Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
17
Nov '05

Sidang korupsi dana APBD Rp7,5 miliar, Para terdakwa mengelak bertanggungjawab…


Empat belas terdakwa kasus korupsi dana APBD Kota Depok tahun anggaran 2002 senilai Rp7,53 miliar mengelak menjadi pihak yang bertanggungjawab telah membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2002

Keempatbelas terdakwa itu adalah mantan Ketua Panitia Anggaran (Panang) DPRD Bambang Sutopo, mantan sekretaris Panang, Bambang Prihanto dan anggota Panang lainnya yaitu Mansyuria, Mazhab, Rafie Ahmad, Machruf Aman, Ratna Nuriana, Sasono, Damanhuri, Kusdiharto, Hiras Tony Hutapea, Agus Sutondo, Cristian Poltak Selamet Silaban, dan Hariyono.

Meski tidak semuanya memberikan keterangan, namun para terdakwa itu menjawab pertanyaan majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Andi Samsan Nganro secara bergantian.


Terdakwa Bambang Sutopo menyatakan Panang tidak bertanggungjawab terhadap keluarnya SK Pimpinan yang menetapkan APBD.

“Karena hasil kerja Panang telah diserahkan kepada pimpinan melalui Panitia Musyawarah,” ujarnya.

Menurut Bambang, tugas Panang adalah mengumpulkan bahan untuk dibuat RAPBD. Bahannya dari Sekretaris Dewan (Sekwan) sebagai sekretaris Panang.

Kewenangan Sekwan

Saat ditanya hakim tentang siapa penanggungjawab terhadap apa yang didakwakan jaksa terkait angka-angka dan digit anggaran, Bambang Prihanto menyatakan hal itu menjadi kewenangan Sekwan, karena Panang tidak memahami secara detil angka-angka anggaran tersebut.

Terdakwa Mansyuria menyatakan, semua draft berasal dari Sekwan. Panang membahasnya dan hasilnya diserahkan ke Panmus.

“Kalau ditanya siapa yang membahas secara detil, jawabannya ya itu Sekwan, semuanya dari Sekwan,” tandas dia.

Prihanto menambahi, meskipun dibahas oleh Panang, namun untuk memasukkan digit-digit anggaran, Sekwan telah berperan aktif.

Sedikit berbeda, terdakwa Rafie Ahmad saat menjawab hakim mengatakan bahwa Panang bekerja setelah mendapat SK dari pimpinan.

“Kami tidak pernah membahas detil anggaran itu. Itu adalah hasil dari SK pimpinan bersama Sekwan. Panang itu hanya menerima bahan dari pimpinan dan Sekwan,” ujarnya.

Hakim Edison mempertanyakan kenapa sampai digit dan angka tidak dibahas di Panang. “Lalu kenapa anda jadi Panang, siapa yang bertanggungjawab?” tanya hakim.

Atas pertanyaan itu, berbeda dengan pernyataan terdakwa lainnya, Bambang Sutopo mengakui bahwa secara rinci Panang telah membahas angka-angka yang didakwakan jaksa.

“Tapi penempatan pasal dan digit diserahkan kepada Sekwan, karena kami anggap mereka yang lebih tahu tentang ini,” tukas dia.

Tanggungjawab Panmus

Sementara terdakwa Haryono menyebut, Panmuslah yang semestinya bertanggungjawab terhadap pembahasan RAPBD itu karena Panmus bisa membatalkan hasil pembahasan RAPBD oleh Panang.

“Sebetulnya Panmus lah yang bertanggungjawab. Kami keberatan kalau dikatakan bertanggungjawab terhadap pembahasan RAPBD,” elaknya.

Meski memahami dakwaan jaksa, para terdakwa itu tidak membenarkan dakwaan jaksa. Hakim memutuskan sidang akan dilanjutkan dua pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa.

Sumber : (ich) Monitor Depok Online, Cibinong


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.