Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
19
Des '05

Mendagri Diminta Klarifikasi Kenaikan Harga Blangko


Penunjukan empat perusahaan pencetak sekaligus distributor dokumen penduduk dipertanyakan. Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia (Aspersindo) dan Persatuan Distributor Sekuriti Indonesia (Perdisindo) meminta Mendagri Moh Ma’ruf membuat klarifikasi soal kebijakan itu berikut kebijakan kenaikan harganya.

Menurut Wakil Ketua Aspersindo, Pantur Silaban, perlu ada klarifikasi kepada Aspersindo. Sebab perusahaan di bawah Asperindo lah, kata dia, yang pada tahun-tahun sebelumnya mendapat izin pemerintah untuk mencetak blanko dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Catatan Sipil, dan Buku Register Akta Catatan Sipil.

Silaban mengaku telah menulis surat pada Mendagri untuk meminta pertemuan sekaligus klarifikasi dan hal itu juga untuk merespon tanggapan dari 26 anggota Aspersindo. Dia juga meminta Mendagri menunda kebijakan penunjukan empat perusahaan itu hingga ada klarifikasi antara Mendagri dengan Aspersindo dan Perdisindo.

Masih untung
Soal kenaikan harga, Silaban mengatakan mestinya pemerintah meminta pendapat perusahaan percetakan maupun distributor terlebih dahulu tentang harga yang dinilai wajar. Sejumlah perusahaan percetakan maupun distributor menilai harga lama sebenarnya sudah menguntungkan bagi mereka yang terlibat dalam bisnis dokumen kependudukan.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan pedoman harga yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, Moh M Ma`ruf, pada 9 November 2005 lalu, harga blangko KTP dari bahan kertas sekuriti plus plastik laminasi sebesar Rp 1.500 per keping; harga blanko kartu keluarga Rp 3.000 per set (tiap set terdiri atas empat lembar); biaya kutipan akta catatan sipil Rp 5.000 per lembar; dan harga buku register akta catatan sipil Rp 50 ribu per buku.

Pada 2003 lalu, Depdagri menetapkan harga blanko KTP dari bahan kertas sekuriti dengan laminasi terintegrasi Rp 1.100 per keping; harga blanko kartu keluarga Rp 2.500 per set; kutipan akta catatan sipil Rp 3.000 per lembar; dan buku register Rp 45 ribu per buku.

Karena kenaikan harga tersebut, Mendagri diadukan ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) oleh pengamat masalah administrasi kependudukan dan catatan sipil, TM Pardede. Pengaduan itu diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas. Menurut Pardede, para pengusaha sebenarnya sudah sangat diuntungkan dengan ketentuan biaya lama. Karena itu, kata dia, tidak ada alasan logis untuk menaikkan harga blanko, termasuk dengan alasan kenaikan harga kertas.

Akibat kenaikan itu, kata dia, masyarakat dirugikan sekitar Rp 134 miliar. Terdiri atas Rp 44 miliar untuk blanko KTP, Rp 77 miliar untuk kartu keluarga, dan Rp 15 miliar untuk kutipan akta catatan sipil. Angka itu didapat dari perbandingan angka sebelum kenaikan dengan kenaikan versi Depdagri.
Sumber : (ant/run) Republika Online, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Blangko Kependudukan - Mendagri Diminta Transparan
Artikel selanjutnya :
   » » Ma’ruf Tunjuk Langsung Pengadaan Blangko KTP