Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Selasa
26
Jul '05

Eks Warga Cibeureum Mengadu ke Presiden


Dandim, ”Masalah Ganti Rugi, Kok, ke Saya, Ya?”

Sebanyak 35 pemilik kios dan 14 kepala keluarga (KK) eks warga RW 22 Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, mengadu ke Presiden RI. Mereka meminta keadilan dari pemerintah untuk menindaklanjuti sengketa tanah Cibeureum yang mengorbankan ratusan penduduk di sana. Karena setelah dieksekusi paksa, warga tidak mendapat ganti rugi apa pun.

Selain itu, mereka menagih janji Dandim 0609 Kab. Bandung yang sempat memfasilitasi pemberian ganti rugi. Sebelum eksekusi, warga ditawarkan mendapat ganti rugi Rp 500.000,00/m dan Rp 5 juta/kios. Bahkan, menurut informasi yang dilansir beberapa media, jumlah ganti rugi ditetapkan sampai dengan Rp 600.000,00/m.

Pengaduan tersebut disampaikan secara tertulis kepada presiden atas nama warga RW 22 Cibeureum yang diwakili H. Silaban, melalui pos pada 20 Juli 2005. Demikian disampaikan perwakilan warga, di antaranya Silaban, Lilis, Agus, dan Juju Juarsa, kepada “PR” di Asrama Kipal V Kostrad, Cibeureum, Bandung, Senin (25/7).

Menurut warga, meskipun sudah diusir paksa, mereka tetap menuntut ganti rugi sebagaimana yang pernah dijanjikan sebelumnya. Mereka menilai, itu merupakan hak mereka. Selama bertahun-tahun mereka biasa membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Meskipun sakit hati ini tak bisa diobati, kami tetap meminta keadilan yang menjadi hak kami. Kami minta ganti rugi. Pahit-pahitnya, jumlah ganti rugi sesuai dengan yang ditawarkan sebagaimana yang sempat difasilitasi Dandim,” ujar Silaban.

Hal senada disampaikan Agus. Menurut dia, berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979, Pasal 3 disebutkan, warga yang tanahnya digunakan untuk keperluan projek pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh panitia penaksir.

Menurut Agus, akibat penggusuran, sampai saat ini sebagian warga terpaksa menempati rumah kontrakan.

Sementara itu menurut Silaban, perwakilan juga menyampaikan berkas tuntutan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dan menghubungi beberapa pengacara terkemuka ibu kota.

Belum beri komentar

Sementara itu, Komandan Kodim 0609 Kab. Bandung, Letkol (Kav.) Achmad Saefudin belum bisa memberikan komentarnya. Kemarin, ia tidak bisa dihubungi “PR” di Makodim 0609 Jln. Gatot Suboroto Cimahi. Menurut stafnya, ia tengah menerima sejumlah tamu. Sedangkan ketika “PR” menghubungi melalui telefon sore kemarin, ia tidak bisa diganggu karena sedang rapat.

“Aduh, maaf. Tidak enak kalau melalui telefon. Apalagi saya sedang ada pertemuan. Besok atau lusa saja, ya, di kantor,” ujarnya.

Namun, Achmad sebelumnya sempat bertanya kenapa harus menanyakan ganti rugi kepada dirinya. “Masalah ganti rugi kok ke saya ya” ujarnya

Seperti diberitakan “PR” sebelumnya, pada 6 Januari 2005, tanah sengketa Cibeureum seluas 2,9 ha yang ditempati 14 KK dan 35 kios, akhirnya dieksekusi paksa pada 6 Januari 2005. Eksekusi didasarkan pada putusan penetapan PN Bale Bandung No. 04/EKS.G/2004/PN.BB.DEL Jo. No.46/PDT.EKS/2004/PUT/PN.BDG yang ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Bale Bandung M. Yahya Barlian, S.H., 3 November 2004(A-136)

Sumber :  Pikiran Rakyat, Bandung


Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.





Artikel sebelumnya :
   » » Juara Pacuan Kuda Gubsu Cup III Hanya Dapat Satu Slop Rokok
Artikel selanjutnya :
   » » Pemerintah agar hapus disinsentif telematika