Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
23
Mar '06

Penerimaan CPNS 2005 di Humbahas Langgar SK Menpan dan PP 48/2005


Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) formasi TA 2005 yang ditetapkan Bupati Drs Maddin Sihombing dan Wakil Bupati drs Marganti Manullang terdapat banyak kejanggalan sejak pendaftaran sampai pengumuman mengakibatkan banyak peserta yang lulus komplein kepada Bagian Kepegawaian. Penerimaan CPNS 2005 di Humbahas dinilai melanggar atau “mengkangkangi” SK Menpan dan PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan pengangkatan CPNS dari pelamar umum.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Humbahas Bangun Silaban SE didampingi anggotanya Tiopan Simamora dan Irwan Simamora kepada SIB, Selasa (21/3) di Medan ketika dimintai komentarnya tentang ditemukannya banyak kejanggalan penerimaan CPNS di Humbahas.

Menurut Bangun Silaban yang juga Ketua Partai Demokrat Humbahas itu, sesuai dengan hasil temuan DPRD Humbahas, penerimaan CPNS 2005 di Humbahas banyak kejanggalan yang jelas-jelas bertentangan dengan SK Menpan dan PP nomor 48 tahun 2005.

“Sebagai anggota dewan hal itu akan kita pertanyakan kepada Pemkab Humbahas, supaya keluhan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD baik itu secara lisan dipaparkan jelas dan terang agar diketahui seluruh lapisan masyarakat. Dalam PP nomor 48 tahun 2005 pasal 3 ayat 2d jelas-jelas disebutkan, pengangkatan tenaga honorer yaitu tenaga honorer yang berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun dan mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih sampai dengan kurung waktu 5 (lima) tahun secara terus-menerus. Namun sesuai dengan hasil temuan DPRD Humbahas, sedikitnya ada belasan peserta ujian CPNS 2005 yang ikut dikategorikan tenaga honorer walaupun masa kerjanya belum sampai 1 (satu) tahun.

Bahkan dalam pengumuman penerimaan CPNS yang ditandatangani Bupati Humbahas tertanggal 30 Januari 2006 jelas disebutkan bahwa tenaga honorer berusia maksimal 35 tahun sampai dengan 1 Desember 2006 bagi yang memiliki masa kerja tenaga honorer 1-5 tahun. Kemudian tenaga honorer yang melamar adalah tenaga honor yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan yang penghasilannya bersumber dari APBN/APBD yang masih terdaftar pada database tenaga honorer Pemkab Humbahas tahun 2005 dan masih aktif bertugas sampai dengan Januari 2006,” ujarnya.

Wakil rakyat itu, menuding bahwa jumlah tenaga honorer yang terdaftar di database diduga manipulasi tapi itupun hasilnya nanti akan tetap diselidiki. Keterangan Kepala Kepegawaian Drs AP Marbun saat dipanggil DPRD Humbahas bahwa jumlah tenaga honorer di Humbahas 1.407 namun yang berhak mengikuti ujian CPNS hanya 1.123 orang. Setelah ada surat edaran wakil Bupati Marganti Manullang tanggal 3 Pebruari 2006 akhirnya seluruh tenaga honorer yang ditetapkan dalam database mendaftar dan apabila tidak mendaftar maka dianggap telah mengundurkan diri dari daftar antri pengangkatannya menjadi CPNS melalui jalur tenaga honorer. Kemudian disusul lagi surat edaran Maddin Sihombing tertanggal 10 Pebruari 2006 bagi tenaga honorer/PTT yang belum terdaftar pada database agar segera melapor ke Bagian Kepegawaian Setdakab Humbahas untuk dapat mendaftar sebagai pendaftar CPNS Pemkab Humbahas TA 2005.

Selain itu DPRD Humbahas juga menemukan ada peserta ujian, namanya diumumkan lulus tapi nomor ujiannya tidak sama sehingga yang punya nama dan yang punya nomor saling “berebutan”. Contohnya atas nama Jeffri Siahaan D-III Ekonomi Akuntansi dengan nomor 7546500009. Padahal nomor tersebut adalah nomor Parmin Nainggolan. Katanya, ketika hal itu dipertanyakan kepada Bagian Kepegawaian tidak ada yang bersedia berkomentar.

Menurut para dewan yang paling fatal kesalahan Pemkab Humbahas adalah adanya peserta atas nama Donna M Napitupulu Guru MP Ekonomi Akuntansi (S-1 ekonomi Akuntansi) dengan nomor peserta 114560004 lulus di tenaga honorer padahal yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai tenaga honorer. Kemudian Maju P Manullang formasi SMA IPA untuk tenaga Satpol PP dengan nomor peserta 361230018 lulus dari tenaga honorer padahal yang bersangkutan baru diangkat menjadi tenaga honorer 1 September 2005 yang ditugaskan di Bagian Umum dan Perlengkapan diperbantukan sebagai ADC Wakil Bupati Humbahas sesuai dengan nomor petikan 800/1193/UP/2005. “Sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2005 Donna M Napitupulu dan Maju P Manullang benar-benar tidak sesuai dengan isi peraturan tersebut karena belum cukup umur dalam mengikuti CPNS dari tenaga honorer,” sebut Silaban.

Sesuai dengan catatan yang diterima DPRD Humbahas sedikitnya ada delapan (8) peserta yang belum memenuhi syarat mengikuti ujian CPNS dari tenaga honorer. Kedelapan peserta tersebut yaitu Maju P Manullang sebagai ADC Wakil Bupati Humbahas, Budi Sinambela di rumah dinas Bupati Humbahas, Saut Horas Situmorang sebagai supir kendaraan dinas Wakil Bupati Humbahas, Dudut Iwantoro sebagai supir kenderaan Dinas Wakil Bupati Humbahas, Estina Manullang, Lusiana Silaban dan Saryati ketiganya diperbantukan pada rumah dinas Wakil Bupati Humbahas dan Hendika JM Manullang sebagai ADC lapangan Wakil bupati Humbahas, yang terdaftar sebagai tenaga honorer sejak 1 September 2005.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Humbahas Bangun Hutasoit dan Kristian Situmorang pernah berkomentar supaya penerimaan CPNS di Humbahas ditinjau ulang karena bertentangan dengan SK Menpan. Sesuai dengan SK menpan, dalam merekrut CPNS yakni tenaga honorer harus 70 persen sedangkan dari umum 30 persen. Namun komentar kedua Wakil Ketua DPRD Humbahas itu tidak diindahkan Pemkab walaupun Kabag Kepegawaian Drs AP Marbun sudah pernah dipanggil. Dalam paparan AP Marbun dihadapan Komisi A DPRD Humbahas menyebutkan bahwa tenaga honorer yang berhak mengikuti ujian adalah tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD dan masa tugasnya lebih 1 tahun. Jadi sesuai dengan paparan AP Marbun di DPRD Humbahas kedelapan peserta tersebut mestinya tidak bisa ikut ujian dari tenaga honorer. Jumlah CPNS formasi tahun 2005 yang diterima sebanyak 628 orang, 316 (50,31 persen) di antaranya dari tenaga honorer sedangkan tenaga umum 312 (49,69 persen) sehingga dari jumlah itu jelas melanggar SK Menpan.

Sumber : (Tim/y) Harian SIB


Baru ada 1 tanggapan untuk artikel “Penerimaan CPNS 2005 di Humbahas Langgar SK Menpan dan PP 48/2005”

  1. Tanggapan Jopis Nedel:

    Informasinya ok, tapi tulisannya kurang mantap..
    Tapi salutlah

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » [Opera Batak] Belumlah Semerdu Nyanyiannya
Artikel selanjutnya :
   » » DPRD Humbang Hasundutan akan Bentuk Pansus Penerimaan CPNS 2005