Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
29
Nov '05

Hari ini, sidang korupsi APBD ,17 Terdakwa tunggu tuntutan


Sidang tuntutan terhadap terdakwa korupsi dana APBD Kota Depok tahun 2002 sebesar Rp7,5 miliar yang menyeret 17 mantan anggota Dewan periode 1999-2004 dijadwalkan berlangsung hari ini.

Salah satu anggota tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Bambang Suharijadi ditemui Monde kemarin membenarkan hal itu.

“Ya, jadwalnya memang besok (hari ini—Red). Rencana tuntutan kasus itu sudah dikirimkan ke Kejagung beberapa waktu lalu,” ujar dia.

Dijelaskan Bambang, kewenangan penuntutan kasus yang telah menelan waktu persidangan selama berbulan-bulan tersebut ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.


“Tim Kejari Depok sifatnya hanya membantu, karena kebetulan kejadiannya di sini. Kewenangan penuntutan itu ada di Kejati Jabar, karena berkasnya dulu kan dilimpahkannya di sana,” ungkap dia.

Sidang sejak Mei

Seperti diketahui, tujuh belas mantan anggota DPRD Kota Depok telah menjalani persidangan kasus dugaan korupsi Rp 7,5 miliar ini sejak pertama kali digelar pada 10 Mei 2005 di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong.

Ketujuh belas terdakwa itu disidangkan secara terpisah dalam dua berkas berbeda. Mereka didakwa melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105/2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu pasal 4, pasal 10 ayat (3), pasal 25 dan pasal 40.

Berkas pertama atas nama tiga mantan pimpinan DPRD yaitu Sutadi (mantan Ketua DPRD Depok periode 1999-2004), Naming Djamhari Bothin (mantan Wakil Ketua DPRD), dan M. Hasbullah Rahmad (mantan Wakil Ketua DPRD).

Sedangkan berkas kedua atas nama empat belas nama terdakwa lainnya yaitu mantan Ketua Panitia Anggaran (Panang) DPRD Bambang Sutopo, mantan sekretaris Panang, Bambang Prihanto dan anggota Panang lainnya yaitu Mansyuria, Mazhab, Rafie Ahmad, Machruf Aman, Ratna Nuriana, Sasono, Damanhuri, Kusdiharto, Hiras Tony Hutapea, Agus Sutondo, Cristian Poltak Selamet Silaban, dan Hariyono.

Perbuatan para terdakwa diancam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terdakwa juga diancam dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber : (ich) Monitor Depok Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pembinaan Sintua HKBP Ressort SILABAN Distrik III Humbang
Artikel selanjutnya :
   » » Mengurai Masa Depan Otorita Batam