Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
13
Jan '06

DPD Dukung Perjuangan Pembentukan Kaltara


DPD berkomitmen memperjuangkan Kaltara dan berjanji akan memfasilitasi melalui Panitia Ad Hoc (PAH) I DPD RI dan anggota DPD asal Kaltim untuk segera berinisiatif membahas Kaltara. “Anggota DPD harus memperjuangkan aspirasi. Termasuk dalam hal pembentukan Kaltara,” tegas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida.

Hal itu ditegaskannya dalam acara Lokakarya Percepatan Pembentukan Kaltara di Gedung Pusrehut Unmul kemarin. Bahkan, kata Laode Ida, jika berkas-berkas Kaltara sudah masuk saat ini juga, maka pihaknya akan langsung membahas. Termasuk usaha mensinergikan hal itu guna percepatan pembentukan Kaltara.

Sementara Ketua PAH I DPD RI Muspani SH mengatakan, sampai saat ini berkas pembentukan Kaltara belum masuk ke DPD. “Mungkin kepada DPR RI sudah, tapi kepada DPD sampai saat ini belum ada,” katanya.

Ditegaskannya, jika berkas Kaltara sudah masuk, maka pembahasan akan diagendakan secepatnya. “Jika ada, tanggal 16 nanti kami masuk, dan langsung kami agendakan untuk membahas. Kami akan serius mengenai masalah ini, kami tinggal menunggu persyaratan administratif saja,” tandasnya.

Kemudian, lanjutnya, PAH I akan mengundang semua pihak yang berkompeten

dalam rencana pembentukan Kaltara ini. “Kita akan undang semua pihak.

Baik itu DPRD-nya, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan lainnya. Ini penting dalam penyusunan RUU pembentukan Kaltara nanti,” imbuh pria asal Bengkulu ini.

Dikatakannya, ada tiga pintu yang bisa dipakai untuk memuluskan rencana

pembentukan provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Yakni melalui DPR RI, melalui DPD dan melalui Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Jika memakai jalur DPR RI pihaknya akan mendukung, jika memakai jalur Depdagri pihaknya akan mengawal dan jika melalui jalur jalur DPD, pihaknya akan segera membahas. “DPD tak ada halangan. Kita juga ingin cepat. Saya sudah ditekan oleh teman-teman DPD asal Kaltim,” katanya.

Meskipun demikian, ia meminta agar Presidum Kaltara dan Tim Percepatan

Pembentukan Kaltara segera melengkapi persyaratan formal. “Segeralah diputuskan, di mana ibukotanya, apa namanya, batas wilayahnya, dan studi kelayakannya. Kalau ini selesai, kita bisa mengundang segera. Soal urusan teknis, RUU dan lainnya, biarlah urusan Jakarta,” paparnya.

Menurutnya saat ini ada 72 daerah pemekaran yang tertunggak pembahasannya. Dan 12 di antaranya menjadi prioritas untuk dibahas. Dan

sedihnya, dari 12 itu tak ada Kaltara. Namun Muspani berjanji, jika berkas Kaltara masuk serta persyaratan formal sudah terpenuhi, maka Kaltara akan didahulukan dibahas.

Sementara itu anggota Komisi II DPR RI M Yasin Kara juga mengaku berkas

Kaltara belum masuk ke meja Komisi II DPR RI. “Mungkin ini terjadi karena Komisi II DPR RI lalu dengan Komisi II saat ini tak ada carry over. Mungkin itu sebabnya Kaltara tidak ada,” tuturnya.

Yasin berpendapat semua pihak harus mencari terobosan-terobosan agar pembentukan Kaltara tetap pada relnya. Menurut Yasin pembentukan Kaltara bukan hanya untuk masyarakat Kaltim atau utara Kaltim, namun sejatinya adalah kebutuhan nasional. “Pembentukan Kaltara berarti menyelesaikan problem nasional, seperti penyebaran penduduk, keterbatasan lahan dan lainnya,” tegasnya.

Karena menjadi pemecahan problem nasional inilah, maka pembentukan Kaltara dirasa perlu. “Inilah yang saya maksudkan dengan terobosan- terobosan itu,” katanya.

Untuk diketahui, pembentukan Kaltara masih terhambat pada persyaratan formal. Yakni tak terpenuhinya syarat minimal lima daerah kabupaten kota sebagai pendukung daerah pemekaran provinsi baru. Saat ini Kaltara baru didukung 4 daerah, yakni Tarakan, Bulungan, Malinau, dan Nunukan.

Sementara Berau masih enggan bergabung dengan alasan lebih menguntungkan bergabung dengan selatan, alias Kaltim. Soal ini, Laode Ida menyarankan agar semua pihak menyelami apa keinginan dari Berau. “Kita selami apa yang diinginkan saudara-saudara kita di Berau sehingga bisa sedikit menarik diri untuk bergabung dalam pembentukan Kaltara. Saya kira tak sulit,” katanya.

Sementara anggota DPD asal Kaltim Luther Kombong menegaskan, jikalau persyaratan formal terpenuhi, tak ada yang susah. “Kalau tak ada berkas dan persyaratan apa yang mau kami bahas?” katanya. Ia juga meminta agar gubernur segera membuat SK dukungan kepada Kaltara serta membuat SK pendanaan Kaltara. Demikian juga dengan DPRD Kaltim diminta membuat SK dukungan.

Tapi menurut anggota DPR RI asal Kaltim Yasin Kara, Berau mau tak mau

harus bergabung ke Kaltara. “Berau mau tak mau harus bergabung. Sekarang atau nanti, Berau akan bergabung,” tandasnya. Sementara anggota DPD Kaltim Hj Komariah Kuncoro Mced menegaskan, tidak ada yang sulit bagi pembentukan Kaltara kalau semua pihak bergerak. Untuk Berau, ia setuju saatnya untuk bergabung. No or never,” tandasnya.

Sementara Wakil Ketua Tim Percepatan Pembentukan Kaltara Hadi Mulyadi mengakui, pihaknya terus bekerja. Agenda-agenda pembahasan juga telah disusun. Soal belum adanya SK dari DPRD Kaltim, Hadi menegaskan SK tak bisa keluar jika persyaratan fisik belum terpenuhi. “Bagaimana mau kita buat SK kalau persyaratannya tak terpenuhi,” katanya.

Ia menyayangkan dulu sewaktu persyaratan pembentukan provinsi baru hanya 3 kabupaten, DPRD Kaltim tak membuat SK. “Waktu itu hanya rekomendasi, belum keputusan,” tuturnya. Meski demikian, ia tetap yakin Kaltara bisa tegak pada 2007. “Terobosan-terobosan yang dikatakan anggota DPR RI saya kira patut dicoba. Misalnya menggunakan hak inisiatif untuk pembentukan Kaltara. Tentunya juga dibantu 7 anggota DPR RI asal Kaltim,” tandasnya.

Jalannya lokakarya sendiri berlangsung cukup menarik. Dipandu moderator Sumurung Basa Silaban, pada sesi pertama hadir perwakilan kepala daerah utara Kaltim serta Wakil Tim Percepatan Pembentukan Provinsi Kaltara Hadi Mulyadi. Kesimpulan lokakarya, tim percepatan dan presidium harus segera menentukan ibukota provinsi, batas wilayah serta nama provinsi. Paling tidak pada bulan Maret semua persoalan persyaratan formal pembentukan Kaltara harus sudah selesai dan disampaikan kepada DPD atau DPR RI.

Sumber : (agi/iza/kpnn) Samarinda Pos Online, Samarinda


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pabrik Pembuat Pagar Terbakar
Artikel selanjutnya :
   » » Tsunami Less Destructive than Overfishing to Sumatran Reefs