Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
6
Apr '06

LSM PUSPAB : Aneh Pejabat Kadis Ditugaskan Menjadi Pelaksana Tugas


Ketua Bidang Sospol LSM PUSPAB Delton Siburian SH mengimbau kepada DPRD Humbahas (Humbang Hasundutan) untuk tidak perlu tergesa-gesa membahas APBD TA 2006 sebelum struktur organisasi dan kelembagaan Pemkab belum lengkap. Hal itu dikatakannya kepada wartawan, Selasa (4/4) di Siborongborong Taput, ketika dimintai keterangannya menyangkut belum dibahasnya APBD TA 2006 Humbahas sampai sekarang. Namun ia juga menegaskan dan meminta supaya DPRD Humbahas selaku wakil rakyat tidak perlu membahas dulu APBD 2006 sebelum perangkat pemerintahan belum lengkap.

Menurutnya, pelantikan eselon II dan eselon III di lingkungan Pemkab Humbahas, Jumat (24/3) lalu di Balai Pertemuan Doloksanggul terdapat kejanggalan dan kekeliruan. Karena sebagian pejabat eselon II di Pemkab Humbahas tidak ikut dilantik padahal orangnya ada. Beliau mencontohkan, Bupati Humbahas M Sihombing mengusulkan tiga orang calon Sekwan yaitu Drs AP Marbun, Drs Wilfrik Siahaan, MAP dan Drs Onggung Silaban kepada DPRD Humbahas, dengan tujuan supaya salah satu nama yang diajukan dipilih menjadi Sekwan. Setelah DPRD menerima usul itu diadakan rapat DPRD Humbahas dan menyetujui Drs Onggung Silaban menjadi Sekwan. Namun anehnya, saat pelantikan sejumlah undangan termasuk anggota DPRD Humbahas bertanya-tanya karena calon Sekwan Drs Onggung Silaban yang disetujui dan diajukan tidak ikut dilantik.

“Kalau memang Bupati tidak suka Onggung Silaban yang saat ini menjabat Kabag Tata Pemerintahan menjadi Sekwan, kenapa ikut diajukan kepada DPRD. Namun anehnya setelah DPRD menyetujui Onggung Silaban sesuai permintaan Bupati, malah tidak ikut dilantik. “Saya rasa bahwa perbuatan itu merupakan pelecehan bagi anggota dewan. Lagi pula Onggung Silaban layak menjadi Sekwan karena sudah punya ilmu di bidang pemerintah,” tegas Delton.

Sesuai dengan surat penugasan nomor 800/467/BKD/2006 yang ditandatangani Wakil Bupati M Manullang menetapkan kelembagaan yang baru dilingkungan Pemkab Humbahas sesuai dengan peraturan Bupati nomor 1,2 dan 3 tahun 2006 tanggal 21 Pebruari tentang pembentukan organisasi tata kerja Sekretariat Humbahas.

Untuk kepentingan Dinas Drs Donver Panggabean MSi ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas Kadis Pendidikan Humbahas dan Drs Pensus Sihombing sebagai Pelaksana Tugas Kadis Kependudukan Catatan Sipil dan KB Humbahas. Sementara Drs Donver Panggabean MSi sebelumnya sebagai Kadis Pendidikan Humbahas. Surat Penugasan itu ditembuskan kepada Bupati Humbahas, Ketua DPRD dan instansi lainnya. Sedangkan jabatan Sekwan akhirnya dijabat Kabag Umum DPRD Humbahas Obzen Simamora.

Jadi menurut LSM PUSPAB bahwa penugasan tersebut sangat aneh karena pejabat Kadis defenitif ditugaskan menjadi pelaksana tugas. Kepala BKD Humbahas AR Purba SH MM ketika dikonfirmasi, Selasa (4/4) sore melalui telepon selularnya membenarkan bahwa ketika pejabat tersebut telah ditugaskan wakil Bupati sebagai pelaksana tugas diinstansi masing-masing.

Wakil Bupati Lantik 95 Pejabat Eselon IV
Sementara itu, Wakil Bupati Humbahas M Manullang, Selasa (4/4) melantik sebanyak 95 pejabat eselon IV di jajaran Pemkab Humbahas bertempat di Gedung Tumorang Doloksanggul. Pelantikan tersebut sesuai dengan keputusan Bupati tentang pengangkatan pejabat struktural nomor 821.23/487/BKD/2006 tertanggal 28 Maret 2006. Wakil Bupati dalam arahannya mengungkapkan bahwa jabatan yang diemban merupakan kepercayaan pimpinan dan tanggungjawab, untuk mencermati sebagai kewajiban dan tugas yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sumber : (RHS/m) Harian SIB, Dolok Sanggul


Ada 2 tanggapan untuk artikel “LSM PUSPAB : Aneh Pejabat Kadis Ditugaskan Menjadi Pelaksana Tugas”

  1. Tanggapan Togar Silaban:

    Menyusun personil pemerintahan dalam era sekarang tidak mudah. Bupati sebenarnya punya otoritas yang sangat tinggi karena dipilih langsung, tapi itulah, sewaktu kampanye mungkin sudah banyak “janji” tidak hanya kepada pemilih tapi juga kepada “kabinet bayangan”. Nah sekarang saatnya untuk merealisasi “janji” yang terlalu banyak, sehingga pak Bupati dan Wabup bingung sendiri, janji mana yang mau direalisasikan. Belum kepentingan-kepentingan lainnya. Yah itulah harga demokrasi. Sabar saja, pada suatu saat nanti akan ada keseimbangan antara “harga demokrasi” yang wajar. Semoga.

  2. Tanggapan Charly Silaban:

    Atau para petinggi-petinggi tersebut mungkin masih sibuk balikin modal. Bukan sulap bukan sihir, marsamburetan lah karejonya.. Prioritasnya kan jadi beda.. Tanyaken Apa ?

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.