Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
6
Mar '06

Perpanjangan Masa Dinas Kadishut Inhil Ditolak Pegawai


Jabatan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas PU dan Kimpraswil Kabupaten Indragiri Hilir sampai saat ini belum ada tanda bakal diganti. Rumor rencana perpanjangan jabatan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan MS Silaban yang memasuki masa pensiun dipertanyakan. Sebagian pegawai kantor dinas itu menolak rencana tersebut.

“Kami tidak setuju pejabat yang bersangkutan diperpanjang masa tugasnya. Selama menjabat, manajemen di instansi ini amburadul karena pejabatnya boleh dikatakan tidak pernah masuk kantor, ” ujar Syafri Syarif pegawai Dishutbun Inhil kepada wartawan, Senin 06/03 di ruangan kerjanya.

Menurut mereka tidak ada aturan yang menjadi landasan perpanjangan masa tugas. PP No 9 Th 2003 yang mengatur pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maupun Keputusan Menteri No 16 Th 2003 menyangkut persoalan yang sama. “Karena itu untuk apa dilakukan perpanjangan masa jabatan. Apalagi yang bersangkutan tidak memiliki prestasi kerja. Kenapa mesti dipertahankan padahal Bupati dan Wakil Bupati selalu mengemukakan regenarasi,” tambahnya.

Syafri mengatakan dalam waktu dekat pegawai yang ada di dinas tersebut akan menghadap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan juga Bupati Inhil untuk menyampaikan aspirasi keberatan mereka terhadap perpanjangan masa tugas pejabat yang lama. “Dalam waktu dekat ini sekitar 30 pegawai akan menyampaikan aspirasi tentang penolakan SM Silaban untuk perpanjangan masa tugas dan kembali menduduki jabatan Di Dishutbun,” ujanya lagi.

Tidak Buka Mulut
Informasi yang didapat di lapangan, upaya mempertahan SM. Silaban agar dugaan kasus korupsi yang banyak terjadi di dinas tersebut tidak mencuat kepermukaan. Sebagaimana diberikan beberapa waktu lalu, Inhil pernah dinyatakan sebagai salah satu Kabupaten terkorup di Riau. Salah satunya terjadi di dinas tersebut. Mulai tahun 2001-2005 semasa yang bersangkutan meminpin di instansi tersebut, puluhan milyar uang APBD Inhil tidak jelas realisasinya, melalui peroyek reboisasi.

Proyek reboisasi di Inhil dimasa jabatan di Dishutbun dipegangnya amburadul. Sejauh ini ada beberapa orang yang sedang diperiksa berkaitan dengan proyek yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar itu.

Demikian juga dengan pengganti Kepala Dinas PU dan Kimpraswil Inhil, sejauh ini belum terdengar siapa yang akan menggantikan posisi pejabat lama, Ir. Bambang Hariyanto yang sudah pindah ke kampung halamannya di Jawa sejak beberapa bulan yang lalu.

Sementara pengerjaan proyek pembangunan untuk tahun 2006 ini sudah harus mulai dikerjakan, yang jelas saja membutuhkan perencanaan yang matang, agar jangan pelaksanaannya kembali tidak selesai.

Berkaitan dengan penolakan Pegawai di Dishutbun dan kekosongan Kadis Pu dan Kimpraswil tersebut, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs. Encik Kamal Syailendra, ketika dikonfirmasi di kantornya sedang tidak berada di tempat. Menurut pegawai di sana dia sedang keluar dan ketika dihubungi melalui ponsel juga tidak jawab.

Sumber : (adli) RiauInfo.com, Tambilahan


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.