Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
25
Jan '06

17 Anggota DPRD Divonis 2 Tahun Penjara, Di antaranya Ketua DPRD Depok


Tujuh belas anggota DPRD Kota Depok periode 1999-2004 yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi APBD 2002 sebesar Rp 7,3 miliar divonis 2 tahun penjara. Selain itu, mereka harus membayar denda masing-masing sebesar Rp 50 juta dan subsider 3 bulan penjara.

Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim yang dipimpin Andi Samsan Nganro di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Selasa (24/1). Sidang dimulai pukul 12.45 WIB dan berakhir pukul 15.30 WIB. Majelis hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa para terdakwa terbukti bersalah karena telah melanggar PP No 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan melanggar pasa l3 jo pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam vonis untuk perkara No 420/PIDB/2005/PNCBN yang ditujukan untuk 3 unsur pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD periode 1999-2004 Sutadi, Wakil Ketua DPRD periode 1999-2004 Naming D Bothin dan Wakil Ketua periode 1999-2004 Hasbullah M Rahmat. Naming D Bothin saat ini menjabat Ketua DPRD Depok periode 2004-2009 dan Ketua DPD Golkar Kota Depok, sedangkan Hasbullah saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Depok. Dalam vonis tersebut, Sutadi harus membayar uang pengganti sebesar Rp 386,9 juta, Naming D Bothin harus membayar uang pengganti sebesar Rp 438,6 juta dan Hasbullah harus membayar Rp 438,9 juta.

Sementara itu, vonis untuk perkara Nomor 421/PIDB/2005/ PNCBN bagi 14 terdakwa, yakni Bambang Sutopo dari Fraksi PKS yang menjabat sebagai Ketua Panitia Anggaran DPRD Depok diwajibkan membayar uang pengganti Rp 282,7 juta, Agus Sutondo dari FPDIP harus membayar Rp176,4 juta, Sasono dari FPDIP harus membayar Rp 165,9 juta, dan Christian Silaban dari FPDIP wajib membayar uang pengganti Rp 165,1 juta. Na’ruf Aman dari FPG harus membayar uang pengganti Rp 210, 1 juta, Ratna Nuriana dari FPG harus membayar Rp172,7 juta, Bambang Prihanto dari FPAN harus membayar Rp 177,9 juta, Kusdiharto dari FPAN dikenai uang pengganti sebesar Rp 202,3 juta dan Haryono dari FPAN sebesar Rp 178 juta.
Mazhab dari FPPP harus membayar uang pengganti sebesar Rp 331,9 juta, Rafie Achmad dari FPPP dikenai uang pengganti sebesar Rp 396,7 juta, Damanhuri dari FPPP sebesar Rp 179,4 juta, Mansyuria dari Fraksi Bulan Bintang sebesar Rp176,8 juta dan Hiras Toni Hutapea dari Fraksi Madani sebesar Rp 78,7 juta.

Menurut Andi, 17 terdakwa ini harus membayar uang pengganti tersebut jika mereka tidak ingin dikenai kurungan 6 bulan penjara. “Jika mereka tidak dapat membayar uang pengganti tersebut akan dikenai kurungan 6 bulan penjara,” ujarnya.
Menurutnya, hal-hal yang memberatkan para terdakwa antara lain mereka telah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat, merugikan negara dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sedangkan hal-hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum, bertanggungjawab kepada keluarga dan berlaku sopan selama proses persidangan.
Kuasa hukum terdakwa Gaffar Halat mengatakan pihaknya akan melakukan upaya banding.
Naming D Bothin yang ditemui wartawan usai persidangan menyatakan keberatan dengan putusan majelis hakim.

Sumber : (stevani elisabeth) Sinar Harapan, Depok


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Gubernur Sumatera Selatan - Kunjungi Desa-desa untuk Serap Aspirasi
Artikel selanjutnya :
   » » 17 Mantan anggota DPRD divonis 2 tahun