Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
28
Des '05

Pemerintah Harus Ubah Sistem Pengupahan


Pemerintah harus mengubah sistem pengupahan yang ada sekarang, sebab jika tidak dilakukan perbaikan, maka permasalahan penentuan upah minimum provinsi akan terus menjadi persoalan setiap tahun.

Sistem penentuan upah saat ini terlalu umum berupa kewajiban pembayaran upah oleh suatu perusahaan tanpa memperhatikan kemampuan perusahaan yang berbeda-beda. Tingkat kepatuhan perusahaan membayar upah sesuai dengan UMP rata-rata hanya 13% di seluruh Indonesia karena terbentur dengan kemampuan perusahaan yang berbeda-beda dan tingginya angka pengangguran. Hanya sekitar 13% dari sekitar 44 juta buruh formal yang menikmati UMP.

Kenyataannya di lapangan, buruh terpaksa menerima upah di bawah UMP karena kemampuan perusahaan yang mempekerjakan buruh tersebut hanya seperti itu. Buruh juga tidak punya pilihan karena lebih baik bekerja dengan upah seadanya daripada tidak bekerja. Sistem pengupahan yang ada saat tidak membedakan kemampuan perusahaan besar dan berorientasi ekspor dengan perusahaan kecil yang bisa bertahan atau survive saja sudah bagus. Kemampuan hotel berbintang lima berbeda dengan hotel melati.

Begitu juga dengan perusahaan jaringan restoran dengan rumah makan kecil. Kondisi yang sama juga terjadi dengan perusahaan sepatu merek terkenal dengan orientasi ekspor dengan perusahaan sepatu yang memasarkan produknya hanya di dalam negeri. Buruh juga tidak akan pernah sejahtera jika upah yang menjadi acuan upah minimum. UMP itu seharusnya menjadi acuan terendah untuk seorang buruh, tetapi kini menjadi acuan rata-rata untuk membayar upah.

Kami sudah membuat buku mengenai pengupahan ini dan sudah dibahas di forum tripartit pusat. Dengan sistem pengupahan minimum yang ada, maka potensi konflik akan muncul setiap tahun, yakni saat penentuan upah minimum akhir tahun. Karena mekanisme dan penetapan memang tidak adil. Perusahaan besar sebenarnya mampu membayar kenaikan 30%, dengan sistem UMP yang ada saat ini mereka tidak membayarnya. Mereka bersembunyi dibalik kebijakan pemerintah. Hendaknya penentuan upah dibuat lebih proporsional.

Bagi perusahaan besar dan memiliki serikat pekerja maka penentuan upah dilakukan secara bipartite, perusahaan dan pekerja. Selayaknya, forum bipartit menentukan besaran upah yang berlaku dua tahun. Jika, perusahaan untung maka upah buruhnya otomatis naik, tetapi sebaliknya jika rugi maka upah tidak naik, atau malah dikurangi. Jadi, ada juga tanggung jawab buruh pada kelangsungan hidup perusahaan. Pada perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja, perusahaan kecil maka pemerintah sebagai penjamin peningkatan kesejahteraan rakyat menentukan upah minimum sebagai jaringan pengaman. Jadi upah minimum masih diperlukan sebagai jaringan pengaman bagi pekerja di perusahaan kualifikasi tertentu.

Rekson Silaban
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)

Sumber : Surabaya Post


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Gedung Thamrin Raih Anugrah Budaya 2005
Artikel selanjutnya :
   » » Jacob: Ubah sistem pengupahan nasional