Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
28
Okt '05

Usut Pimpro Dinas Pertanian/Peternakan


Para pemerhati pembangunan Bonapasogit meminta aparat hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) responsif menyikapi temuan dua LSM yang membeberkan dugaan proyek fiktif tanggap darurat tahun anggaran 2004 dan 2005 bernilai miliaran rupiah di Kab. Humbang Hasundutan (Humbahas).

Jangan biarkan proyek tanggap darurat itu terkesan misterius. Jika dugaan korupsi proyek tanggap darurat di Kabupaten Humbahas tidak segera diungkap, para petani desa akan tersinggung, kata pemerhati pembangunan Bonapasogit DR. Capt. Anton Sihombing, MSc, Drs. Parlin Sihotang, Msi dan Drs. Rudy Aritonang kepada wartawan, Kamis (27/10) usai menghadiri pertemuan Forum Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi delapan Kabupaten (Taput, Humbahas, Dairi, Pakpak Bharat, Tobasa, Simalungun dan Karo), di Balai Data Kantor Bupati Taput-Tarutung. Mereka mengatakan, tidak ingin pejabat eselon II dan III berbau KKN masih bercokol di jajaran Pemkab Humbahas. Selaku anak rantau yang tinggal di Parserahan sangat mendambakan program pembangunan di Humbahas dapat berjalan efisien dan efektif. Jangan coba-coba gerogoti uang rakyat. Apalagi hak petani. Tidak ada yang kebal hukum.

Adanya temuan LSM di lapangan, sudah dapat dijadikan aparat hukum mengusut oknum Pimpro dan Kadis Pertanian/Peternakan Humbahas. Kalau perlu Bupati Humbahas St. Drs Maddin Sihombing, MSi menyerahkannya untuk di usut, kata Anton Sihombing, yang dikenal Ketua Umum Komisi Tinju Indonesia (KTI). Dia mengatakan, dengan mencuatnya dugaan proyek fiktif tanggap darurat yang dikelola Dinas Pertanian/Peternakan, ada baiknya Bupati Humbahas melakukan evaluasi kinerja stafnya. Jangan karena oknumnya pintar berkelit atau angkat telor, lantas dikasihani. Tapi saya sangat kenal Pak Maddin Sihombing yang tidak kenal kompromi terhadap staf yang nakal.

Beliau berupaya keras membenahi dan menegakkan disiplin PNS di Pemkab Humbahas, yang bersih dari KKN. Itu harus didukung, tandas Anton. Sedangkan Rudy Aritonang menegaskan, kalau data dugaan proyek fiktif tanggap darurat bernilai miliaran rupiah sudah akurat, usut dan tangkap saja Pimpronya, Ir. Batahan Pangaribuan. Untuk apa orang seperti ini masih bercokol menduduki eselon III. Termasuk oknum Kadisnya, Ir. DJM. Sebenarnya, sejak Kabupaten Humbahas mandiri, di sana sudah banyak terjadi perbuatan korupsi. Setahu saya, Kejari Tarutung ada melakukan pengusutan tapi tidak diketahui apa hasilnya. Seperti diberitakan, LSM Gerbang Tapanuli dan LSM Econ Sumut membeberkan dugaan proyek fiktif tanggap darurat Humbahas yakni, tahun anggaran 2004 sumber dana APBN berupa pengadaan bibit tanaman, pupuk lima ton, pestisida yang diperuntukkan di 117 desa Kab. Humbahas.

Sedangkan tahun anggaran 2005 sumber dana APBD untuk pertanian bawang Rp400 juta, pengadaan pestisida/insektisida/rodentisida Rp30 juta, pengadaan demplot Rp20 juta, bibit kentang Rp15 juta, bibit jeruk manis Rp15 juta, benih jagung Rp14.996.600, biaya operasional traktor Rp200 juta, pembinaan KTA Rp10 juta, pembinaan kelompok tani Rp15 juta. Tidak tahu KK Jau Nababan, Sihite, Marbun petani di Lintong Nihuta dan Baktiraja mengatakan, tidak pernah mengetahui bahwa ada dana bantuan untuk petani dari pemerintah. Sejak Kabupaten terbentuk, kami tidak pernah dibina atau diberi bantuan bibit dari Dinas Pertanian/Peternakan Humbahas. Apalagi soal dana tanggap darurat, kami kurang mengerti tujuannya.

Kami buka lahan pertanian bawang adalah memakai dana sendiri, ujar mereka. Pimpro Tanggap Darurat Dinas Pertanian/Peternakan Humbahas, Ir. Batahan Pangaribuan yang dikonfirmasi wartawan, seputar dugaan proyek fiktif tanggap darurat berkelit dan mengaku dikelola oleh Pusat. Dana tanggap darurat dikelola Pusat, hanya barang yang dikirim ke Humbahas yang diantar oleh rekanan. Jadi bibit jeruk langsung dikirim dari Lampung. Kami tidak ada mengelola dananya, ujar Batahan Pangaribuan. Menjawab pertanyaan, siapa rekanannya dan dimana lokasi proyek, Batahan Pangaribuan tidak bersedia memberitahukannya. Lokasi proyek masih dalam pengaturan sekarang ini. Kita tunggu saja laporan orang yang mengurusi dan memberikannya kepada kelompok tani, ujarnya..

Ketua DPRD Humbahas, Bangun Silaban, SE yang di konfirmasi via HP, Kamis (27/10) mengatakan, secara khusus lembaga DPRD akan membahasnya. Legislatif dalam waktu dekat akan memanggil Kadis dan Pimpro Dinas Pertanian/Peternakan untuk memberikan klarifikasi, sebab proyek ini menyangkut pertanian.

Sumber : (a09/cml/sn)  Waspada Online, Dolok Sanggul via Kejaksaan.go.id (cached)


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.