Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
24
Jan '06

17 Anggota DPR Depok Divonis 2 Tahun


Tujuh belas anggota DPRD Depok periode 1999-2004 divonis penjara dua tahun dan denda masing-masing Rp 50 juta.

Menurut Ketua Majelis Hakim Andi Samsan Nganro, mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan melanggar pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta merugikan Negara sebesar Rp 7,3 Miliar.

Sidang kasus korupsi APBD 2002 ini digelar di Ruang Sidang Kartika Pengadilan Negeri Cibinong pada pukul 12.45 WIB sampai pukul 15.30 WIB, Selasa (24/1).

Majelis hakim antara lain menghukum Sutadi (Ketua DPRD Depok periode 1999-2004) membayar uang pengganti sebesar Rp 386,9 juta, Naming D. Bothin (Wakil Ketua DPRD Depok periode 1999-2004) yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Depok periode 2004-2009 dan Ketua DPD Golkar Depok) harus membayar uang pengganti sebesar Rp 438,6 juta, dan Hasbullah Rahmat (Wakil Ketua DPRD Depok periode 1999-2004) harus membayar uang pengganti sebesar Rp 438,9 juta.

Sementara 14 terdakwa lainnya, Bambang Sutopo (Ketua Panitia Anggaran dari Fraksi PKS) diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 282,7 juta, Agus Sutondo (Fraksi PDIP) Rp 176,4 juta, Sasono (PDIP) Rp 165,9 juta, Cristian Selamat Poltak Silaban (PDIP) sebesar Rp. 165,1 juta, Ma’ruf Aman (Fraksi Golkar) Rp 210,1 juta, Ratna Nuriana (Fraksi Golkar) Rp 172,7 juta, Bambang Prihanto (Fraksi PAN) Rp 177,9 juta, Kusdiharto (PAN) sebesar Rp 202,3 juta, Haryono (PAN) 178 juta, Mazhab HM (Fraksi PPP) Rp 331,9 juta, Rafie Achmad (PPP) Rp 396,7 juta, Damanhuri (PPP) Rp 179,4 juta, Mansyuria (Fraksi Bulan Bintang) Rp 176,8 juta, dan Hiras Toni Hutapea (Fraksi Madani) Rp 278,7 juta.

“Jika ketujuh belas terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut, maka akan dikenakan kurungan 6 bulan penjara,” kata Andi.

Kuasa hukum ketujuhbelas terdakwa, Gaffar Halat, menyatakan akan naik banding atas putusan tersebut. Naming D. Bothin juga keberatan. I

a menilai ada uang yang memang dialokasikan untuk anggota dewan, misalnya anggaran perumahan, “Tapi kok malah dipermasalahkan di pengadilan. Yang jelas kami tetap akan naik banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat,” ucapnya. Rini Kustiani

Sumber : Tempo Interaktif via A. Umar Said Personal Homepage


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Tak Disangka, Dapat Motor Shogun Baru
Artikel selanjutnya :
   » » 17 Anggota DPRD Depok Divonis