Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
19
Des '05

Kepmendagri Menuai Protes :Soal Blanko Dokumen Kependudukan


PENERBITAN Kepmendagri No 470-1007 Tahun 2005 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk, menuai protes. Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia (Aspersindo) dan Persatuan Distributor Dokumen Sekuriti Indonesia (Perdisindo) meminta Mendagri Moh Ma’aruf menunda pemberlakuan Kepmendagri tersebut.

Kedua organisasi percetakan ini menilai Kepmendagri tersebut tidak adil. Karena cenderung menguntungkan perusahaan tertentu dan tidak transparan dalam proses penetapannya.

‘’Kita harap Mendagri menunda pelaksanaan Kepmendagri ini. Seyogyianya beliau merevisi dulu isinya setelah mempertimbangkan masukan dari anggota Aspersindo dan Perdisindo,’’ tutur Wakil Ketua Perdisindo Andreas Lumanto kepada wartawan, kemarin.

Seperti diberitakan, Mendagri Moh Ma’aruf telah mengeluarkan Kepmen yang menunjuk empat perusahaan percetakan blangko dokumen kependudukan. Mereka adalah PT Asria Multi Graphia, PT Royal Standard, PT Sumber Cakung dan PT Sandipala Arthaputra.

Dalam Kepmendagri tersebut juga dimuat penghapusan peran perusahaan distributor blangko dokumen kependudukan.

Dengan hanya ditunjuknya empat perusahaan itu, menurut Andreas, Mendagri telah mengabaikan peran Aspersindo dan Perdisindo yang sudah puluhan tahun terlibat dalam proses pencetakan dan pendistribusian blangko dokumen kependudukan.  Padahal pihaknya mengaku telah mendapat ijin resmi dari BIN dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal).

‘’Dalam setiap proses pencetakan blangko dokumen kependudukan kami selau melapor kepada BIN (Badan Intelijen Negara) Botasupal secara berkala. Selain itu ke mana penyalurannya juga dilaporkan. Jadi, tidak benar kalau ada anggota kami yang terlibat dalam proses manipulasi dokumen kependudukan. Seandainya pun ada, silakan pemerintah menindaknya, jangan lantas semua anggota disalahkan,’’ tegasnya.

Andreas menambahkan, isi Kepmendagri tersebut justru membuka kemungkinan munculnya perusahaan, calo atau, institusi baru di luar Perdisindo yang akan ditunjuk dalam proses penyaluran dan distribusi dokumen kependudukan.

‘’Ada empat perusahaan anggota Perdisindo yang terlibat dalam proses distribusi dokumen kependudukan. Mereka mendapat pengawasan dari BIN dan Botasupal. Kalau ada perusahaan tertentu di luar Perdisindo, lantas siapa yang mengawasinya padahal ini dokumen resmi negara,’’ lanjutnya.

Penghapusan peran Perdisindo ini juga dikhawatirkan dapat mengganggu ekonomi perusahaan anggotanya, sehingga memungkinkan munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan.

Sementara itu, Wakil Ketua Asperindo Pantur Silaban mengatakan, Mendagri sebaiknya tidak hanya menunjuk empat perusahaan pencetakan namun melibatkan sebanyak mungkin anggota Aspersindo yang berpengalaman dan berkualifikasi. Apalagi mengingat jumlah blanko dokumen kependudukan yang akan dicetak sangat banyak karena disediakan untuk 150 juta penduduk, di 32 provinsi dan 440 kabupaten/kota.

‘’Tidak benar tuduhan ada anggota Aspersindo yang memalsukan dan memanipulasi dokumen kependudukan. Kriteria memalsukan itu seperti apa, lagi pula  tidak pernah ada laporan bahwa anggota kami melakukan pemalsuan dan manipulasi,’’ kata pria yang juga menjabat Direktur Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Ia menambahkan, penetapan empat perusahaan pencetakan blangko dokumen kependudukan justru akan menimbulkan masalah karena empat perusahaan itu memiliki keterbatasan kemampuan dan kapasitas dalam mencetak puluhan juta blangko dokumen kependudukan.

Di samping itu, juga memunculkan pertanyaan tentang proses penetapan empat perusahaan pencetakan yang cenderung tidak transparan dan menguntungkan perusahaan serta pihak tertentu, karena tidak melalui tender.

Sumber : (cak/sul/jpnn) Riau Pos Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.