Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
20
Jul '05

Ada Apa di Humbahas ? Pemberian “Pago-pago” untuk Lokasi Pembangunan Kantor Bupati Dilakukan Dua Kali


Pemberian ganti-rugi atau “pago-pago” untuk pembangunan kantor bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) disebut-sebut 2 (dua) kali. Sebelumnya kantor bupati itu akan dibangun di Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul. Namun belum diketahui secara pasti sebabnya tiba-tiba lokasi dipindahkan ke Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul persis di samping kantor DPRD dan Dispenda Humbang Hasundutan.

Sementara “pago-pago” untuk kantor DPRD dan Dispenda Humbahas yang kini pembangunannya hampir rampung tepatnya pada Tahun 2004 lalu sudah diserahkan Pemkab Humbahas kepada masyarakat setempat sebagai ganti rugi. Waktu itu Almarhum Drs Manatap Simanungkalit MM menjabat Bupati Humbang Hasundutan. Kemudian Drs BW Simamora Ak sewaktu menjabat Pelaksana Tugas Bupati Humbahas menggantikan almarhum Manatap Simanungkalit, pembangunan kantor DPRD Humbahas sempat dihentikan dengan alasan lokasi pembangunan kantor DPRD dan Dispenda bukan di lokasi yang ditentukan sebelumnya. Bahkan masyarakat setempat sempat memblokir lokasi supaya pembangunan kantor DPRD dan Dispenda Humbahas diberhentikan sebelum ada musyawarah masyarakat dengan pemerintah setempat.

Sebelumnya juga di lokasi kantor DPRD dan Dispenda direncanakan akan dibangun Pusat Pasar Doloksanggul dan Terminal. Namun sampai saat ini, Selasa (19/7) belum diketahui secara pasti dimana lokasi Pusat Pasar dan Terminal akan dibangun. Kabag Hukor Humbahas W Pasaribu SH ketika dikonfirmasi wartawan SIB, Selasa (19/7) sekira pukul 16.45 WIB  via telpon mengenai lokasi pembangunan Pusat Pasar dan Terminal tidak tahu.

“Memang benar sebelumnya Pusat Pasar dan Terminal akan dibangun tidak jauh dari kantor DPRD Humbahas. Namun karena tidak sesuai pembangunannya dipindahkan. Tapi tidak tahu jelas dimana lokasi pembangunannya. Biar lebih jelas hubungi saja Kabag Tapem Drs Onggung Silaban,” ucap juru bicara bupati itu.

Pembangunan Pusat Pasar Terminal Doloksanggul juga tidak jelas dimana lokasinya, menyusul lagi persoalan bahwa di lokasi kantor DPRD dan Dispenda akan dibangun kantor bupati Humbahas, dimana pemberian “pago-pago” diserahkan kepada pemilik tanah 2 kali. “Uang pago-pago” pertama belum diketahui secara pasti berapa jumlahnya tapi disebut-sebut mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian disusul pembangunan kantor bupati yang dialokasikan di tempat yang sama di lokasi kantor DPRD dan Dispenda Humbahas juga diberikan “pago-pago” sebanyak Rp 200 juta dengan Penjabat Bupatinya Sarlandy Hutabarat SH.

Kabag Tapem Drs Onggung Silaban ketika dikonfirmasi SIB, Selasa (19/7) pukul 17.00 WIB melalui telpon selularnya menjelaskan bahwa mengenai “pago-pago” ganti rugi lokasi kantor bupati Humbahas tidak diketahui termasuk biaya dana yang dikeluarkan. “Mengenai penempatan lokasi pembangunan pemerintahan termasuk kantor bupati Humbahas ada khusus tim panitia yang menangani. Sedangkan saya hanya sebagai panitia pembebasan tanah dan lokasinya sampai sekarang belum diketahui peruntukannya. Sedangkan uang “pago-pago” belum diserahkan kepada masyarakat dan masih dinotadinaskan kepada Bupati Humbahas,” ujar Onggung Silaban sambil mengungkapkan untuk tahun 2005 Rp 400 juta dipersiapkan untuk pembebasan tanah untuk perkantoran di seluruh Kabupaten Humbahas. Padahal di APBD untuk pembebasan tanah ditampung Rp 1 miliar. Melihat kenyataan itu, masyarakat Humbahas dan beberapa staf Pemkab Humbahas termasuk para rekanan selalu mengucapkan kata-kata “ada apa di Humbahas”. Memang struktur pemerintahan agak rumit karena Kabupaten Humbahas baru berumur 2 tahun sudah 3 bupatinya.

Sumber : (RHS/h) Harian SIB, Dolok Sanggul (broken link)


Ada 2 tanggapan untuk artikel “Ada Apa di Humbahas ? Pemberian “Pago-pago” untuk Lokasi Pembangunan Kantor Bupati Dilakukan Dua Kali”

  1. Tanggapan Taripar Munthe:

    Saya sangat berharap bupati membangun sekolah plus di kampung kita

  2. Tanggapan Golda Marganda Purba, MH:

    Perpindahan Kantor dari Matiti ke Desa Pasaribu patut dikaji secara mendalam oleh Dinas Teknis Terkait seperti Dinas Tata Kota dan Bappeda dengan memperhatikan RPJM dan RPJP sehingga hasilnya tidak sembraut dan tidak mengutamakan kepentingan tertentu di atas kepentingan umum. Pemberian ganti rugi/pago-pago dua kali kiranya menjadi perhatian lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan, bila perlu melakukan hak inisiatif berupa hak angket dan selanjutnya bisa membentuk Panitia Khusus /Pansus. Sebab legislatif yang merupakan wakil rakyat harus mengawasi penggunaan dana/anggaran yang bersumber dari pembayar pajak guna kesejahteraan masyarakat. Horas!!!!!

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.