Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
11
Okt '05

Pertimbangkan Kemampuan Perusahaan dalam Tuntut Upah


Buruh, dalam tuntutan kenaikan upah pasca kenaikan harga BBM, diimbau agar mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar perusahaan tidak tergelincir menjadi bangkrut.

Sementara, perusahaan yang mampu diminta agar tidak hanya mengacu pada upah minimum (UM) dalam membayar gaji karyawan karena UM adalah jaring pengaman bagi perusahaan yang tidak mampu dan berlaku bagi pekerja lajang. Di sisi lain, Direktur Operasi dan Pelayanan PT Jamsostek Tjarda Muchtar di Koordinasi Fungsional Sosialisasi Permenakertrans No.17/2005 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Padang, Selasa, menyatakan jumlah peserta aktif program Jamsostek masih rendah, yakni 7,8 juta dari sekitar 30 juta peserta potensi yang ada.

Tampil juga sebagai pembicara dalam sosialisasi Permen tersebut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Muzni Tambusai, pengurus Asosiasi Perusahaan Indonesia Hasanuddin, dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban. Rekson menilai buruh atau aktivis serikat buruh harus memiliki kemampuan untuk menilai kemampuan perusahaan. “Jangan karena habis kenaikan BBM lalu muncul tuntutan kenaikan upah 100 persen,” katanya. Jika tuntutan tersebut dipenuhi, katanya, dikhawatirkan perusahaan akan bangkrut dan buruh menganggur lagi. Dia juga mengingatkan kalangan buruh agar tidak terlena dengan ajakan yang bernuansa politik dengan menjadikan isu buruh untuk mencapai kepentingan politik tertentu.

Karena itu, Rekson menilai sudah selayaknya aktivis buruh memiliki ketrampilan untuk menganalisa kemampuan perusahaan. Berkaitan dengan, Permen No.17/2005, dia menilai selayaknya besaran upah dalam jangka waktu tertentu diserahkan kepada  perusahaan dan pekerja, sementara pemerintah hanya membuat ketentuan tentang UM bagi pekerja di perusahaan tertentu yang hanya mampu memberi UM.

Muzni menyatakan UM memang merupakan jaring pengaman bagi pekerja di perusahaan tertentu yang dinilai tidak mampu. “Kepada perusahaan yang mampu sudah selayaknya memberikan upah sesuai dengan KHL bukan KHM (kebutuhan hidup minimum) lagi,” katanya. Dia menunjuk pada kebijakan pemerintah Singapura, Malaysia, Hong Kong, China dan Amerika Serikat yang menerapkan UM. Di negara tersebut UM diputuskan oleh pemerintah, bukan tripartit (pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja).

“Argumentasinya jika diputuskan oleh tripartit maka kuantitas upah seharusnya lebih baik,” kata Muzni. Dia juga menjelaskan penetapan KHL melalui Permen 17/2005 yang menambah tiga komponen dari 43 komponen upah KHM memang bukan hasil yang memuaskan semua pihak, tetapi itu adalah hasil yang optimal. Tiga komponen yang ditambahkan tersebut adalah komponen transportasi, rekreasi dan tabungan. Melalui penambahan tiga komponen itu maka upah yang mengacu kepada KHL akan 13 persen lebih besar dibandingkan upah yang mengacu pada KHM.

Hasanuddin menyatakan Apindo sepakat untuk tidak sepakat dengan Permen tersebut, meski mengakui itu hasil yang maksimal yang bisa dicapai tripartit lalu dituangkan dalam Permen No.17/2005. Apindo mempermasalahkan tabungan yang harus diberi perusahaan kepada pekerjanya sementara mereka sudah membayar iuran Jamsostek melalui program Jaminan Hari Tua (JHT). “Jika harus memberi upah untuk tabungan dan JHT maka pengusaha membayar dua komponen yang sama,” katanya.

Sementara Tjarda menyatakan saat ini hanya 7,8 juta dari 25 juta pekerja yang terdaftar menjadi peserta aktif program Jamsostek. Artinya, hanya sekitar 21 persen pekerja yang mendapat hak normatif dan hak asasinya. Kondisi itu menunjukkan kesadaran perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek yang diwajibkan dalam UU No.3/1992 itu masih rendah.

Di sisi lain, BUMN itu sudah mengubah strategi peningkatan kepesertaan melalui peningkatan kualitas pelayanan, seperti pembangunan rumah pekerja, pelayanan kesehatan, bantuan dana bergulir, bantuan hibah melalui beasiswa dan peningkatan kualitas pelayanan. “Kita akan menempatkan sejumlah dana di bank pembangunan daerah agar bisa digunakan untuk membangun rumah pekerja dengan pengawasan tripartit,” katanya. Dia mengharapkan dengan kebijakan tersebut kesadaran perusahaan dan pekerja akan meningkat untuk menjadi peserta Jamsostek.

Sumber : (ant/pur) Republika Online, Jakarta


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.