Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
15
Des '05

Dugaan “Mark Up” Rp 134 Miliar :Mendagri Naikkan Biaya Blangko KTP [Kartu Tanda Penduduk]


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Moh. Ma’ruf menaikkan blangko dokumen penduduk hingga mencapai 66 persen.

Hal ini dinilai tidak rasional, karena secara teknis produksi dan bahan baku tidak mengalami kenaikan berarti. Ada dugaan terjadi mark up yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 134 miliar.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh di Jakarta, biaya pembuatan blangko kartu tanda penduduk (KTP) naik dari Rp 950 menjadi Rp 1.500. Biaya pembuatan kartu keluarga (KK) dari Rp 2.500 per set (empat lembar) menjadi Rp 3.000 per set (empat lembar).

Biaya pembuatan kutipan akta catatan sipil dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 per lembar. Kemudian, harga buku register akta Rp 45.000 per buku menjadi Rp 5.000 per buku. Baik pedoman November 2003 dan November 2005 sudah termasuk PPN 10 persen dan biaya pengiriman sampai ke tempat/alamat pemesan.
Kebijakan baru Mendagri itu tertuang dalam pedoman harga cetakan blangko dokumen penduduk tertanggal 9 November 2005, sekaligus menggantikan pedoman serupa tertanggal 14 November 2003. Surat pedoman Mendagri itu menyebutkan perubahan pedoman harga itu dilakukan akibat adanya perkembangan dan kenaikan harga sejumlah komponen produksi dan biaya pengiriman.

Menurut pemerhati administrasi kependudukan, TM. Pardede, sebenarnya dengan harga tahun 2003, perusahaan pencetakan sekuriti sudah mendapatkan keuntungan yang cukup. Untuk itu, sangat mengherankan, kalau Depdagri membuat kebijakan untuk menaikkan harga blangko dokumen penduduk.
Dia mengatakan pihaknya melihat ada indikasi mark up dalam penetapan harga blangko dokumen penduduk. Untuk itu, ia akan melaporkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya akan mengadukan ke KPK dan KPPU. Saya akan bertemu dengan Pak Erry (Erry Hardjapamekas, red),” katanya.

Protes
Kebijakan Mendagri itu juga mengundang protes dari Asosiasi Percetakan Sekuriti Indonesia (Aspersindo) melalui surat tanggal 7 Desember 2005 yang dikirim Ketua Aspersindo Pantur Silaban kepada Menadgri. Pasalnya, Aspersindo melihat adanya kejanggalan penetapan perusahaan percetakan sekuriti. Penetapan empat perusahaan percetakan sekuriti dinilai menuju praktik usaha yang tidak sehat.

Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan, Depdagri, Abdul Rasyid Saleh yang dikonfirmasi wartawan per telepon di Jakarta, Rabu (14/12), mengatakan kebijakan menaikkan biaya pembuatan blangko penduduk itu karena terjadi kenaikan harga bahan baku.
Menurutnya, kebijakan itu juga sudah melalui pembicaraan dengan Mendagri Moh. Ma’ruf dan para pejabat eselon I di lingkungan Depdagri

Sumber : (Daniel Duka Tagukawi), Sinar Harapan


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.