Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
6
Apr '06

Presiden Akan Bertemu Serikat Pekerja


Pemerintah akan menunda revisi UU Ketenagakerjaan itu, menyusul reaksi penolakan buruh meluas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta, Kamis (6/4) siang bertemu dengan tokoh serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, yang didampingi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno. Pertemuan itu membahas penolakan buruh terhadap revisi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menjawab pertanyaan Pembaruan Kamis pagi, Erman mengatakan, draf revisi itu hanyalah draf awal yang masih perlu dikritisi dan disempurnakan dengan menggali masukan dari masyarakat, terutama dari kalangan serikat pekerja dan pengusaha.

“Kalau ada yang keberatan silakan mengajukan draf sandingan dan sedapat mungkin akan kita akomodir,” katanya.

Sementara itu, sumber Pembaruan Rabu (5/4) malam mengungkapkan, pemerintah akan menunda revisi UU Ketenagakerjaan itu, menyusul reaksi penolakan buruh meluas.

Menurut sumber itu, salah seorang staf khusus Presiden Yudhoyono, Rabu malam, menghubungi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, untuk membicarakan rencana penundaan revisi UU tersebut.

Erman membenarkan menerima telepon dari staf khusus Presiden. Tetapi dia mengaku, materi pembicaraan hanya menyangkut keinginan Presiden untuk bertemu langsung dengan para tokoh serikat pekerja dan asosiasi pengusaha Indonesia.

“Saya akan mengantar serikat pekerja dan asosiasi pengusaha Indonesia menghadap Presiden,” katanya.

Transparan

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban menyambut baik rencana pemerintah untuk menunda revisi UU Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, pemerintah diharapkan bersikap transparan kepada buruh tentang daftar masalah investasi, sehingga buruh dapat mengetahui masalah perburuhan itu sebenarnya berada di urutan prioritas nomor berapa, dari berbagai masalah yang mengganjal investasi di Indonesia.

Pemerintah juga harus menjelaskan sejauh mana masalah-masalah utama seperti korupsi, ekonomi biaya tinggi, perpajakan, dan sebagainya yang telah diupayakan untuk diatasi. “Tidak seperti sekarang, yang tiba-tiba masalah perburuhan sepertinya dikambinghitamkan sebagai penyebab seretnya arus inves- tasi,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah jangan terus memaksakan pembahasan draf revisi yang telah beredar selama ini. Sebaiknya, masalah revisi itu dibicarakan lagi mulai dari awal dengan melibatkan langsung serikat pekerja dan pengusaha. “Saya rasa kalau prosesnya dimulai dari pembicaraan tripartit maka resistensinya tidak akan sebesar sekarang,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Umum Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Manufaktur H Atika Karwa mengatakan, bila pemerintah tetap bersikukuh melanjutkan revisi dengan draf revisi yang sudah beredar dan memaksakannya menjadi UU baru, buruh akan tetap menolaknya.

Atika mengemukakan, bila pemerintah memutuskan menunda revisi UU Ketenagakerjaan sebaiknya tidak lagi menggunakan istilah revisi, tapi yang lain, yaitu membuat undang-undang baru. Rancangannya harus dibahas dari tingkat bawah dengan melibatkan serikat buruh dan asosiasi pengusaha.

“Jangan seperti sekarang yang tiba-tiba buruh dikagetkan dengan materi revisi yang sangat merugikan buruh. Sudah tidak zamannya lagi untuk bertindak diktator,'’ tegasnya.

Sumber : [L-7] Suara Pembaruan,Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Dari mesir ke Batak dengan Horas
Artikel selanjutnya :
   » » UU Ketenagakerjaan Jangan Jadi Kendala Investasi