Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Senin
7
Nov '05

Pengangguran 12 Juta - Penyesuaian Upah 15 Persen pada Tahun 2006


Jumlah pengangguran terbuka diperkirakan bisa mencapai 12 juta orang pada akhir tahun 2005 karena adanya kecenderungan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Bahkan, jumlah pengangguran terbuka lebih besar dari 12 juta orang karena kategori pengangguran selama ini sangat bias.

Hal itu dikatakan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sjukur Sarto dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Rekson Silaban di Jakarta, Sabtu (5/11). ”Sampai akhir tahun 2005, jumlah pengangguran bisa bertambah 300.000-400.000 orang dari jumlah yang diumumkan BPS sekarang ini,” kata Sjukur.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, tingkat pengangguran terbuka pada Oktober 2005 diperkirakan 11,6 juta orang. Jumlah itu lebih tinggi 700.000 orang ketimbang tujuh bulan sebelumnya, sekitar 10,9 juta orang atau 10,26 persen dari angkatan kerja saat itu, 105,8 juta orang (Kompas, 2/11).

Menurut Sjukur, pengangguran bertambah tidak hanya disebabkan PHK di sektor industri manufaktur atau industri padat karya akibat kenaikan harga BBM. ”Pengurangan tenaga kerja juga terjadi di sektor properti dan konstruksi,” katanya.

Biaya dalam tender-tender pembangunan proyek properti atau konstruksi yang diperhitungkan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kenaikan harga-harga barang. Oleh karena itu, kemungkinan besar biaya akan ditekan, termasuk pengurangan tenaga kerja.

Rekson menilai, jumlah pengangguran bisa lebih besar dari angka BPS. Alasannya, kategori pengertian pengangguran sangat bias. Misalnya, pengertian pengangguran terbuka adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, ada kategori setengah menganggur, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. ”Jadi, kalau ada orang yang di-PHK dan orang itu akhirnya menarik ojek, orang itu tidak dikategorikan sebagai pengangguran terbuka,” kata Rekson. Akibatnya, jumlah pengangguran terbuka, seperti yang diumumkan BPS, terlihat minim.

Dengan kategori pengertian pengangguran seperti itu, menurut Rekson, tidak dapat diketahui secara pasti berapa besar jumlah pengangguran terbuka. ”Statistik pengangguran itu memang merupakan statistik politis. Di Indonesia tidak ada badan independen yang dapat mengeluarkan data pembanding soal jumlah pengangguran,” katanya.

Kenaikan upah

Terkait dengan laju inflasi yang tinggi, menurut Rekson, pihaknya telah meminta SBSI di daerah agar mengusulkan penyesuaian upah buruh sebesar 15 persen untuk tahun 2006. Penyesuaian 15 persen itu didasari perhitungan kebutuhan hidup minimum (KHM) tahun lalu yang belum terpenuhi sebesar 6 persen dan inflasi sekarang ini yang diasumsikan 8-9 persen.

”Jadi, penyesuaian upah yang dibutuhkan sebesar 15 persen,” kata Rekson. Ia menambahkan, penyesuaian upah itu sebenarnya bukan kenaikan upah. ”Dengan penyesuaian itu, upah buruh sebenarnya tidak naik karena KHM tahun lalu yang belum direalisasikan dan tingkat inflasi yang sekarang ini yang sangat tinggi,” katanya.

Publikasikan volume ekspor

Sementara itu, kalangan pelaku bisnis meminta BPS memublikasikan volume ekspor, setidaknya untuk beberapa produk ekspor utama. Tanpa volume ekspor, publikasi nilai ekspor saja dapat menjadi bias. Selain itu, informasi data ekspor yang terbatas dapat memengaruhi kebijakan perdagangan dan pengembangan industri.

Ketua Bidang Pemasaran Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Hatta Sinatra di Jakarta, Sabtu (5/11), menegaskan BPS harus mengumumkan volume ekspor komoditas. Selama ini BPS hanya memublikasikan data ekspor berdasarkan nilai.

Menurut Hatta, dari segi nilai, nilai ekspor bisa saja melambung tinggi. Namun, dari segi volume, volume ekspor tidak meningkat, stagnan, atau bahkan turun.

Sebagai contoh, dari data Asmindo, nilai ekspor produk mebel tahun 2004 sebesar 1,58 miliar dollar AS dengan volume ekspor 784.400 ton. Nilai ekspor tahun 2004 itu naik dibandingkan dengan tahun 2003 sebesar 1,52 miliar dollar AS. Namun, volume ekspor tahun 2004 turun dari volume ekspor tahun 2003 sebanyak 835.626 ton.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno. Jika BPS memublikasikan volume ekspor dan nilai barang, dapat diketahui perkembangan nilai satuan barang. Dengan mengetahui perkembangan nilai satuan barang, dapat dianalisis juga seberapa tinggi tingkat daya saing produk ekspor di pasar internasional.

Sumber : (FER)  Jakarta, Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Masjid Istiqlal Tak Termakan Usia
Artikel selanjutnya :
   » » Buruh Bangunan Tewas Dibacok