Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
1
Mar '06

Bahas Draf Revisi UU demi Iklim Investasi


Kalangan pengusaha dan pihak serikat pekerja perlu membahas draf revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara arif demi perbaikan iklim investasi. Namun, pihak serikat pekerja masih berbeda pendapat soal draf revisi UU itu.Hal itu dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Selasa (28/2) di Jakarta. ”Kalangan pengusaha dan serikat pekerja perlu arif membahas draf revisi UU Ketenagakerjaan. Bagaimanapun, perbaikan ketentuan ketenagakerjaan perlu untuk memperbaiki iklim investasi,” kata Erman.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengatakan, pihak KSBSI tidak setuju dengan draf revisi UU Ketenagakerjaan. Ketentuan dalam draf itu terlalu liberal sehingga dapat merugikan pekerja.

Rekson mencontohkan, dalam draf revisi itu, semua jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan pemasok tenaga kerja (outsourcing). Kalau dalam UU No 13/2003, jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing adalah pekerjaan yang bersifat sementara dan bukan pekerjaan inti perusahaan.

”Bayangkan, kalau perusahaan meng-outsourcing pekerjaan utama atau wartawan,” kata Rekson. Ketentuan seperti itu dapat mengalihkan tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pekerja kepada pihak ketiga.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan, UU ketenagakerjaan perlu direvisi untuk membantu pengusaha dan buruh juga. ”UU No 13/2003 itu memang memberatkan pengusaha. Kalau pengusaha terbebani, akhirnya buruh juga akan terkena dampak,” katanya.

Anton menilai UU tentang Jamsostek juga perlu direvisi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Sekarang ini PT Jamsostek merupakan BUMN. ”Padahal, uangnya berasal dari buruh dan pengusaha. Jadi, pemerintah tidak perlu mendapatkan deviden dari BUMN seperti PT Jamsostek,” katanya.

Balai latihan kerja

Secara terpisah, Erman mengatakan, balai-balai latihan kerja (BLK) tenaga kerja di daerah banyak tidak berfungsi dan tidak layak. Padahal, fungsi BLK sangat strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia. ”BLK yang berfungsi lebih baik dan layak sekitar 10 persen,” katanya.

Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Besar Setyoko, dari hasil pendataan di delapan provinsi terlihat BLK tidak berfungsi secara maksimal dan layak. Peralatan BLK tidak terawat dan teknologinya sudah tertinggal. Instruktur di BLK kurang sesuai dengan kompetensi.

Sebagai contoh, BLK di Indralaya, Sumatera Selatan, beralih fungsi menjadi kantor bupati. ”Ada juga BLK yang sudah rusak dan tidak terawat,” kata Besar.

Menurut Besar, jumlah BLK yang sebelumnya berada di bawah Departemen Tenaga Kerja di daerah sebanyak 149. Namun, BLK itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola. BLK yang sekarang ditangani Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara langsung sebanyak 11 BLK.

Sumber : (FER) Harian Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.