Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
13
Okt '05

Tuntutan Kenaikan Upah Sebaiknya Lihat Kondisi


Buruh Diingatkan tak Terlena Ajakan Bernuansa Politis

Upaya pekerja untuk menuntut kenaikan upah pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), diimbau untuk mempertimbangkan dulu kemampuan perusahaan agar tidak jatuh bangkrut. Bagi perusahaan yang mampu, membayar gaji pekerja, diminta tidak hanya mengacu pada upah minimum (UM).

Pasalnya, UM ini merupakan jaring pengaman bagi perusahaan yang tidak mampu dan berlaku bagi pekerja lajang. Sementara itu, hingga saat ini hanya 7,8 juta pekerja peserta aktif Jamsostek, dari 25 juta peserta, yang mendapat hak normatif.

Hal itu terungkap dalam acara “Koordinasi Fungsional Sosialisasi Permenakertrans No. 17/2005 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL)” di Padang, kemarin. Tampil sebagai pembicara Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) Depnakertrans, Muzni Tambusai, pengurus Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) Hasanuddin, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban. Hadir pula Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Tjarda Muchtar.

Rekson menilai, buruh atau aktivis serikat buruh harus memiliki kecakapan untuk menilai kemampuan perusahaan. “Jangan karena habis kenaikan harga BBM lalu muncul tuntutan kenaikan upah 100 persen,” katanya dalam siaran pers yang diterima “PR” di Bandung, Rabu (12/10).

Jika tuntutan tersebut dipenuhi, katanya, dikhawatirkan perusahaan akan bangkrut dan buruh menganggur lagi. Karena itu, kalangan buruh diingatkan tidak terlena dengan ajakan yang bernuansa politik, yang menjadikan isu buruh dalam mencapai kepentingan politik tertentu. “Sudah selayaknya aktivis buruh memiliki keterampilan untuk menganalisis kemampuan perusahaan,” tutur dia.

Berkaitan dengan Permen No. 17/2005, dia menilai bahwa selayaknya besaran upah dalam jangka waktu tertentu diserahkan kepada perusahaan dan pekerja. Sementara, pemerintah dalam hal ini hanya membuat ketentuan UM bagi pekerja di perusahaan tertentu yang hanya mampu memberi UM.

Lebih baik

Dirjen PHI Muzni Tambusai menyatakan, UM memang merupakan jaring pengaman bagi pekerja di perusahaan tertentu yang dinilai tidak mampu. “Kepada perusahaan yang mampu, sudah selayaknya memberikan upah sesuai dengan KHL bukan KHM (kebutuhan hidup minimum) lagi,” katanya.

Dia menunjuk pada kebijakan pemerintah Singapura, Malaysia, Hong Kong, Cina, dan Amerika Serikat yang menerapkan UM. Di negara tersebut UM diputuskan oleh pemerintah, bukan tripartit (pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja). “Argumentasinya jika diputuskan oleh tripartit maka kuantitas upah seharusnya lebih baik,” kata Muzni.

Dijelaskan, penetapan KHL melalui Permen No. 17/2005 yang menambah tiga komponen dari 43 komponen upah KHM (Kebutuhan Hidup Minimum), memang bukan hasil yang memuaskan semua pihak. Namun, hal itu sudah merupakan hasil yang optimal.

Tiga komponen tambahan tersebut adalah transportasi, rekreasi, dan tabungan. Melalui penambahan tiga komponen itu maka, upah yang mengacu kepada KHL akan menjadi 13 persen lebih besar dibandingkan upah yang mengacu pada KHM.

Sementara itu, Hasanuddin menyatakan, Apindo k tidak sepakat dengan Permen tersebut, meski mengakui itu hasil yang maksimal yang bisa dicapai tripartit lalu dituangkan dalam Permen No. 17/2005.

Dijelaskan, Apindo mempermasalahkan tabungan yang harus diberi perusahaan kepada pekerjanya, sementara mereka sudah membayar iuran Jamsostek melalui program jaminan hari tua (JHT). “Jika harus memberi upah untuk tabungan dan JHT, maka pengusaha membayar dua komponen yang sama,” katanya.

Sumber : (A-78) Pikiran Rakyat, Bandung


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.