Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
3
Feb '06

Infrastruktur Pengadilan Perlu Dibenahi


Pemerintah dan Mahkamah Agung dinilai kurang serius menyiapkan infrastruktur pengadilan hubungan industrial. Infrastruktur itu antara lain terkait dengan penetapan hakim ad hoc, perangkat peradilan, dan penanganan kasus perburuhan yang selama ini ditangani Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau P4P maupun daerah atau P4D. Padahal, masalah perburuhan atau perselisihan hubungan industrial sering disorot investor asing dalam berinvestasi.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Rekson Silaban di Jakarta, Kamis (2/2). ”Infrastruktur pengadilan hubungan industrial belum siap. Beberapa hakim ad hoc dari SBSI di daerah mempertanyakan masalah penetapan hakim,” katanya.Rekson menilai, pengadilan itu sebenarnya sangat penting karena masalah perburuhan atau perselisihan hubungan industrial sering kali disorot investor asing dalam berinvestasi. ”Selain itu, pengadilan hubungan industrial dan perangkatnya penting bagi buruh, termasuk pengusaha, untuk mencari keadilan,” katanya.

Ketentuan pengadilan hubungan industrial diatur dengan Undang-Undang No 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pemberlakuan UU itu seharusnya diberlakukan 14 Januari 2005—ditunda sampai 14 Januari 2006 dengan Perpu No 1/2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No 2 Tahun 2004.

Akan tetapi, menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, dengan berakhirnya Perpu No 1/2005, ketentuan UU No 2/2004 berlaku demi hukum. ”Perpu No 1/2005 sudah habis masa waktunya. Dengan sendirinya, ketentuan pengadilan hubungan industrial berlaku demi hukum,” katanya.

Jadi, lanjut Erman, ketentuan pengadilan hubungan industrial efektif berlaku sejak 14 Januari 2006. Dengan pemberlakuan ketentuan pengadilan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan industrial melalui P4P maupun P4D, yang selama ini berjalan, tidak berlaku lagi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto juga mempertanyakan penyelesaian kasus gugatan di pengadilan tata usaha negara (PTUN) terhadap pemerintah, yaitu P4P atau P4D. ”Kalau institusi yang digugat sudah tidak ada lagi, bagaimana eksekusi putusan,” katanya.

Erman menjelaskan, sekarang ini ada sekitar 600-an kasus perselisihan hubungan industrial yang masih berada di P4P maupun P4D. Dengan bubarnya P4P dan P4D, maka kasus-kasus itu akan ditangani oleh Mahkamah Agung dan pengadilan negeri.

Sumber : (FER) Harian Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Misi Mencuri Lengah - Juharum Silaban Vs Alex BC
Artikel selanjutnya :
   » » Tiga Pengedar Ganja Ditangkap Polisi