Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Sabtu
30
Jul '05

Jamsostek Diusulkan [Dibubarkan]


Para pekerja mendesak PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (persero), sebagai satu-satunya badan penyelenggara jaminan sosial bagi para pekerja di Indonesia, sebaiknya dibubarkan. Selama bertahun-tahun, pengelolaan BUMN ini tidak efektif sehingga tidak mampu memberikan manfaat banyak bagi para pekerja. Keberadaan Jamsostek justru merugikan pekerja. Sebab, sebagai BUMN, lembaga ini justru diwajibkan untuk memberi pemasukan bagi keuangan negara.

Demikian inti seminar bertajuk Jamsostek Kini, dan Jaminan Sosial Nasional ke Depan bagi Kaum Buruh di Jakarta yang dihadiri Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, pengusaha, pimpinan PT Jamsostek (persero), dan fungsionaris Partai Buruh.

Kemanfaatan PT Jamsostek tidak pernah bertambah sejak didirikan, malah menjadi ajang korupsi para pejabat yang mengelola. Dibubarkan saja dan diganti dengan wali amanat,” kata Mantan Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia yang juga Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eggi Sudjana, Jumat (29/7).

Menurut Eggi, penggunaan dana kepesertaan tunjangan hari tua (THT) yang saat ini jumlahnya mencapai Rp 30 triliun tidak jelas. Pengelola tidak bisa memanfaatkan uang tersebut untuk meningkatkan premi. Bahkan, Jamsostek yang didirikan untuk kepentingan pekerja justru tidak mudah untuk dinikmati kaum buruh.

Kalaupun tidak dibubarkan, keberadaannya perlu ditinjau ulang, kata Eggi Sudjana.

Pernyataan senada juga dikemukakan Ketua Umum SBSI Rekson Silaban. Selama bertahun-tahun, kepesertaan Jamsostek yang aktif hanya sekitar tujuh juta orang dari sekitar 25 juta buruh yang terdaftar. Jamsostek tidak memiliki kekuatan untuk menekan perusahaan agar mengikutsertakan buruhnya dalam jaminan sosial.

Selain itu, Jamsostek hanya mengurusi sektor formal, padahal jumlah pekerja kita di sektor informal hampir mencapai 65 persen-70 persen dari total pekerja. Rendahnya upah buruh juga mengakibatkan iuran yang dibayarkan untuk jaminan sosial tidak signifikan.

Sumber : (nik) Harian Kompas, Jakarta


Ada 9 tanggapan untuk artikel “Jamsostek Diusulkan [Dibubarkan]”

  1. Tanggapan ROBERTS:

    Jamsostek sangat penting bagi kesejahteraan sosial di Indonesia. Jamsostek tidak harus dibubarkan namun perlu ditingkatkan transparansi pengelolaan. tingkat kepesertaan yang tidak signifikan jika dibandingkan jumlah tenaga kerja di Indonesia mengindikasikan bahwa Jamsostek kurang efektif dalam perencanaan strategi. Pengelola terlalu percaya diri, sehingga mengabaikan fungsinya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program Jamsostek. adalah fakta bahwa banyak kalangan pekerja tidak menyadari bahwa ia berhak untuk didaftarkan sebagai peserta jamsostek, bahwa ia berhak untuk mendapatkan perlindungan atas resiko dalam bekerja. kurangnya kesadaran ini tak luput dari kurangnya peran jamsostek dalam sosialisasi program. intinya berdayakan masyarakat melalui pencerdasan dan kemudahan akses informasi di mana pada akhirnya pemberdayaan ini akan meningkatkan kesadaran pekerja akan hak dan kewajibannya.

  2. Tanggapan Sastra:

    Jamsostek tidak harus dibubarkan, yang paling penting transparansi pengelolaan setoran para pekerja dan peningkatan pelayanan jamsostek terhadap pekerja

  3. Tanggapan herry:

    opini yang sungguh sangat emosional! sedikit tidak berfungsi dibubarkan, sedikit tidak memberi keuntungan nyata dibubarkan! aneh aja kenapa dengan bangsa kita semua mengaku tidak ada yang lebih baik dengan metode semua pemimpin. apa memang opini yang kita sampaikan adalah yang terbaik?

    saya sepakat bahwa perlu ada tekanan bahwa, lembaga seperti jamsostek ditinjau kembali untuk lebih bermanfaat. memang pekerja di bidang informal lebioh banyak dan itu belum memiliki jaminan sosial. adalah lebih baik jika jamsostek ditingkatkan perannya menjadi sebuah lembaga yang bisa menekan perusahaan untuk memberi jaminan sosial, karena sekarang perusahaan lebih licik terhadap keberadaan pekerja

    dan, serikat buruh harus berani mengoreksi semua itu! jangan diam ketika pengusaha menyuapi anda dengan lembaran rupiah!

  4. Tanggapan Widhi:

    Itulah resiko dari BUMN dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), karena PT itu kan mencari untung, kalau ingin jamsostek memberikan pelayanan yang maksimal diganti aja bentuk badan hukumnya menjadi Badan Wali Amanah atau apapunlah namanya (karena saya kurang mengerti bentuk2 badan hukum yang ada) yang tujuannya bukan mencari keuntungan.
    Permasalahan korupsi, sepertinya bukan masalah di jamsostek aja deh, tetapi hampir di semua perusahaan baik milik negara ataupun swasta pasti ada, tinggal persentasenya aja yang berbeda. Dan korupsi tidaklah selalu berurusan dengan materi semata. Jadi kalau alasannya karena korupsi, terlalu klise.
    Tidak ada kekuatan untuk menekan dari jamsostek, saya pikir UU nya lah yg harus diubah, karena setahu saya pihak Depnaker yang memiliki wewenang tersebut. Jadi kalau ingin jamsostek bisa menekan perusahaan, ubahlah UU nya.
    Sektor informal masih harus digarap dan saya setuju itu, berikanlah masukan yang mendukung agar program itu terlaksana bukan yang menjatuhkan. Rendahnya upah? Masing-masing pemda sdh membuat upah minimumnya masing2, jadi pendapat saya, selama pengusaha sudah melaporkan upah karyawannya sesuai upah minimum kabupaten maka tidak akan ada alasan upah yang terlalu rendah. Karena bagaimanapun juga UMK dibuat berdasarkan standar hidup yang layak didaerah tsb.

  5. Tanggapan Hisar A Siregar,SE:

    Saya adalah mantan Staf di Perusahaan Karet PT.Kirana Sapta Desa Panompuan Jae Tapanuli Selatan ( salah satu perusahaan dari Kirana Megatara Group Jakarta ).Jabatan terakhir saya di perusahaan ini adalah Kepala Seksi Gudang.Saya berhenti tanggal 21 Agustus 2007 dengan SK Pemberhentian dari Manager Kantor atas nama Febrius SW.
    Menurut Peraturan Jamsostek yang Saya tahu bahwa JHT sudah dapat di klaim setelah 5 bulan berhenti bekerja,tetapi pada bulan Maret 2008 Saya mencoba klaim JHT Saya ternyata PT.Jamsostek Medan mengatakan tidak bisa di klaim karena Saya di laporkan berhenti oleh PT.Kirana Sapta Bulan Januari 2008. Saya menjadi bingung… Saya coba konfirmasi ke Perusahaan tersebut tetapi jawaban dari pihak perusahaan mengatakan bahwa iuran Jamsostek Saya mereka bayarkan sampai bulan Januari 2008.Saya pikir inikan sama Saja Saya dianggap masih bekerja sampai bulan Januari 2008 karena iuran Jamsostek adalah dari kewajiban Perusahaan dan potongan dari gaji Karyawan,dan yang lebih membuat saya tidak nyaman adalah karena saya bukan menginginkan mereka membayar iuran Saya sampai bulan Januari 2008 tetapi Saya butuh uang tersebut.Saya mohon tanggapan
    * Kemana Saya harus memproses agar Jamsostek Saya dapat
    segera di klaim
    * Apakah dalam kasus ini Saya dapat mengajukan tuntutan
    dan pihak mana yang dapat Saya tuntut dan bagaimana
    caranya ? karena dari respon perusahaan yang saya teri
    sepertinya mereka tidak peruli dan seolah - olah saya
    tidak akan mampu berbuat apa-apa dan hanya dapat me
    nunggu walaupun sebenarnya inikan kelalaian pihak peru
    sahaan.
    * Mohon Bantuan agar Saya dapat menerima penyelesaian yang sebenarnya

  6. Tanggapan enggar:

    tanpa tendensi apapun saya semakin melihat kepentingan politis sudah merasuk ke semua elemen bangsa ini. sebenarnya itu syah-syah saja, tapi sekarang saatnya kita berpikir bijak dengan berpijak pikir. sudah tidak zamannya apa yang menurut kita tidak bermanfaat lalu kita mengusulkan untuk dibubarkan, atau diganti. inikan sama dengan keberadaan partai di negeri ini, tidak jadi calon rame-rame minta partai dibubarkan atau dengan semangat yag kelewat batas mereka membuat partai baru. bagitukah dengan JAMSOSTEK?..sungguh naif adanya. menurut hemat saya yang penting sekarang adalah revitalisasi dalam tubuh JAMSOSTEK itu sendiri. baik mencakup tranparansi, independensi, dan sosialisasi.

  7. Tanggapan Jeffri:

    Sangat mudah sebenarnya menyelesaikan suatu masalah.
    Yg dibutuhkan cukup kejujuran dan mengurangi kerakusan.
    Apabila ini ada alat yg bisa mengukur diri kita sampai departemen, instansi dan pemimpin kita, mungkin dianggap alat ini yg rusak(tidak berfungsi alatnya).
    Kesadaran utk mengoreksi diri sangat kecil, yg banyak memperkaya diri.
    Mungkin itu bagian dari sejarah kita, krn sudah biasa jadi budak, tanpa kita sadari kita juga kita suka memperbudak orang lain.Dan herannya nggak hilang-hilang setelah merdeka sekian puluh tahun.
    Menurut saya inilah yg harus diperbaiki dulu, kembali kemasalah human resources dulu.

  8. Tanggapan Lombardo:

    Kepada sdr hisar,

    mantan perusahaan anda itu telah berbaik hati krn pasti memberi anda pesangon ketika anda “mengundurkan diri”, walaupun seharusnya anda tdk mendapatkannya karena sepengetahuan saya, anda telah mempermalukan perush krn perbuatan anda yg “tidak terpuji” {apa perlu saya ungkapkan ??)

    jadi anda sebaiknya “introspeksi” diri anda sendiri & bukannya menyalahkan pihak lain.

  9. Tanggapan rachmad:

    menurut saya tidak benar bahwa jamsostek belum melakukan transparansi, kita lihat bahwa saldo yang diberikan kepada karyawan sekarang sudah terlihat upah yang dilaporkan dengan perhitungan perbulan yang jelas jadi karyawan bisa menghitung semua.
    Untuk program untuk buruh sektor informal di jamsostek juga sudah berjalan lama, klau di bilang jamsostek dari pertama x tidak ada peningkatan manfaatnya menurut saya irang yang berkata itu sama sekali tidak mengerti tentangt jamsostek.
    sudah banyak peningkatan yang diberikan jamsostek dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya.
    apa ada iuran kesehatan max Rp.60.000 untuk 5 jiwa yang tanpa limit??????
    Mengenai jamsostek harus diberikan uu tersendiri untuk menekan perusahaan agar ikut saya sangat setuju.
    karena bukan jamsostek yang licik tapi jamsostek hanya sebagai kambing hitam gemuk yang dimanfaatkan para pengusaha untuk menutupi kebusukan mereka.

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Pemkot [Pemerintah Kota] Bogor pantau pengguna listrik
Artikel selanjutnya :
   » » Consumers establish watchdog