Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
9
Feb '06

Pembahasan Tripartit Revisi UU No 13/2003 Ditunda


Pembahasan draf revisi Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, secara tripartit ditunda selama satu bulan. Alasannya serikat pekerja belum mensosialisasikan draf itu kepada rekan-rekan serikat kerja.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi usai pembukaan pembahasan tripartit usulan rumusan penyempurnaan atau revisi UU No 13/2003 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, di Jakarta, Rabu (8/2).

”Serikat pekerja meminta waktu satu bulan untuk mensosialisasikan draf revisi. Bulan depan, negosiasi tripartit dapat dimulai,” kata Sofjan.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengaku, pihaknya baru menerima draf revisi UU No 13/2003 tiga hari yang lalu. ”Jadi, kami membutuhkan waktu untuk mempelajari bersama rekan-rekan serikat pekerja,” katanya.

Akan tetapi, secara prinsip, lanjut Rekson, KSBSI menginginkan revisi UU No 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dilakukan terlebih dahulu daripada revisi UU No 13/2003.

Alasannya, lanjut Rekson, UU No 3/1992 masih lemah dalam memberi perlindungan kesejahteraan pekerja. Jika UU No 3/1992 tentang Jamsostek tidak diperbarui untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja dan UU No 13/2003 itu juga direvisi. Hal itu berarti perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja semakin hilang.

Kurang melindungi

Rekson menilai, UU No 3/1992 masih kurang memberikan perlindungan karena perhitungan jaminan hari tua yang diterima buruh masih rendah. Selain itu, Jamsostek sebagai BUMN dikelola negara.

”Pemerintah tidak bisa memonopoli pengelolaan uang buruh dan pekerja,” katanya.

Rekson menilai, revisi UU No 13/2003 cenderung meliberalisasikan kondisi ketenagakerjaan untuk menarik investasi. Misalnya, ketentuan mengenai izin kerja tenaga kerja asing dan masalah outsourcing.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apindo Djimanto menambahkan, selain revisi UU Ketenagakerjaan masalah lain yang menjadi keluhan investor harus benar-benar diperhatikan pemerintah. Misalnya, masalah infrastruktur.

Menurut Djimanto, revisi UU Ketenagakerjaan saat ini diperlukan karena ketentuan UU itu dinilai menakutkan investor. Setidaknya ada tujuh ketentuan pokok dan 55 pasal dari UU No 13/2003 yang perlu direvisi.

Ketujuh ketentuan pokok itu adalah ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing; hubungan kerja; outsourcing; perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pemutusan hubungan kerja dan pesangon; mogok kerja; dan pengupahan.

Sumber : (FER) Harian Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.