Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
8
Sep '05

Pemkot Bogor Tidak Memasang Penerangan Jalan di Kompleks


Operasi penertiban yang digelar PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten dan PLN APJ (Areal Pelayanan dan Jaringan) Bogor telah mencabut 2.246 penerangan jalan umum (PJU) yang tersebar di Bogor, 1.682 titik di antaranya berada di wilayah kota.

Operasi bersandi “Gempur” ini akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2005 untuk menertibkan PJU liar, sambungan non konsumen, dan tunggakan rekening listrik.

Kepala Bidang (Kabid) PJU Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, R Silaban, menjelaskan, pemerintah Kota Bogor tidak pernah memasang maupun membayar rekening penerangan jalan umum (PJU) yang ada di kompleks perumahan maupun di perkampungan. PJU yang dikelola dan dibangun perintah baru sebatas lampu-lampu penerangan yang ada di jalan protokol (utama), dan sejumlah jalan umum lainnya.

Silaban menyatakan, pemasangan PJU di kompleks perumahan, seharusnya menjadi tanggung jawab developer. Tapi hampir tidak ada pengembang melengkapi perumahan yang dibangunnya dengan fasilitas itu. Untuk itu, baik warga kompleks perumahan maupun perkampungan harus memasang sendiri PJU yang diinginkan, termasuk dalam pembayaran rekeningnya.

Dari Pelanggan Surplus
Dikatakan, kalau seluruh PJU baik alat maupun rekeningnya menjadi beban pemerintah, tentu tidak cukup hanya mengandalkan dari Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU). “Rekening yang harus dibayarkan ke PLN setiap bulannya bisa mencapai miliaran rupiah,’’kata Kabid PJU kepada SH, Rabu (7/9) siang. PJU di Kota Bogor berjumlah 4.000 titik. Dalam tahun anggaran 2005 akan ditambah sebanyak 113 titik di jalan protokol dan 101 titik di jalan umum di pemukiman. Pertumbuhan PJU di Kota Bogor rata rata sekitar 5 persen.

Asisten Manajer Niaga PLN APJ Bogor, Yandi Heryadi ketika ditemui SH Rabu siang mengungkapkan jumlah pajak PJU yang ditarik dari pelanggan PLN di Kota Bogor masih surplus terhadap rekening PJU yang harus dibayarkan pemerintah setempat. “Sebagai contoh, PPJU per Agustus 2005 yang berhasil ditarik dari pelanggan surplus 380 juta rupiah dibandingkan dengan beban Pemkot Bogor.’’ujarnya .

Menanggapi keresahan warga, Yandi Heryadi mengatakan bahwa hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Sebab yang mengelola PJU adalah pemerintah daerah cq Dinas Tata Kota dan Pertamanan di Pemkot Bogor, dan Dinas Cipta Karya di Kabupaten Bogor. Maraknya penerangan jalan dan sambungan liar itu mengakibatkan PLN menderita kerugian cukup besar setiap bulannya. “Gempur” telah menyita lampu, tudung lampu, dan kabel PJU yang dianggap liar.

Sumber : (Periksa Ginting) Sinar Harapan, Bogor


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.