Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
22
Mar '06

Kontroversi Draf Revisi UU


Masalah revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang tak seheboh RUU Antipornografi dan Pornoaksi. Persoalan revisi UU itu boleh dikatakan masih belum banyak terangkat, dan menjadi sedikit ”heboh” bagi kalangan serikat pekerja atau buruh dan pengusaha saat melakukan pembahasan.

Namun, kalau dicermati lebih teliti, memang ada beberapa ketentuan yang dapat memunculkan kontroversi. Jika tidak dibahas secara arif, ketentuan dalam draf revisi UU No 13/2003 itu bisa saja menjadi ”bumerang” di kemudian hari jika lolos menjadi UU.

Harus diakui, UU No 13/2003 (selanjutnya disebut saja UU) sekarang ini memang memberatkan kalangan pengusaha. Bahkan, kalangan pengusaha menilai UU itu terlalu berpihak kepada buruh. Investor asing dan investor lokal juga menilai UU itu sebagai penghambat masuknya investasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengungkapkan, ketentuan yang memberatkan pengusaha, misalnya, pesangon.

Pemberi kerja harus memberikan pesangon kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari segala lapisan, baik buruh maupun tingkat manajer. Besaran pesangon pun dinilai terlalu tinggi, mencapai sembilan kali upah.

Ketentuan pesangon seperti itu, menurut Sofjan, dapat memberatkan perusahaan yang harus membayar. Apalagi banyak perusahaan berada dalam kondisi sulit karena tertekan biaya tinggi. Daya saing pun melemah.

Pendek kata, UU No 13/2003 dinilai malapetaka bagi pengusaha dan investor. Oleh karena itu, revisi UU itu dilakukan untuk menekan biaya tinggi, menghindari pemutusan hubungan kerja yang lebih besar, dan memperbaiki iklim investasi.

Sekarang draf revisi UU masih dalam tahap pembahasan antara pengusaha dan serikat pekerja. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 3/2006 tentang Perbaikan Iklim Investasi, ditargetkan revisi UU ketenagakerjaan pada April 2006 sudah dapat diajukan ke DPR.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menekankan, revisi UU Ketenagakerjaan diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi. Investor sering mengeluhkan masalah ketenagakerjaan.

Pertanyaannya, sejauh mana ketentuan ketenagakerjaan menjadi penghambat utama investasi dan penyebab biaya tinggi?

Jika ingin direvisi, ketentuan seperti apa yang perlu dibuat agar dapat mengakomodasi kepentingan pengusaha dan buruh secara lebih adil dan arif.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Yanuar Rizky mengungkapkan, masalah ketenagakerjaan sebenarnya bukan penghambat utama masalah investasi dan biaya tinggi.

Berdasarkan survei World Economic Forum (WEF), peraturan ketenagakerjaan (labor regulation) ditempatkan di urutan ketujuh. Dari survei WEF itu, faktor yang menjadi hambatan investasi adalah birokrasi pemerintah yang tidak efisien, infrastruktur yang tidak memadai, peraturan perpajakan, korupsi, kualitas sumber daya manusia, dan instabilitas kebijakan.

Jika keenam faktor itu diatasi, menurut Yanuar, biaya tinggi sudah dapat dipangkas. Pelaku usaha pun akan diringankan. Dengan demikian ketentuan ketenagakerjaan tidak perlu dijadikan ”kambing hitam”, dan kesejahteraan buruh yang sudah diatur dalam UU tidak perlu banyak dipangkas hasil revisi.

Dalam draf revisi, setidaknya ada dua pasal penting yang dapat menimbulkan kontroversi yang tajam. Dua ketentuan itu adalah pesangon dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Dalam UU No 13/2003 disebutkan: ”dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

Akan tetapi, dalam draf revisi UU, ketentuan pasal itu ditambah ketentuan tambahan, yaitu ”pekerja/buruh yang berhak mendapat pesangon adalah pekerja/buruh yang mendapat upah lebih rendah atau sama dengan satu kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP)”.

Berdasarkan Peraturan Menkeu No 137/PMK.03/2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, besaran PTKP sebesar 13,2 juta per tahun atau Rp 1,1 juta per bulan. Ketentuan itu mulai diberlakukan 1 Januari 2006.

Menurut Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit, Indra Musnawar, dengan ketentuan itu, pekerja yang mendapat upah di atas Rp 1,1 juta—meskipun sudah bekerja bertahun-tahun—tidak berhak mendapatkan pesangon jika terjadi PHK. Jelas merugikan.

Untuk ketentuan mengenai PKWT, dalam Pasal 59 UU No 13/2003 disebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Akan tetapi, dalam draf revisi UU, ketentuan itu diubah, yaitu ”PKWT yang dilakukan atas dasar jangka waktu tertentu dapat dilakukan untuk semua jenis pekerjaan”. Jangka waktu PKWT ditetapkan selama lima tahun.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Rekson Silaban mengatakan, jika semua jenis pekerjaan dapat dilakukan PKWT, hal itu dapat mengalihkan tanggung jawab pemberi kerja kepada pihak ketiga. Apalagi jangka waktu kontrak selama lima tahun.

Jangka waktu itu, menurut Rekson, terlalu lama dan mengakibatkan ketidakpastian bagi buruh dan pekerja. Pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja dan produktivitas pekerja.

Revisi UU memang diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi dan perekonomian bangsa. Hubungan industrial perlu dijaga agar pemberi kerja dan buruh dapat bersinergi. Tanpa sinergi, sulit menemukan hubungan industrial yang baik. Sementara itu negara lain terus maju mengembangkan industri dan perdagangan.

Sumber : (FER) Harian Kompas, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » HKBP Tidak Berpolitik
Artikel selanjutnya :
   » » [Opera Batak] Belumlah Semerdu Nyanyiannya