Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
7
Apr '06

Sabtu, Tanggapan Presiden Atas Revisi UU Ketenagakerjaan


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan pertemuan dengan perwakilan buruh dan pengusaha di Wisma Negara, Jumat (7/4). Pertemuan yang berlangsung tertutup ini membahas soal pro dan kontra revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Presiden Yudhoyono, rencananya baru akan menanggapi hasil pertemuan ini Sabtu esok.

Dalam pertemuan ini hadir sekitar 30 perwakilan serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu. Sedangkan dari pihak pengusaha hadir Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri MS Hidayat dan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakri usai pertemuan menegaskan, Presiden memang akan menyampaikan tanggapan soal pertemuan ini besok. Namun, pada prinsipnya Presiden akan selalu memperhatikan tiga hal pokok yaitu, proteksi bagi hak-hak tenaga kerja, tumbuhnya perusahaan di Indonesia, serta tumbuhnya dunia usaha dan ekonomi nasional.

Aburizal juga mengatakan, pemerintah juga akan menunjuk sejumlah universitas untuk memberikan penilaian terhadap undang-undang ini. Kemudian, jika diperlukan revisi undang-undang tersebut akan selalu melibatkan forum tripartit yang terdiri dari buruh, pengusaha, dan pemerintah [baca: Pemerintah Batal Membahas Revisi UU Ketenagakerjaan].

Pertemuan ini mendapat tanggapan postif dari perwakilan buruh dan pengusaha. Seperti yang diungkapkan Rekson Silaban perwakilan SBSI. Menurut Rekson, pihaknya menyambut baik pertemuan tapi mereka belum bisa menentukan sikap ke depan sebelum Presiden menyatakan tanggapannya.

Hal senada juga diungkapkan Syukur Sarto Ketua Serikat Pekerja dari SPSI dan Ketua Dewan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hasanudin Rahman. Syukur dalam perbincangannya dengan Pemimpin Redaksi SCTV Rosianna Silalahi pada dilaog petang tadi menilai, pertemuan tersebut adalah langkah bagus. Pasalnya, kata Syukur, dari pertemuan tripartit itu ada beberapa hal yang memang sudah menjadi keinginan para buruh. “Meski tadi Presiden mengatakan untuk menyesuaikan terlebih dahulu dengan undang-undang tersebut setelah itu dibicarakan kembali di forum, apakah perlu direvisi atau tidak,” kata Syukur.

Meski begitu, menurut Syukur, pihaknya belum bisa menentukan langkah selanjutnya sebelum Presiden menanggapinya. Tapi, setidaknya penjelasan Yudhoyono bisa dianggap sebagai informasi awal. “Namun yang harus diingat lagi, sejak awal kami sudah berketetapan akan menolak draf yang ada dalam undang-undang itu. Apalagi kalau direvisi, akan lebih rusak lagi,” kata Syukur.

Sementara Hasanudin Rahman yang dihubungi via telepon berpendapat, pertemuan itu pantas disyukuri karena dengan begitu pemerintah sudah melaksanakan mekanisme sebagaimana mestinya. “Setiap kebijakan yang dikeluarkan memang haknya. tapi, akan lebih baik jika kalangan buruh dan pengusaha juga turut diajak bicara. Terlebih, pemerintah juga akan melibatkan kalangan akademisi,” papar Hasanudin.

Kendati belum tahu apa yang dikatakan Presiden besok, Hasanudin optimistis dengan sikap Presiden yang menginginkan setiap kebijakan akan selalu melibatkan stockholder yang ada. “Walau ada perbedaan pendapat, tapi setiap pertemuan pasti akan menghasilkan solusi jika dibicarakan dengan akal yang jernih,” tutur Hasanudin.

Selama ini, butiran pasal dalam revisi UU Ketenagakerjaan telah menimbulkan perbedaan persepsi antara pemerintah dan pengusaha. Walau pun perselisihannya relatif kecil dibanding antara pengusaha dan buruh.

Perbedaan konsep revisi antara pemerintah dan pengusaha antara lain, pemerintah mengusulkan agar besar pesangon ditetapkan besaran minimalnya. Sedangkan pengusaha yang diwakili Apindo meminta kata minimal tersebut dihapuskan. Selain itu, Apindo menginginkan agar nilai pesangon itu lebih kecil daripada usulan pemerintah.

Soal pengupahan, Apindo setuju dengan usulan pemerintah yang tidak ingin mengaitkan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak. Tapi, untuk perusahaan yang tidak sanggup memenuhi kewajibannya memberikan upah minimum, Apindo meminta agar penangguhannya dilaksanakan melalui mekanisme bipartit.

Sementara untuk mogok kerja, pemerintah mengakui hal ini sebagai hak dasar serikat pekerja setelah upaya perundingan gagal mencapai titik temu. Sementara pengusaha tidak menginginkan dicantumkannya kata hak dasar itu. Sedangkan pengaturan masalah outsourcing pemerintah menyatakan hanya sebagian pekerjaan saja yang bisa diserahkan kepada pihak luar. Tapi, Apindo tidak menginginkan adanya pembatasan itu [baca: Revisi UU Tenaga Kerja, Siapa Diuntungkan?].

Sumber : (IAN/Tim Liputan 6 SCTV) Liputan 6


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.