Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
25
Jan '06

17 Mantan anggota DPRD divonis 2 tahun


Tanpa penahanan pun dipertanyakan

Tiga mantan pimpinan dan 14 mantan anggota panitia anggaran DPRD Kota Depok periode 1999-2004 dijatuhi hukuman pidana masing-masing dua tahun penjara, potong masa tahanan.

Hukuman itu dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibinong pada pengadilan tingkat pertama kasus korupsi APBD 2002 Kota Depok sebesar Rp7,325 miliar, kemarin.

“Sepanjang pemeriksaan perkara ini majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana para terdakwa,” kata hakim ketua Andi Samsan Nganro saat membacakan putusan.

Terbukti salah

Oleh karena itu, kata dia, para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan pada dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukuman itu lebih lama satu tahun dari tuntutan tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok yang menuntut selama satu tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah untuk segera ditahan.

Hukuman itu disertai denda Rp50 juta, subsidair tiga bulan kurungan dan perintah membayar uang pengganti yang besarnya antara Rp176,4 juta-Rp 386,9 juta sesuai uang negara yang diterima para terdakwa selama tahun anggaran 2002.

Tiga mantan pimpinan DPRD yang menjadi terdakwa itu diminta membayar uang pengganti yaitu masing-masing terdakwa Sutadi (Rp 386,9 juta), Naming D Bothin (Rp378,6 juta), dan M Hasbullah Rahmad (Rp378,9 juta).

Sementara para terdakwa lainnya yaitu Bambang Sutopo (Rp292,9 juta), Bambang Prihanto (Rp177,9 juta), Mazhab HM (Rp331,9 juta), Mansyuria (Rp176,8 juta), Rafi Ahmad (Rp396,7 juta), Machruf Aman (Rp 210,1 juta), Ratna Nuriana (Rp172,7 juta), Sasono (Rp165,9 juta), Damanhuri (Rp179,4 juta), Kusdiharto (Rp202,3 juta), Hiras Tony Hutapea (Rp278,7 juta), Agus Sutondo (Rp176,4 juta ), Christian Silaban (Rp165,1 juta), Haryono (Rp178 juta).

“Dan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,” kata Andi.

Hal yang memberatkan terdakwa karena perbuatan mereka telah meresahkan masyarakat, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp7,325 juta, tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan hal yang meringankan karena belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, dan bersikap sopan selama persidangan.

Tidak ditahan

Meski begitu, majelis hakim yang terdiri dari hakim anggota Edison Muhammad, dan Indah Sulistyowati itu tidak mengeluarkan perintah supaya para terdakwa segera ditahan.

“Bagi majelis, tidak ada kekhawatiran kalau para terdakwa akan menghindarkan diri pada pelaksanaan putusan perkara ini apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar hakim Andi.

Domisili tetap para terdakwa di kota Depok dan sesuai pengamatan bahwa para terdakwa cukup dikenal di masyarakat menjadi salah satu pertimbangan majelis.

Atas putusan tersebut, salah satu kuasa hukum para terdakwa, Ghafar Rehala, langsung menyatakan banding. “Putusan ini tidak sesuai dengan keyakinan kami. Kami akan banding,” tandas Ghafar usai persidangan.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Depok, Edward Sianturi mewakili tim jaksa menyatakan pikir-pikir.

Tidak adanya perintah hakim untuk segera dilakukannya penahanan terhadap para terdakwa itu mengundang reaksi elemen masyarakat.

Secara terpisah, Koordinator Koalisi Masyarakat Depok untuk Anti Korupsi (Komdak), Roy Prygina menyayangkan putusan majelis hakim PN Cibinong tersebut.

“Kalau sudah divonis bersalah, semestinya diikuti dengan perintah penahanan. Ini akan menambah kecurigaan negatif masyarakat terhadap proses peradilan kasus ini,” ujar Roy kepada Monde, kemarin.

Komdak juga meminta agar jaksa penuntut umum (JPU) terus mengawal proses banding yang diajukan oleh kuasa hukum para terdakwa.

Sumber : (ich) Monitor Depok Online, Cibinong


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.