Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Jumat
9
Sep '05

Umat Kristen Dan Islam Protes Penutupan Gereja Secara Paksa


Ratusan orang yang mengikuti aksi damai di pusat Kota Jakarta untuk memprotes penutupan tempat-tempat ibadah Kristen baru-baru ini meminta pemerintah untuk menjamin kebebasan beragama dan tidak melarangnya.

Aksi damai 3 September itu meminta secara khusus kepada pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, SKB No. 01 BER/mdn-mag/1969.

SKB itu menetapkan bahwa kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk bisa meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setempat sebelum mengeluarkan izin pembangunan tempat ibadah. Kelompok-kelompok Kristen yang izinnya ditolak, berdasarkan SKB tersebut, telah melakukan ibadah di rumah-rumah pribadi.

Sejumlah tempat ibadah ditutup bulan Juli dan Agustus di Jawa Barat oleh kaum Muslim di bawah panji Aliansi Gerakan Anti-Pemurtadan.

Untuk menentang hal ini, sekitar 2.000 orang — anggota Gereja Katolik, Orthodoks, dan Protestan serta kaum Muslim — melakukan aksi jalan sejauh tiga kilometer pada 3 September dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Monumen Nasional, seberang Istana Merdeka.

Mantan presiden Abdurrahman Wahid turut serta dalam aksi itu dengan menggunakan kursi roda. Dalam orasinya di Bundaran HI, Wahid mengatakan, ia menyesal bahwa di era reformasi sekarang ini masih ada orang yang tidak mengerti paradigma “Bhinneka Tunggal Ika.”

Bekas ketua Nahdlatul Ulama (NU) yang beranggotakan 40 juta orang itu meminta semua orang yang tidak setuju dengan penutupan paksa tempat-tempat ibadah Kristen untuk tetap tenang dan menghindari kekerasan.

“Biar saja, tidak perlu marah kepada orang-orang yang tidak mengerti. Tidak perlu ikut bersikap reaktif. Pluralisme harus terus dipelihara karena hal itu adalah kunci kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Pendeta Shephard Supit, pelaksana aksi damai itu, mengatakan kepada wartawan bahwa aksi damai itu menuntut pemerintah untuk mencabut SKB 1969 yang telah mempersulit kelompok-kelompok minoritas untuk membangun gereja-gereja resmi.

Hendrik Silaban, seorang Protestan, mengatakan kepada UCA News pada aksi damai itu bahwa “banyak umat Protestan beribadah di rumah-rumah atau ruko-ruko karena sangat sulit mendapat izin pembangunan tempat ibadah.” Ia menyarankan agar umat Kristen harus bersatu untuk membela hak-hak mereka.

“Sebagai warga negara ini, kami punya hak yang sama termasuk hak untuk beribadah menurut agama kami. Kami harus bersatu untuk menentang diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas agama,” katanya. Ia menjelaskan bahwa umat Kristen sering merasa tidak aman saat beribadah karena khawatir akan diserang.

Maria Agustini, seorang Katolik, menyalahkan SKB itu karena menyebabkan berbagai konflik antaragama. “Mengapa orang melakukan ibadah dilarang padahal kami melakukannya tanpa mengganggu orang lain?” katanya kepada UCA News pada aksi damai itu.

Zaenal Zakir, satu dari sejumlah kaum Muslim di kerumunan massa yang kebanyakan umat Kristen itu, sependapat dengan Agustini. Menyinggung soal aksi penutupan paksa yang drastis itu, Zakir bertanya mengapa orang-orang yang sedang beribadah “harus dicurigai, padahal mereka tidak mengganggu masyarakat sekitar?”

Ia prihatin tentang diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas agama, katanya kepada UCA News. Ia menyesal bahwa “pemerintah tidak menindak tegas kelompok-kelompok tertentu yang main hakim sendiri.”

Hari sebelumnya, sejumlah tokoh Kristen mengunjungi Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Al-Habib Muhammad Rizieq Syihab di kediamannya di Jakarta Pusat. Para tamu itu antara lain Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Weinata Sairin, Pastor Franz Magnis-Suseno SJ dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta, dan Pendeta Shephard Supit.

Syihab mengatakan kepada para wartawan seusai pertemuan selama lebih dari dua jam itu bahwa ia dan para tokoh Kristen itu membahas SKB yang kontroversial tersebut.

Ia mengimbau semua umat beragama di tanah air agar mematuhi SKB itu sebagai sebuah peraturan yang sah. Namun ia menambahkan, ia tidak keberatan jika para penganut agama-agama lain berusaha memberi masukan kepada pemerintah untuk merevisi peraturan itu. “Jika teman-teman Kristen ingin mengajukan upaya hukum untuk mencabut SKB 1969, silakan!” katanya.

Syihab memanfaatkan kesempatan itu untuk menegaskan kembali bahwa FPI tidak terlibat dalam penutupan paksa tempat-tempat ibadah Kristen. Ia sebelumnya dilaporkan mengatakan bahwa penutupan tempat-tempat ibadah itu merupakan “tuntutan dari Aliansi Gerakan Anti-Pemurtadan untuk menghentikan sejumlah rumah pribadi yang digunakan sebagai gereja tanpa izin, yang bertentangan dengan SKB 1969.”

Pastor Magnis-Suseno mengatakan kepada wartawan, ia menjelaskan kepada pemimpin FPI itu bahwa SKB itu mempersulit pembangunan tempat ibadah, khususnya bagi umat Katolik dan Protestan. Prosesnya lama dan sulit memperoleh persetujuan dari umat beragama lain yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan gereja, katanya, seperti dilaporkan harian “Kompas.”

“Saya belum pernah bertemu Habib (Syihab). Karena nama beliau sering disebut, saya pikir sangat kompeten untuk menemui pemimpin FPI. Selama ini saya sering berhubungan dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” kata imam asal Jerman itu seperti dikutip harian “Kompas.” Pastor Magnis-Suseno sering berbicara pada pertemuan-pertemuan antaragama.

Pendeta Sairin mengatakan, ia mengatakan kepada Syihab bahwa umat Kristen harus menggunakan rumah pribadi milik orang Kristen sebagai tempat ibadah karena pemerintah daerah tidak segera mengeluarkan izin pembangunan gereja. “Ini yang kemudian dimengerti dan dipahami oleh FPI sebagai persoalan dasar yang sesungguhnya,” katanya, seperti dikutip harian “Suara Pembaruan.”

Pendeta Sairin mengatakan, ia dan sejumlah tokoh agama sudah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, DPR-RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membahas penutupan paksa tempat-tempat ibadah di Jawa Barat.

Menurut Jurubicara Kepresidenan Andi Malarangeng, presiden telah memerintahkan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dan para pimpinan daerah untuk mencari solusi terhadap masalah penutupan tempat-tempat ibadah Kristen.

“Presiden meminta mereka untuk mencari solusi yang tepat dengan prinsip negara dan konstitusi menjamin kebebasan beribadah,” kata Malarangeng seperti dikutip harian “The Jakarta Post” dalam siaran pers 4 September di kediaman presiden di Puri Cikeas, Bogor.

Menanggapi imbauan pencabutan SKB yang kontroversial dari para tokoh Kristen, Malarangeng mengatakan bahwa menurut presiden, pemerintah tidak akan buru-buru mencabut SKB itu. Namun ia setuju bahwa SKB itu perlu diubah.

Malarangeng juga mengatakan, presiden mengajak masyarakat dan organisasi-organisasi untuk “tidak main hakim sendiri terhadap suatu kegiatan ibadah.”

“Kepala Kepolisian Negara RI diberi instruksi untuk terus menegakkan hukum kepada para pelaku kekerasan, termasuk aktor-aktor penggeraknya,” kata Malarangeng, seperti dikutip harian berbahasa Inggris “The Jakarta Post.” Menurut dia, presiden juga mengimbau agar para pengembang real estate membangun tempat ibadah untuk orang-orang yang tinggal di kompleks perumahan tersebut.

Sumber : (IJ8845.450b) Mirifica e-News


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pemkot Bogor Tidak Memasang Penerangan Jalan di Kompleks
Artikel selanjutnya :
   » » Christenen en moslims zij aan zij