Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Kamis
4
Agt '05

Sejumlah Dinas Tolak Kenaikan Tarif Air


Sejumlah instansi di lingkungan Pemkot Surabaya ramai-ramai menolak rencana kenaikan tarif air PDAM. Beberapa dinas yang menyatakan ketidaksetujuannya tersebut antara lain Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag) serta Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.

Disperindag sendiri melalui Kadisperindag, Dra H Endang Tjaturrahwati menyatakan sejumlah pengusaha keberatan bila kenaikan tarif air dikenakan 30 persen. ‘’Komponen produksi di industri salah satu yang vital adalah air. Kalau naiknya 30 persen mereka keberatan,'’ ungkap Endang, kemarin.

Para pengusaha yang mengungkapkan keluhannya kepada Endang menyatakan tidak menolak kenaikan tersebut. Hanya saja, besaran kenaikan tidak sama seperti yang direncanakan. ‘’Paling tidak di bawah 30 persen. Sebab, kalau tetap 30 persen akan mempengaruhi cost produksi yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga produk,'’ ujarnya.

Penolakan lain datang dari Ir Togar Silaban. Kasubdin Sarana dan Prasarana Bappeko. Dia menyatakan, untuk saat ini PDAM tidak pantas menaikkan tarif air bagi pelanggan. Kalaupun PDAM ngotot menaikkan tarif, hal ini harus diirngi dengan peningkatan kualitas air produksinya.

Sebab, menurut Silaban, kualitas air yang disediakan PDAM saat ini masih di bawah kualitas tandar air minum yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan. ‘’PDAM selama ini hanya mampu menyediakan air bersih dan bukan air minum. Kalau mau menaikkan tarif, tingkatkan dulu kualitas airnya,'’ kata Togar.

Sementara, Dirut PDAM, Pengkie Sugiho Pangestu menyatakan rencana kenaikan tarif air akan terus jalan.  ‘’Saya ini heran melihat sikap Bu Endang (Endang Tjaturahwati -red). Kenaikan tarif air ini kan sudah disetujui wali kota, trapi masih ada kepala dinas yang mempersoalkannya,'’ ujarnya.

Dia meminta semua pejabat pemkot menghormati policy wali kota terkait rencana penyesuaian tarif PDAM. ‘’Masyarakat bisa geli melihat ketidaksinkronan di kalangan pemkot itu,'’ imbuhnya.

Pengkie membantah keras pernyataan Endang yang menyatakan bahwa kenaikan itu membebani ongkos produksi. ‘’Saya telah bekerja di perusahaan swasta nasional dan internasional yang menangani berbagai bidang selama 15 tahun. Jadi, saya tahu persis jerohan perusahaan-perusahaan swasta,'’ katanya.n
Sumber : (arz/edo) Republika Online


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.