Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
25
Jan '06

Dua Tahun Penjara untuk 17 Mantan Anggota DPRD Depok


Tujuh belas anggota DPRD Kota Depok periode 1999-2004, Selasa (24/1), masing-masing divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Mereka juga didenda masing-masing Rp 50 juta dan mengembalikan uang negara yang jumlahnya bervariasi.

Majelis Hakim yang terdiri dari Andi Samsan Ngangro SH, Edison SH, dan Indah Sulistiawati SH menyatakan, ke-17 anggota DPRD ini terbukti melakukan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp 7,3 miliar.

Sidang dimulai pukul 12.30 sampai 16.30 WIB. Satu persatu terdakwa kasus korupsi itu memasuki ruang sidang. Didahului oleh para mantan pimpinan dewan yakni Mantan Ketua DPRD Sutadi SH (52), Ketua DPRD Kota Depok Naming D Bothin (60), M Hasbullah Rahmad (34) mantan wakil ketua yang saat ini menjadi anggota dewan.

Selanjutnya yang lain menyusul, mereka itu adalah Bambang Sutopo (37) PKS, Bambang Prihanto (46) PAN, Mazhab (42) PPP, Mansyuria (44) PBB, Rafie Ahmad (50) PPP, Ma`ruf Aman (54) Golkar, Ratna Nuriana (41) Golkar, Sasono (49) PDIP, Damanhuri (38) PPP, Kusdiharto (44) PAN, Hiras Toni Hutapea (51), Agus Sutondo (37) PDIP, Christian Poltak Selamet Silaban (47) PDIP, dan Haryono (42) PAN.

Terhadap tiga mantan pemimpin DPRD, yakni Sutadi dari Fraksi PDIP, Naming D. Bothin Partai Golkar, dan Hasbullah Rahmat (PAN), majelis hakim meminta supaya mengembalikan uang masing-masing Sutadi Rp 386 juta, Naming Rp 378 juta, dan Hasbullah Rp 378 juta.

“Uang itu harus Saudara kembalikan selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini. Kalau tidak dilakukan maka diancam dengan hukuman kurungan selama 4 bulan,” kata Andi.

Para terdakwa lainnya harus mengembalikan uang yang jumlahnya bervariasi. Namun tidak sebesar para pimpinan dewan, rata-rata di bawah Rp 300 juta.

Saat hakim ketua memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk menanggapi vonis tersebut, Erward SH selaku Ketua JPU menyatakan pikir-pikir. Sebaliknya, pengacara para terdakwa menyatakan naik banding. Bahkan para pengacara 17 anggota DPRD ini sempat memanggil pimpinan dewan untuk berembuk.

“Jangan panik. Kita naik banding,” kata salah seorang pengacara.

Sementara itu, Ratna Nuriana yang ditemui begitu keluar dari ruang sidang menyatakan kekecewaannya.

“Saya kecewa, saksi ahli tidak didengar oleh majelis hakim,” katanya sambil menahan tangis.

Yang meringankan, menurut majelis hakim, para terdakwa belum pernah dihukum. Selama menjalani persidangan mereka berlaku sopan. Sedangkan yang memberatkan, para terdakwa telah meresahkan masyarakat, menimbulkan kerugian negara Rp 7,3 miliar, dan tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sumber : (D-22/D-7)**Pikiran Rakyat,Bogor


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Masalah Gizi di Papua Menimpa 18 Persen Balita
Artikel selanjutnya :
   » » CD Review: Sarah Silaban - Self Titled