Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
4
Jan '06

Sidang korupsi APBD Depok :Kuasa hukum: Bebaskan terdakwa


Kuasa hukum 17 terdakwa korupsi APBD 2002 Kota Depok senilai Rp7,5 miliar, Darmi Marasabessy, meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibinong membebaskan para terdakwa dan melepaskannya dari tuntutan.

Menurut Darmi, dengan tidak terbuktinya unsur melawan hukum dalam dakwaan primair, maka secara hukum unsur melawan hukum dalam dakwaan subsidair juga tidak terbukti.

“Oleh karena unsur sifat melawan hukum tidak terbukti ada pada dakwaan primair maupun subsidair, maka dengan demikian para terdakwa haruslah dibebaskan. Setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum,” ujar Darmi saat membacakan pledoi pada sidang pembelaan di PN Cibinong, kemarin.

Lima anggota kuasa hukum 17 terdakwa membacakan pembelaan setebal 201 halaman secara bergantian. Sidang yang berlangsung sejak pukul 12.30 itu baru berakhir pukul 14.20.

Ditemui usai persidangan, kepada wartawan dia menyatakan bahwa apa yang dilakukan para terdakwa sudah sesuai tata aturan yang ada karena UU No 22 dan Tata Tertib DPRD memberikan dasar bagi mereka untuk melakukan hal itu.

“Sementara tata peraturan yang menjadi landasan jaksa untuk melancarkan dakwaan sudah dicabut sehingga tidak ada lagi pelanggaran,” katanya.

Andaikata ada pelanggaran, lanjut dia, maka hal itu tidak bersifat pidana, tapi bersifat administratif. “Ketika suatu pelanggaran bersifat administratif berarti yang berhak melakukan tindakan adalah pemerintah daerah.”

Terkait tuntutan uang pengganti, kuasa hukum menyebutkan bahwa hal itu tidak pernah diterangkan dan didalilkan dalam dakwaan maupun surat tuntutan jaksa penuntut umum.

“Malah tidak disebutkan dari mana sumber jumlah masing-masing pengembalian yang harus dilakukan oleh para terdakwa. Tuntutan uang pengganti itu hanyalah merupakan rekayasa belaka dan merupakan hasil khayalan jaksa penuntut umum, “ seru darmi.

Menanggapi pledoi ini, salah satu jaksa penuntut umum (JPU), Peggy Ellen Bawengan meminta waktu satu minggu untuk menyampaikan replik secara tertulis kepada majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Andi Samsan Nganro.

Namun, setelah di rundingkan, akhirnya majelis hakim memberi waktu dua hari yakni pada Kamis (5/1) kepada JPU untuk menyampaikan repliknya.

Kembalikan uang

Seperti diketahui, dalam sidang pembacaan tuntutan yang digelar di PN Cibinong (Selasa, 20/12) lalu, JPU menuntut ke-17 terdakwa masing-masing satu tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan dan diwajibkan mengembalikan uang negara.

Para terdakwa dalam perkara tindak pindana No 420/Pid.B/2005/PN.Cbn diminta mengembalikan kerugian uang negara masing-masing di antaranya, Sutadi (Rp386,9 juta), Naming D Bothin (Rp438,6 juta), dan M Hasbullah Rahmad (Rp438,9 juta).

Para terdakwa lainnya dalam berkas perkara Nomor 421/Pid.B/2005/PN.Cbn, yaitu Machruf Aman (Rp210,1 juta), Mazhab HM (Rp331,9 juta), Sasono (Rp165,9 juta), Agus Sutondo (Rp176,4 juta ), Christian Silaban (Rp165,1 juta), Ratna Nuriana (Rp172,7 juta), Bambang Prihanto (Rp177,9 juta), Kusdiharto (Rp202,3 juta), Damanhuri (Rp179,4 juta), Rafi Ahmad (Rp396,7 juta), Mansyuria (Rp176,8 juta), Bambang Sutopo (Rp282,7 juta), Hiras Tony Hutapea (Rp278,7 juta), Haryono (Rp178 juta).

Sumber : (ich) Monitor Depok Online, Cibinong


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Konstruksi Indonesia 2005
Artikel selanjutnya :
   » » 17 Anggota DPRD Depok Terdakwa Kasus Korupsi Minta Dibebaskan