Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
7
Apr '06

UU Ketenagakerjaan Jangan Jadi Kendala Investasi


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (7/4) siang, akan melakukan pertemuan dengan para pengusaha dan serikat pekerja, terkait dengan persoalan revisi UU Ketenagakerjaan. Pertemuan itu akan dihadiri perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Perwakilan pekerja akan hadir sejumlah serikat pekerja.

Menurut Ketua Umum Kadin MS Hidayat, dalam pertemuan siang ini, Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hanya akan menjadi pendengar. “Namun, jika usai memberi penjelasan, Presiden meminta masukan dari Kadin, kami sudah menyiapkannya secara tertulis,” katanya kepada SH, Jumat (7/4).
Menurutnya, semua pihak harus bisa menahan diri dan jangan bereaksi secara berlebihan karena hanya akan merugikan. “Toh pemerintah baru sebatas menyampaikan draf (rancangan) revisi UU perburuhan. Itu sah-sah saja karena Kadin juga menugaskan Apindo untuk membuat rancangan revisi. Demikian halnya serikat pekerja,” katanya.

Namun, kata Hidayat, tidak tepat jika masing-masing pihak memaparkan hasil pandangannya pada pertemuan siang ini. “Lebih tepatnya jika diajukan pada pertemuan tripartit (pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja-red) yang akan berlangsung pada April atau Mei 2006. Bilamana telah mencapai titik keseimbangan dan kompromi, baru diajukan ke DPR,” ujarnya.
Ia mengharapkan revisi UU ketenagakerjaan dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan buruh dan membantu pertumbuhan perusahaan. Di pihak lain, jangan sampai UU tersebut menjadi kendala bagi investasi.

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSSBI) Rekson Silaban kepada SH mengatakan dalam pertemuan nanti pihaknya akan menyampaikan hasil pertemuan tripartit pada Januari 2005 silam.

Pertemuan tersebut menyepakati sejumlah agenda yang perlu diperbaiki, terutama masalah yang selama ini menjadikan ekonomi biaya tinggi seperti soal pungutan, infrastruktur, dan keamanan.
“Revisi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan waktu itu memang disepakati untuk dilakukan revisi, namun bukan prioritas,” ujarnya.
Agenda lain yang akan disampaikannya dalam pertemuan nanti, kata Rekson, adalah soal penerapan outsourcing.

Serikat pekerja akan meminta agar program outsourcing diperuntukkan bagi karyawan yang semiahli atau memang benar-benar ahli dan bukan pada pekerja seperti buruh.
“Paling tidak Indonesia bisa meniru pelaksanaan outsourcing yang sudah dilaksanakan di China, Vietnam, Thailand, dan Korea,” tegasnya.
Serikat pekerja juga meminta pada pemerintah untuk menyiapkan jaminan sosial yang bagus dan standarnya setaraf dengan negara-negara ASEAN, mempunyai program pelatihan bagi pekerja yang sudah di-PHK, mempunyai tunjangan pengangguran.

Ketika SH menghubungi Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno melalui telepon selulernya, ternyata ajudannya yang mengangkat. Ajudan tersebut mengatakan Erman Suparno sedang rapat untuk mempersiapkan pertemuan antara presiden, ketua-ketua serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. “Pak Erman sibuk mengatur pertemuan yang sangat krusial siang ini,” katanya.

Merugikan
Sementara itu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris menegaskan demonstrasi buruh yang terjadi beberapa hari terakhir terkait dengan revisi UU Ketenagakerjaan menyebabkan kerugian industri. Paling tidak ada tiga perusahaan tekstil di Jawa Barat yang tutup akibat buruhnya melakukan demonstrasi.
“Industri mengeluh karena buruh intensif melakukan demo. Saya dapat laporan ada tiga perusahaan yang tutup akibat buruhnya ikut demo ke Jakarta,” kata Fahmi usai pembukaan Rapat Kerja Departemen Perindustrian, di Jakarta Kamis (6/4).

Ia mengatakan demo yang berkepanjangan akan memberi dampak negatif terhadap tingkat produktivitas pabrik. Untuk itu, ia meminta agar Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha segera mencari titik temu agar aksi-aksi itu segera berhenti.
“Sebenarnya sudah mulai ada titik temu antara ketiga pihak. Kalau titik temu itu segera diformulasikan dengan sendirinya demo akan berhenti,” jelasnya.

Namun, Fahmi mengatakan demo tidak terkait dengan tingkat daya saing industri. Ia mencontohkan pekerja di Korea Selatan sangat militan dalam melakukan aksi demo, tetapi daya saing industrinya sangat tinggi. Hal itu menyebabkan produktivitas industri di negara tersebut tetap tinggi. Berbeda dengan buruh di Indonesia yang kualitasnya masih rendah, demo akan memperburuk tingkat produktivitas.
“Tidak ada relevansi antara aksi-aksi mogok dengan daya saing dan produktivitas pekerja. Sebab daya saing adalah akumulasi dari etos kerja, pendidikan latihan, lingkungan. Akumulasi inilah yang menciptakan daya saing,” kata Fahmi.

Sementara itu, Tabrani Abby, Manajer Program Hak- hak Perburuhan YLBHI di kantornya, Jakarta, Kamis (6/4) menyatakan, pemerintah tidak bisa menjadikan mahalnya pemenuhan hak buruh sebagai dasar keinginan menarik investor melalui revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 13/2003 Tenaga Kerja.
Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan tingkat inflasi dan menjaga bersihnya birokrasi dan menjamin kepastian hukum bagi dunia industri lah yang menyebabkan larinya investor dari Tanah Air. Buruh bukanlah pihak yang seharusnya menjadi “kambing hitam” atas ketidakmampuan itu.
“Persoalan pesangon dan upah serta hak-hak buruh bukanlah penyebab investor seperti Sony, Aiwa, dan lainnya lari dari Indonesia. Pemeirntah justru tidak bisa menjaga angka inflasi dan menciptakan kepastian hukum serta bersihnya birokrasi,” tegasnya.

Ia mengatakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendukung penolakan revisi RUU itu. Yayasan ini bahkan mengerahkan kelima belas kantor cabangnya di berbagai provinsi untuk mendukung gerakan buruh dan mengadvokasi penolakan mereka terhadap revisi RUU itu. Pemerintah semestinya memainkan peranan dominan dalam pertemuan tripartit yang akan digelar, bukan menjadi wasit dari buruh dan pengusaha.

Di kesempatan sama, Wakil Ketua YLBHI bidang Hukum dan HAM Patra M Zen menegaskan pihaknya siap menjadi pengacara organisasi buruh jika mereka digugat oleh Pemda DKI dan pihak yang merasa dirugikan atas aksi penolakan revsi RUU itu. Di satu sisi, ia menegaskan ketidaksetujuan atas tindakan anarkis yang dilakukan dalam aksi penolakan.
“Sesuai dengan peran tradisional YLBHI, kami siap membela organisasi buruh jika ada gugatan yang dilayangkan kepada mereka,” tandasnya.

Sumber : (danang j murdono/satoto budi/sigit wibowo/naomi siagian/rikando somba) Sinar Harapan


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Presiden Akan Bertemu Serikat Pekerja
Artikel selanjutnya :
   » » Pengusaha dan Buruh ke Istana - Sebaiknya Hapus Biaya Tinggi Dulu