Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
27
Des '05

KSBSI: Pemerintah Harus Ubah Sistem Pengupahan UMP [Upah Minimum Provinsi]


Pemerintah harus mengubah sistem pengupahan yang ada sekarang , sebab jika tidak dilakukan perbaikan maka maka permasalahan penentuan upah minimum provinsi akan terus menjadi persoalan setiap tahun.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban ketika dihubungi di Manado, Selasa, mengatakan sistem penentuan upah saat ini terlalu umum berupa kewajiban pembayaran upah oleh suatu perusahaan tanpa memperhatikan kemampuan perusahaan yang berbeda-beda.

Dia juga mengatakan tingkat kepatuhan perusahaan membayar upah sesuai dengan UMP rata-rata hanya 13 persen di seluruh Indonesia karena terbentur dengan kemampuan perusahaan yang berbeda-beda dan tingginya angka pengangguran.

Hanya sekitar 13 persen dari sekitar 44 juta buruh formal yang menikmati UMP.

“Kenyataannya di lapangan, buruh terpaksa menerima upah di bawah UMP karena kemampuan perusahaan yang mempekerjakan buruh tersebut hanya seperti itu,” kata Rekson.

Buruh juga tidak punya pilihan karena lebih baik bekerja dengan upah sedanya daripada tidak bekerja.

Dijelaskannya, sistem pengupahan yang ada saat tidak membedakan kemampuan perusahaan besar dan berorientasi ekspor dengan perusahaan kecil yang bisa bertahan atau “survive” saja sudah bagus.

Dia mencontohkan, kemampuan hotel berbintang lima berbeda dengan hotel melati. Begitu juga dengan perusahaan jaringan restoran dengan rumah makan kecil. Kondisi yang sama juga terjadi dengan perusahaan sepatu merek terkenal dengan orientasi ekspor dengan perusahaan sepatu yang memasarkan produknya hanya di dalam negeri.

Buruh juga tidak akan pernah sejahtera jika upah yang menjadi acuan upah minimum.

“UMP itu seharus menjadi acuan terendah untuk seorang buruh, tetapi kini menjadi acuan rata-rata untuk membayar upah,” kata Rekson.

Dia juga menjelaskan sudah membuat buku mengenai pengupahan ini dan sudah dibahas di forum tripartit pusat.

Dengan sistem pengupahan minimum yang ada, kata Rekson, maka potensi konflik akan muncul setiap tahun, yakni saat penentuan upah minimum akhir tahun.

“Karena mekanime dan penetapan memang tidak adil. Perusahaan besar sebenarnya mampu membayar kenaikan 30 persen, dengan sistem UMP yang ada saat ini mereka tidak membayarnya. Mereka bersembunyi dibalik kebijakan pemerintah,” katanya.

Dia mengharapkan hendaknya penentuan upah dibuat lebih proporsional. Bagi perusahaan besar dan memiliki serikat pekerja maka penentuan upah dilakukan secara bipartit, perusahaan dan pekerja.

Ketika ditanya, forum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada selama ini di sejumlah perusahaan, Rekson mengatakan dalam forum itu tidak dibahas lagi penentuan upah karena sudah mengacu pada UMP yang ditentukan pemerintah daerah pada tahun tersebut.

“Selayaknya, forum bipartit menentukan besaran upah yang berlaku dua tahun. Jika, perusahaan untung maka upah buruhnya otomatis naik, tetapi sebaliknya jika rugi maka upah tidak naik, atau malah dikurangi. Jadi, ada juga tanggung jawab buruh pada kelangsungan hidup perusahaan,” kata Rekson.

Sementara pada perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja, perusahaan kecil maka pemerintah sebagai penjamin peningkatan kesejahteraan rakyat menentukan upah minimum sebagai jaringan pengaman.

“Jadi upah minimum masih diperlukan sebagai jaringan pengaman bagi pekerja diperusahaan kualifikasi tertentu,” kata Rekson.

Sumber (ant/pur) Republika Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.