Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
19
Des '05

Aspersindo [Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia] Protes Depdagri


Penerbitan Kepmendagri No 470-1007 Tahun 2005 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk menuai protes. Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia (Aspersindo) dan Persatuan Distributor Dokumen Sekuriti Indonesia (Perdisindo) meminta Mendagri Moh. Ma’ruf menunda pemberlakuan Kepmendagri tersebut.

Kedua organisasi percetakan itu menilai, Kepmendagri tersebut tidak adil karena cenderung menguntungkan perusahaan tertentu dan tidak transparan dalam proses penetapannya.

“Kita berharap Mendagri menunda pelaksanaan Kepmendagri ini. Seyogianya beliau merevisi dulu isinya setelah mempertimbangkan masukan dari anggota Aspersindo dan Perdisindo,” tutur Wakil Ketua Perdisindo Andreas Lumanto kepada wartawan.

Seperti diberitakan, Mendagri telah mengeluarkan Kepmen yang menunjuk empat perusahaan percetakan blangko dokumen kependudukan. Mereka adalah PT Asria Multi Graphia, PT Royal Standard, PT Sumber Cakung, dan PT Sandipala Arthaputra. Dalam Kepmendagri itu, juga dimuat penghapusan peran perusahaan distributor blangko dokumen kependudukan.

Dengan hanya ditunjuknya empat perusahaan itu, menurut Andreas, Mendagri telah mengabaikan peran Aspersindo dan Perdisindo yang sudah puluhan tahun terlibat dalam proses pencetakan dan pendistribusian blangko dokumen kependudukan. Padahal, pihaknya mengaku telah mendapat izin resmi dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal).

“Dalam setiap proses pencetakan blangko dokumen kependudukan, kami selalu melapor kepada BIN dan Botasupal secara berkala. Ke mana penyalurannya juga dilaporkan. Jadi, tidak benar bahwa ada anggota kami yang terlibat dalam proses manipulasi dokumen kependudukan. Seandainya ada, silakan pemerintah menindaknya, jangan lantas semua anggota disalahkan,” tegasnya.

Andreas menambahkan, isi Kepmendagri tersebut justru membuka kemungkinan munculnya perusahaan, calo, atau institusi baru di luar Perdisindo yang akan ditunjuk dalam proses penyaluran dan distribusi dokumen kependudukan.

“Ada empat perusahaan anggota Perdisindo yang terlibat dalam proses distribusi dokumen kependudukan. Mereka mendapat pengawasan dari BIN dan Botasupal. Kalau ada perusahaan tertentu di luar Perdisindo, lantas siapa yang mengawasinya, padahal ini dokumen resmi negara,” lanjutnya.

Penghapusan peran Perdisindo itu juga dikhawatirkan bisa mengganggu ekonomi perusahaan anggotanya. Hal itu memungkinkan munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan.

Sementara itu, Wakil Ketua Asperindo Pantur Silaban mengatakan, Mendagri sebaiknya tidak hanya menunjuk empat perusahaan percetakan, tapi melibatkan sebanyak-banyaknya anggota Aspersindo yang berpengalaman dan berkualifikasi. Apalagi, jumlah blangko dokumen kependudukan yang akan dicetak sangat banyak karena disediakan untuk 150 juta penduduk di 32 provinsi dan 440 kabupaten/kota.

“Tidak benar tuduhan adanya anggota Aspersindo yang memalsukan dan memanipulasi dokumen kependudukan. Kriteria memalsukan itu seperti apa? Lagi pula, tidak pernah ada laporan bahwa anggota kami melakukan pemalsuan dan manipulasi,” ujar pria yang juga menjabat direktur Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Dia menambahkan, penetapan empat perusahaan percetakan blangko dokumen kependudukan justru akan menimbulkan masalah. Sebab, empat perusahaan itu memiliki keterbatasan kemampuan dan kapasitas dalam mencetak puluhan juta blangko. Selain itu, proses penetapan empat perusahaan percetakan tersebut tidak transparan dan menguntungkan perusahaan serta pihak tertentu karena tidak melalui tender.

Sumber : (cak) Jawa Pos, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.