Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
19
Des '05

Ma’ruf Tunjuk Langsung Pengadaan Blangko KTP


Diprotes Aspersindo & Perdisindo

Penunjukan langsung enpat perusahaan pengadaan blangko kartu tanda penduduk (KTP) oleh Mendagri M. Ma’ruf, diprotes Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia (Aspersindo) dan Persatuan Distributor Dokumen Sekuriti Indonesia (Perdisindo).

Mereka meminta Mendagri menunda pemberlakuan Kepmendagri No 470-1007/2005 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk. Kepmendagri itu dinilai tidak adil, karena cenderung menguntungkan perusahaan tertentu dan tidak transparan dalam proses penetapannya.

“Kami harapkan Mendagri menunda Kepmendagri ini, untuk kemudian direvisi setelah mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari anggota Aspersindo dan Perdisindo,” kata Wakil Ketua Perdisindo Andreas Lumanto di Jakarta, Minggu (18/12). Dia didampingi Wakil Ketua Aspersindo Pantur Silaban.

Protes kedua asosiasi tersebut, menyusul sikap Mendagri yang menunjuk empat perusahaan pencetakan, yakni PT Royal Standard, PT Asria Multi Graphia, PT Sumber Cakung dan PT Sandipala Arthaputra untuk mencetak blangko dokumen kependudukan serta menghapus peran perusahaan distributor dalam mendistribusikan blangko dokumen kependudukan.

Menurut Andreas Lumanto, Kepmendagri ini telah mengabaikan peran Aspersindo dan Perdisindo yang telah puluhan tahun terlibat dalam proses pencetakan dan pendistribusian blangko dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Buku Register Akta dan Kutipan Catatan Sipil.

“Anggota Aspersindo dan Perdisindo itu telah mendapat izin resmi dari BIN dan Botasupal, kami pun secara berkala melaporkan kepada BIN (Badan Intelijen Negara)/Botasupal dalam setiap proses pencetakan blangko dokumen kependudukan serta kemana penyalurannya,” ujarnya.

Apalagi, kata Andreas, penghapusan peran Perdisindo memungkinkan munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan anggota Perdisindo. Dia juga membantah kalau ada anggotanya yang terlibat dalam proses manipulasi dokumen kependudukan.

“Seandainya ada, silakan pemerintah menindaknya. Jangan lantas semua anggota disalahkan,” tutur dia.

Sedangkan Pantur Silaban mengemukakan, Mendagri sebaiknya tidak hanya menunjuk empat perusahaan pencetakan, namun melibatkan sebanyak mungkin anggota Aspersindo yang berpengalaman dan berkualifikasi. Penetapan hanya empat perusahaan itu, justru akan menimbulkan masalah.

“Padahal, jumlah blangko dokumen kependudukan yang akan dicetak sangat banyak, yakni untuk 150 juta penduduk di 32 provinsi dan 440 kabupaten/kota,” kata Pantur.

Kenaikan harga
Ditambahkan Pantur, pihaknya telah menulis surat ke Mendagri untuk meminta pertemuan sekaligus klarifikasi. Hal itu, juga untuk merespon tanggapan dari 26 anggota Aspersindo.

Ia mengatakan, pihaknya hanya ingin menanyakan kepada pemerintah tentang regulasi tersebut. Namun, Asperindo sekaligus mengingatkan bahwa perusahaan yang sudah mendapatkan izin resmi, juga berhak mendapat kesempatan yang sama dalam projek itu.

Mengenai kenaikan harga, ia mengatakan, semestinya pemerintah meminta pendapat perusahaan percetakan maupun distributor terlebih dahulu tentang harga yang dinilai wajar. Sementara sejumlah perusahaan percetakan maupun distributor menyatakan, harga lama sebenarnya sudah menguntungkan bagi mereka yang terlibat dalam bisnis dokumen kependudukan.

Aspersindo maupun Perdisindo, tandas Andreas, juga belum pernah mengadukan Mendagri ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) terkait dugaan korupsi dan kolusi dibalik penunjukan empat perusahaan pencetak sekaligus distributor dokumen penduduk tersebut. Sebab, sampai sekarang pihaknya masih menunggu keputusan Mendagri tentang klarifikasi.

Sumber : (dt/A-94)*** Pikiran Rakyat, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.