Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Minggu
18
Des '05

Mendagri Diprotes Tunjuk langsung Pengadaan Blanko


Penunjukan langsung 4 perusahaan pengadaan blangko kependudukan oleh Mendagri M Ma’ruf diprotes oleh Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia (Aspersindo) dan Persatuan Distributor Dokumen Sekuriti Indonesia (Perdisindo).

Mereka meminta Mendagri menunda pemberlakuan Kepmendagri No 470-1007 Tahun 2005 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk. Kepmendagri itu dinilai tidak adil karena cenderung menguntungkan perusahaan tertentu dan tidak transparan dalam proses penetapannya.

“Kita harapkan Mendagri menunda Kepmendagri ini untuk kemudian direvisi setelah mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari anggota Aspersindo dan Perdisindo,” kata Wakil Ketua Perdisindo Andreas Lumanto kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/12/2005) yang didampingi Wakil Ketua Aspersindo Pantur Silaban.

Seperti diberitakan, melalui Kepmendagri tersebut, Mendagri telah menunjuk 4 perusahaan pencetakan yakni PT Royal Standard, PT Asria Multi Graphia, PT Sumber Cakung dan PT Sandipala Arthaputra untuk mencetak blangko dokumen kependudukan serta menghapus peran perusahaan distributor dalam mendistribusikan blangko dokumen kependudukan.

Menurut Andreas Lumanto, Kepmendagri ini telah mengabaikan peran Aspersindo dan Perdisindo yang telah puluhan tahun terlibat dalam proses pencetakan dan pendistribusian blangko dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Buku Register Akta dan Kutipan Catatan Sipil.

“Anggota Aspersindo dan Perdisindo itu telah mendapat izin resmi dari BIN dan Botasupal, kami pun secara berkala melaporkan kepada BIN (Badan Intelijen Negara)/Botasupal dalam setiap proses pencetakan blangko dokumen kependudukan serta kemana penyalurannya,” jelasnya.

Lagipula, penghapusan peran Perdisindo memungkinkan munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan anggota Perdisindo. Dia membantah kalau kalau ada anggotanya yang terlibat dalam proses manipulasi dokumen kependudukan.

“Seandainya pun ada, silakan pemerintah menindaknya, jangan lantas semua anggota disalahkan,” tuturnya.

Sementara Pantur Silaban mengemukakan, Mendagri sebaiknya tidak hanya menunjuk 4 perusahaan pencetakan namun melibatkan sebanyak mungkin anggota Aspersindo yang berpengalaman dan berkualifikasi. Penetapan hanya 4 perusahaan itu justru akan menimbulkan masalah.

“Apalagi mengingat jumlah blangko dokumen kependudukan yang akan dicetak sangat banyak karena disediakan untuk 150 juta penduduk, di 32 provinsi dan 440 kabupaten/kota,” tukas Pantur.

Sumber :  (atq) Detik.com


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pencuri Lintas Provinsi Ditembak
Artikel selanjutnya :
   » » Ancaman Depdagri Dicuekin