Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
9
Mar '06

Apindo: Revisi UU tenaga kerja harus rampung 2006


Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersikeras ingin menyelesaikan amendemen UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan paling lambat akhir 2006, sekalipun konsensus tripartit tidak tercapai.

Menurut Ketua Apindo Sofjan Wanandi, pertemuan tripartit nasional digelar kembali hari ini-setelah ditunda satu bulan-kemungkinan besar menemui jalan buntu dan tidak akan menghasilkan konsensus tripartit.

“Kalau selesai pada pertengahan tahun seperti yang ditargetkan Mennakertrans sepertinya tidak mungkin. [Proses] Di DPR itu lama. Saya juga yakin konsensus tripartit akan sulit diraih dalam pertemuan tripartit [hari ini], karena pekerja belum-belum sudah apriori,” katanya kemarin.

Meski begitu, lanjut dia, dalam paket kebijakan iklim investasi yang tertuang dalam Inpres No.3/2006, amendemen UU Ketenagakerjaan tetap harus masuk pembahasan parlemen paling lambat April 2006.

“Itu harapan kami. Jadi tinggal bagaimana kesepakatan pemerintah dan DPR saja. Kalau banyak demonstrasi, kita lihat saja leadership siapa yang bekerja, pemerintah atau serikat pekerja. Biar parlemen dan pemerintah saja yang memutuskan,” tandasnya.

Senada dengan Sofjan, Ketua Dewan Pengurus Nasional Apindo Bidang Advokasi dan Hubungan Industrial Hasanuddin Rachman berharap pemerintah dapat menyerahkan konsep revisi UU Ketenagakerjaan ke DPR tepat waktu dan sesuai dengan jadwal Inpres No.3/2006.

“Jadi ya… tidak usah tunggu konsensus tripartit kalau memang itu mustahil. Langsung saja ke DPR, biar nanti berjuang di sana.”

Pekerja menolak

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban
menyatakan pekerja tetap menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan mendesak pemerintah dan DPR memprioritaskan revisi UU No.3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dalam revisi UU Ketenagakerjaan, 55 pasal mengalami perubahan yang 33 pasal di antaranya tidak disetujui KSBSI.

“Skenario dan manuver pemerintah besok [hari ini] untuk meloloskan revisi UU No.13 tahun 2003 belum kami ketahui. Meski Max Sopacua [Wakil Ketua komisi IX DPR] sudah bilang DPR akan maju membahas UU Jamsostek lebih dulu, tapi logika politik biasanya akan berbeda. Kami akan mendekati DPR.”

Di tempat terpisah, Mennakertrans Erman Suparno justru beranggapan tidak akan ada penolakan dari serikat pekerja maupun pengusaha terhadap revisi UU Ketenagakerjaan. “Tidak ada yang menolak. Kita harus berangkat pada kenyataan bahwa isi UU No.13/2003 ada masalah. Karena itu diperlukan dialog pekerja dan pengusaha, pemerintah hanya memfasilitasi.” (sylviana.pravita -at- bisnis.co.id)

Sumber : (Sylviana Pravita R.K.N.) Bisnis Indonesia via Uni Sosial Demokrat


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.