Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
29
Des '05

Jacob: Ubah sistem pengupahan nasional


Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jacob Nuwa Wea mendesak pemerintah mengubah sistem pengupahan jika tidak ingin penetapan UMP akan terus menjadi persoalan setiap tahun.

Kepada wartawan, Rabu {28/12] kedua pemimpin buruh ini mengatakan sistem penentuan upah saat ini terlalu menempatkan kalangan buruh sebagai kelompok marginal yang tidak perlu diperhatikan.

Jacob mencontohkan kewajiban pembayaran upah tanpa memperhatikan kemampuan perusahaan yang beraneka ragam sehingga kepatuhan perusahaan membayar upah hanya sebatas UMP yang rata-rata hanya 13 persen di seluruh Indonesia.

Akibatnya, kata Jacob, dari kenaikan tersebut hanya sekitar 44 juta buruh formal yang menikmati UMP. “Buruh lain terpaksa menerima upah di bawah UMP karena kemampuan perusahaan yang melemah. Buruh juga tidak mempunyai pilihan karena lebih baik bekerja dengan upah seadanya daripada tidak bekerja,” ungkapnya.

Menurut dia, sistem pengupahan yang ada saat ini tidak membedakan kemampuan perusahaan besar yang berorientasi ekspor dengan perusahaan kecil yang hanya bisa bertahan. Contoh, kata Rekson, kemampuan hotel berbintang lima berbeda dengan hotel melati. Begitu juga dengan perusahaan jaringan restoran dengan rumah makan kecil.

“Buruh tidak akan pernah sejahtera jika upah yang menjadi acuan upah minimum. UMP itu seharusnya menjadi acuan terendah untuk seorang buruh, tetapi kini menjadi acuan rata-rata untuk membayar upah,” kata Rekson.

Hendaknya, kata Rekson, penentuan upah dibuat lebih proporsional. Bagi perusahaan besar dan memiliki serikat pekerja maka penentuan upah dilakukan secara bipartit atau melalui pembicaraan antara perusahaan dan pekerja.

Mantan Menakertrans Jacob Nuwa Wea menilai jika kenaikan UMP mengacu pada laju inflasi maka kenaikan UMP sama saja dengan menipu buruh. Menurutnya, penetapan UMP berdasarkan kebutuhan hidup minmum (KHM) sudah saatnya ditinggal.

Dia mengatakan, kebijakan UMP tahun 2005 untuk penentuan UMP 2006 seharus sudah mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL). Karena itu, Jacob tidak sepakat jika penentuan upah masih mengacu pada KHM apa lagi mengacu pada laju inflasi saja. “Itu artinya, upah buruh tidak naik,” tegasnya.

Dia mengambil contoh penetapan UMP di DKI yang hanya sekitar Rp819.100 per bulan. Jika mengacu pada KHL selayaknya menjadi sekitar Rp1,2 juta.

Sumber : (sim) Harian Terbit


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pemerintah Harus Ubah Sistem Pengupahan
Artikel selanjutnya :
   » » Site Spotlight- Aceh Province, Sumatra, Indonesia