Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
23
Des '05

Rapat Paripurna Pembahasan P-APBD 2005 Humbahas “Memanas”, Sekwan Diusir


Rapat paripurna pembahasan P-APBD 2005 Kabupaten Humbahas di ruang rapat DPRD Humbahas, Selasa (20/12) sore, memanas. Rapat pembahasan tersebut dihadiri Sekdakab Humbahas Ir Jonner Hutagaol MM, Ka Bappeda Drs Gerson Manalu MSi, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Ir Darwin Lumbangaol MM, Kadis Kesehatan dr Pangihutan Simatupang MKes, Kadis Pertanian Ir Djatipan Manullang MM, Asisten I Maju Lumbangaol SH. Sedangkan Bupati Humbahas St Drs Maddin Sihombing MSi dan Wakil Bupati Drs Marganti Manullang tak tampak dalam rapat.

Rapat paripurna semakin “memanas” karena Sekwan DPRD Humbahas Palbert Siboro SE diusir anggota DPRD dari ruang rapat diduga karena dianggap tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekwan. Sebelumnya juga Fraksi Bersama dan Fraksi Golkar Demokrasi Damai Kebangsaan sudah menyoroti Sekwan yang dituangkan dalam pandangan umum setiap fraksi karena tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Sekwan. Bahkan kedua fraksi itu memohon kepada Bupati Humbahas supaya permasalahan tersebut ditindaklanjuti. Selain itu dalam rapat terjadi “penawaran” tentang tunjangan perumahan anggota DPRD Humbahas. Dimana sesuai dengan surat Ketua DPRD Bangun Silaban SE nomor 173/805/DPRD/2005 tertanggal 5 Desember 2005 perihal penerbitan peraturan Kepala Daerah tentang perumahan DPRD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 pasal 20 ditetapkan bahwa besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Jadi sesuai dengan perhitungan DPRD bahwa besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD adalah Rp 22.200.000 per tahun per anggota DPRD. Dengan perincian sewa rumah Rp 500 ribu, gas Rp 200 ribu, telepon Rp 400 ribu, pembantu Rp 300 ribu, perlengkapan dapur Rp 200 ribu, air Rp 50 ribu dan listrik 200 ribu. Jadi total tunjangan setiap anggota DPRD Rp 1.850.000 per bulan per orang.

Menanggapi permohonan DPRD tentang tunjangan perumahan, pihak eksekutif menetapkan dengan bervariasi bahwa tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Rp 1.500.000, Wakil Ketua DPRD masing-masing Rp 1.350.000 sedangkan untuk anggota Rp 1.250.000 per orang per bulan. Namun dalam pembahasan rapat paripurna tersebut belum mempunyai titik terang dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu (21/12) pukul 09.00 WIB.

Sumber : (RHS/f) Harian SIB, Dolok Sanggul (broken link)


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Besok Operette Natal “Jam Kehidupan Diputar Sekali” Digelar
Artikel selanjutnya :
   » » Mabes Polri Dilibatkan