Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
6
Okt '05

Kadin Minta 25 Perda Dibatalkan


Penghapusan Aturan Pemicu Ekonomi Biaya Tinggi sebagai Bagian dari Insentif untuk Industri
Kadin Indonesia menilai pembatalan sejumlah peraturan daerah dalam paket insentif pascakenaikan harga bahan bakar minyak belum cukup bagi pengusaha. Oleh karena itu, Kadin akan mengajukan 25 perda yang harus dibatalkan karena menyebabkan biaya tinggi.

Demikian diutarakan Ketua Kadin Indonesia Muhammad S Hidayat di sela-sela pembukaan Pameran Produk Ekspor Indonesia di Arena Pekan Raya Jakarta, Rabu (5/10). Sebelumnya, Kadin mengajukan 30 perda yang harus dibatalkan, tetapi hanya enam perda yang disetujui pemerintah untuk dibatalkan sebagai paket insentif kenaikan harga BBM per 1 Oktober 2005.

Hidayat mengaku, Presiden sudah meminta Kadin untuk menyusun kembali daftar mengenai perda yang dinilai sebagai beban ekonomi. Permintaan tersebut akan ditindaklanjuti meskipun Kadin sudah punya daftar yang diajukan sebelumnya.

Jadi, kita punya komite yang memantau otonomi daerah, mereka akan menyusun perda yang akan diajukan untuk dibatalkan. Kemudian kita akan ajukan lagi sebagai penyebab terjadinya biaya ekonomi tinggi, katanya menjelaskan.

Menyinggung paket insentif yang telah diberikan pemerintah, Hidayat mengatakan, pengusaha protes karena banyak yang mulai berlaku 1 Januari 2006. Namun, komitmen untuk tak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan hingga tiga bulan ke depan akan tetap dilaksanakan pengusaha.

Menanggapi naiknya BI rate, Hidayat mengatakan, hal itu memang dilema bagi Bank Indonesia untuk mengatasi inflasi. Namun, pemerintah perlu mewaspadai hal itu agar tak memberikan masalah bagi sektor riil karena kenaikan BI rate, yang mengakibatkan suku bunga pinjaman melejit di atas 17 persen dan menimbulkan masalah baru di sektor riil.

Pekerja semakin terimpit

Ketua DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sjukur Sarto mengatakan, nasib pekerja dan buruh semakin terimpit biaya hidup yang tinggi akibat kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok. Diperkirakan, nilai upah pekerja sekarang ini turun 28 persen akibat kenaikan harga-harga barang dan upah yang tidak bertambah.

Nasib pekerja dan buruh memang terimpit. Nilai upah atau kemampuan untuk berbelanja turun 28 persen, katanya.

Menurut Sjukur, inflasi sampai akhir tahun 2005 diperkirakan bisa mencapai 11 persen sampai 12 persen. Itu inflasi yang tidak riil. Inflasi di lapangan bisa lebih besar dan mencapai 30 persen, katanya. Dari perhitungan yang ada, nilai upah yang diterima buruh pun menurun.

Seorang pekerja outsourcing di perusahaan swasta, Hasmat (24), mengaku, penghasilannya sebesar Rp 800.000 per bulan. Namun, setelah dipotong iuran jamsostek dan iuran perusahaan, gaji yang diterima tinggal menjadi Rp 700.000 per bulan.

Akan tetapi, lanjut Hasmat, pengeluarannya justru bertambah dengan kenaikan harga BBM. Pulang-pergi ke kantor sekarang Rp 8.000. Dulu, Rp 6.000, katanya. Dalam lima hari kerja, uang transpor Rp 40.000. Dalam sebulan, uang transpor mencapai Rp 160.000. Itu belum lagi uang sarapan pagi, makan siang, belanja kebutuhan pribadi, dan uang untuk orangtua, katanya.

Naikkan upah

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Rekson Silaban mengatakan, pihak KSBSI pernah mengusulkan kepada pemerintah dan pengusaha agar dilakukan kenaikan upah tahun 2006 sebesar 20 persen. Alasannya, inflasi bisa mencapai di atas 10 persen. Selain itu, kebutuhan hidup minimum tahun 2005 belum terpenuhi atau terlaksana sepenuhnya.

Namun, Rekson mengakui, kenaikan sebesar itu sulit dipenuhi pengusaha dengan kenaikan biaya energi dan adanya ekonomi biaya tinggi. Situasi memang dilematis. Pengusaha juga menghadapi persoalan sama, ujarnya.

Menurut Rekson, berbagai pihak sebenarnya keberatan kalau subsidi untuk BBM dicabut dan kenaikannya hingga mencapai 100 persen. Namun, keberatan itu tidak dihiraukan. Buruh dan pengusaha sekarang menjadi korban kebijakan. Kami sebenarnya bersama pengusaha mau membuka front dengan pemerintah. Namun, pengusaha tampaknya mendukung kenaikan itu, katanya.

Sumber : (FER/OSA/BOY) Harian Kompas


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.