direvisi, setiap pihak dalam tripartit akan mengajukan usul masing-masing.

Abdul Azis, Ketua Serikat Pekerja BUMN, mengatakan hal senada. “Pembahasan tripartit dimulai dari nol.”

“Saya menangkap 95 persen Presiden tidak akan merevisi.”Yudhoyono meminta penyelesaian soal perburuhan selalu mengacu pada tiga pilar, yakni proteksi terhadap kesejahteraan dan hak-hak buruh, tumbuhnya dunia usaha, dan tumbuhnya ekonomi nasional.Sore ini, Yudhoyono akan berpidato seputar ekonomi dan persoalan buruh. “Serta evaluasi terhadap UU Ketenagakerjaan,” kata Aburizal Bakrie sesuai pertemuan.

Bagi pemerintah, kata Aburizal, bukan cuma peraturan buruh yang harus diperbaiki, tapi juga faktor penghambat investasi lainnya, seperti korupsi, pungutan ilegal, dan ruwetnya birokrasi. “Ini akan serentak diserasikan.”

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri M.S. Hidayat mengatakan pengusaha menginginkan revisi tanpa mengabaikan kesejahteraan buruh.

Adapun Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Rekson Silaban mengatakan buruh bersedia duduk dalam forum bersama. “Bagi kami, yang penting, pemerintah jujur dan adil merumuskan undang-undang.”

Selama sepekan terakhir, buruh di sejumlah kota turun ke jalan. Mereka menolak draf revisi undang-undang versi pemerintah yang dinilai merugikan buruh. Revisi itu antara lain menghilangkan pesangon bagi pekerja yang mengundurkan diri.

Sumber : (BAGJA HIDAYAT) Harian Tempo, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.