Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
19
Des '05

Mendagri Diminta Klarifikasi Penunjukkan Perusahaan Pencetak Blanko Kependudukan



Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/jf_silaban/silaban.net/wp-includes/functions-formatting.php on line 76

Mendagri Muhammad Ma’ruf diminta untuk klarifikasi kepada Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia (Aspersindo) dan Persatuan Distributor Sekuriti Indonesia (Perdisindo) tentang penunjukan empat perusahaan pencetak sekaligus distributor dokumen penduduk itu berikut kebijakan kenaikan harganya.

Menurut Wakil Ketua Aspersindo, Pantur Silaban, di Jakarta, Minggu (18/12),pihaknya sangat menghormati regulasi yang diambil Mendagri namun perlu ada klarifikasi kepada Aspersindo yang pada tahun-tahun sebelumnya merupakan perusahaan yang mendapat izin pemerintah (BIN) untuk mencetak blanko dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Catatan Sipil, dan Buku Register Akta Catatan Sipil. Menurut dia, pihaknya telah menulis surat pada Mendagri untuk meminta pertemuan sekaligus klarifikasi dan hal itu juga untuk merespon tanggapan dari 26 anggota Aspersindo.

Ia mengatakan, Mendagri hendaknya menunda dulu kebijakan penunjukan empat perusahaan distributor sekaligus kenaikan harga blanko itu hingga ada klarifikasi antara Mendagri dengan Aspersindo dan Persindo.

Pantur mengatakan bahwa pihaknya hanya ingin menanyakan kepada pemerintah tentang regulasi itu sekaligus mengingatkan semestinya perusahaan yang sudah mendapatkan izin resmi juga mendapat kesempatan yang sama dalam proyek Sistem Administrasi Kependudukan Indonesia tersebut.

Mengenai kenaikan harga, ia mengatakan, semestinya pemerintah meminta pendapat perusahaan percetakan maupun distributor terlebih dahulu tentang harga yang dinilai wajar.

Sejumlah perusahaan percetakan maupun distributor dalam kesempatan terpisah telah menyatakan bahwa harga yang lama sebenarnya sudah menguntungkan bagi mereka yang terlibat dalam bisnis dokumen kependudukan.  Ditanya kapan pertemuan dengan Mendagri dilakukan, Pantur mengatakan bahwa mereka masih menunggu jawaban mendagri.

Aspersindo maupun Perdisindo sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Perdisindo, Andreas Lumantu, belum pernah mengadukan Mendagri ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) terkait dengan adanya dugaan korupsi dan kolusi dibalik penunjukan empat perusahaan pencetak sekaligus distributor dokumen penduduk itu, karena sampai sekarang masih menunggu keputusan Mendagri tentang klarifikasi. “Aspersindo maupun Perdisindo belum mengajukan Mendagri ke KPK,” katanya.

Mengenai adanya tudingan Depdagri bahwa percetakan telah mensubkontrakkan proyek yang didapatnya pada perusahaan lain atau distributor yang melakukan pencetakan blangko, Andreas mengatakan bahwa asosiasi mereka belum pernah mendapat teguran atas hal itu. Ia juga mengatakan, 11 distributor yang jadi anggotanya setiap bulan harus melaporkan segala aktivitasnya kepada BIN.

Senada dengan Andreas, Pantur mengatakan Aspersindo yang beranggotakan 26 perusahaan percetakan juga belum pernah mendapatkan teguran karena ada anggotanya yang melakukan percetakan palsu.

Baik Andreas maupun Pantur berpendapat bahwa seharusnya pemerintah langsung menindak jika menemukan adanya perusahaan yang melakukan penyimpangan-penyimpangan itu.

“Apa pun kebijakan pemerintah, tolong didengar aspirasi kami, kami punya komitmen membantu pemerintah. Idealnya semakin banyak yang terlibat semakin baik sepanjang dalam koridor yang ditentukan pemerintah,” kata Pantur.

Aspersindo dan Perdisindo mengkhawatirkan adanya PHK akibat penunjukkan empat perusahaan saja karena saat ini 11 anggota Aspersindo rata-rata mempunyai sebanyak 400-an karyawan dan distributor pun memiliki jaringan hingga daerah-daerah dengan tenaga kerja yang mencapai ribuan orang.

Sumber : (Ant/OL-06) Media Indonesia Online, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Ma’ruf Tunjuk Langsung Pengadaan Blangko KTP
Artikel selanjutnya :
   » » Kepmendagri Menuai Protes :Soal Blanko Dokumen Kependudukan