Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
27
Jul '05

Pemerintah agar hapus disinsentif telematika


Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendesak pemerintah agar segera menghilangkan berbagai regulasi yang justru menjadi disinsetif bagi berkembangnya industri telekomunikasi dan informatika di Tanah Air.

Kadin menilai selama ini masih banyak terdapat kebijakan seperti tarif dan peraturan daerah yang justru menghambat industri manufaktur lokal maupun upaya meningkatkan teledensitas operator telekomunikasi, ungkap Wakil Ketua Umum Chris Kanter di kantor Departemen Komunikasi dan Informatika Jakarta kemarin.

Cris Kanter datang ke kantor pemerintah itu untuk menyerahkan rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Kadin soal Industri Telematika kepada Menkominfo Sofyan Djalil. Dia didampingi Anindya N. Bakrie dan Agoes Silaban masing-masing sebagai Ketua Komite tetap Telekomunikasi dan Informatika.

Selain soal diisentif industri, rekomendasi lain yang diberikan Kadin antara lain soal perluanya penambahan kandungan lokal bagi pembangunan infrastruktur telematika, efisiensi infrastruktur melalui penggunaan secara bersama-sama, percepatan rezim interkoneksi berbasis biaya, dan kepastian tata ulang frekuensi 3G.

Terhadap tuntutan itu, Menkominfo menyatakan sebagian rekomendasi tersebut telah mulai dilaksanakan pemerintah. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah meminta agar Kadin memberikan daftar aturan tarif maupun perda yang dianggap menjadi disinsentif bagi industri domestik.

Saat membuka rakornas Senin (25 Juli), pengusaha lokal tidak memperoleh nilai tambah yang memadai dari belanja telekomunikasi industri pendukung belum berkembang dengan baik. Hal tersebut menjadi persoalan berat industri telekomunikasi karena kandungan produk impor yang mencapai 90% saat ini menjadi beban bagi kebutuhan devisa.

Data Komite Tetap Informatika Kadin menunjukkan bahwa pasar teknologi dan informasi (TI) terus meningkat, baik peranti lunak, peranti keras, maupun servis. Pasar TI di Indonesia diperkirakan akan meningkat dari US$1,7 miliar pada tahun 2005 menjadi US$2,5 miliar pada tahun 2008.

Pasar telekomunikasi di luar belanja handset pelanggan diperkirakan mencapai US$2,5 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar digunakan untuk impor peralatan jaringan dan dikerjakan seluruhnya oleh vendor asing.

Anggota Komite Tetap Telekomunikasi Kadin Mas Wigrantoro mencontohkan aturan bea masuk impor hampir 0% untuk perangkat telekomunikasi saat ini menjadi disinsentif bagi industri domestik. “Sementara untuk impor komponen untuk produksi sejenis di dalam negeri justru dikenakan bea masuk yang cukup tinggi. Ini menyebabkan produk lokal tidak kompetitif.”

Sumber : (htr) Bisnis Indonesia via Bakrie Brothers


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Eks Warga Cibeureum Mengadu ke Presiden
Artikel selanjutnya :
   » » Project Pop di Puncak Tangga I-Radio