Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Minggu
18
Des '05

Blangko Kependudukan - Mendagri Diminta Transparan


Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia (Aspersindo) dan Persatuan Distributor Dokumen Sekuriti Indonesia (Perdisindo) meminta Mendagri Moh Ma’aruf menunda pemberlakuan Kepmendagri No 470-1007 Tahun 2005 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk. Kedua organisasi ini menilai Kepmendagri tersebut tidak adil karena cenderung menguntungkan perusahaan tertentu dan tidak transparan dalam proses penetapannya.

“Kita harapkan Mendagri menunda Kepmendagri ini untuk kemudian direvisi setelah mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari anggota Aspersindo dan Perdisindo,” kata Wakil Ketua Perdisindo Andreas Lumanto kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (16/12) yang didampingi Wakil Ketua Aspersindo Pantur Silaban.

Seperti diberitakan, melalui Kepmendagri tersebut, Mendagri Moh Ma’aruf telah menetapkan empat perusahaan pencetakan yakni PT Royal Standard, PT Asria Multi Graphia, PT Sumber Cakung dan PT Sandipala Arthaputra untuk mencetak blangko dokumen kependudukan serta menghapus peran perusahaan distributor dalam mendistribusikan blangko dokumen kependudukan.

Menurut Andreas Lumanto, Kepmendagri ini mengabaikan peran Aspersindo dan Perdisindo yang telah puluhan tahun terlibat dalam proses pencetakan dan pendistribusian blangko dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Buku Register Akta dan Kutipan Catatan Sipil.

“Anggota Aspersindo dan Perdisindo itu telah mendapat izin resmi dari BIN dan Botasupal, kami pun secara berkala melaporkan kepada BIN (Badan Intelijen Negara)/Botasupal dalam setiap proses pencetakan blangko dokumen kependudukan serta ke mana penyalurannya. Jadi, tidak benar kalau ada anggota kami yang terlibat dalam proses manipulasi dokumen kependudukan,” tuturnya.

Pantur Silaban mengemukakan, Mendagri sebaiknya tidak hanya menunjuk empat perusahaan pencetakan namun melibatkan sebanyak mungkin anggota Aspersindo yang berpengalaman dan berkualifikasi. Apalagi mengingat jumlah blangko dokumen kependudukan yang akan dicetak sangat banyak karena disediakan untuk 150 juta penduduk, di 32 provinsi dan 440 kabupaten/kota.

“Tidak benar tuduhan ada anggota Aspersindo yang memalsukan dan memanipulasi dokumen kependudukan, lagi pula tidak pernah ada laporan bahwa anggota kami melakukan pemalsuan dan manipulasi,” kata Pantur Silaban.

Sumber : (Victor AS) Suara Karya, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Ancaman Depdagri Dicuekin
Artikel selanjutnya :
   » » Mendagri Diminta Klarifikasi Kenaikan Harga Blangko