Silaban Brotherhood: Media Informasi dan Komunikasi Generasi Silaban di Internet

Pilih Topik Artikel:

Rabu
6
Jul '05

Kasus Gizi Buruk di Papua Sulit Diungkap: Otsus [Otonomi Khusus] Bukan Jaminan Membangun Kesejahteraan Masyarakat


Berita tentang kasus gizi buruk dan busung lapar yang mencuat di seantero Nusantara telah mendapat perhatian semua pihak. Akan tetapi, di Provinsi Papua, semenjak otonomi daerah berlaku, justru kasus serupa yang terjadi di wilayah itu tak pernah terungkap secara jelas.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr Tigor Silaban pekan lalu mengemukakan, data yang sempat dihimpun pihaknya menyebutkan bahwa kasus gizi buruk di kalangan anak balita hanya 3,9 persen, sementara gizi kurang sebanyak 14,3 persen.

Dikatakan, soal busung lapar sejauh ini belum ada kasus. Namun, ia tidak menyebutkan data karena sulit memperoleh laporan menyangkut situasi kesehatan masyarakat, termasuk kondisi gizi di kalangan anak balita di daerah-daerah.

Tigor mengungkapkan, ”Memang Papua memberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus dengan pusat otonomi di provinsi. Tetapi, kabupaten dan kota masih bertahan dengan Undang-Undang Nomor 22/1999 dengan pusat otonomi di kabupaten atau kota, sehingga merasa tidak perlu koordinasi dan kerja sama dengan provinsi, termasuk memberi laporan mengenai kondisi kesehatan di daerah masing-masing.”

Meski pihak Dinas Kesehatan Papua menyebutkan bahwa kasus gizi buruk, kurang gizi, dan busung lapar di Papua hampir tidak ada, kenyataan di lapangan berbicara lain.

Hasil survei dinas kesehatan pada 2001 menyebutkan, kasus kematian anak balita sekitar 9.000 anak per tahun; 85 persen di antaranya disebabkan gizi buruk. Apalagi mengingat Papua selama ini dikenal sebagai provinsi termiskin dan terbelakang di kawasan timur Indonesia.

Para anak balita di Papua, terutama di daerah pedalaman, sebagian besar hanya mengonsumsi umbi-umbian, tanpa susu, tanpa vitamin yang bersumber dari ikan atau daging.

Kondisi fisik anak-anak balita terutama perut tampak buncit dan kaki kurus. Tetapi, petugas kesehatan mengklaim bahwa kondisi tersebut disebabkan mengonsumsi umbi-umbian yang mengandung gas. Jenis makanan tersebut membuat perut melar dan membesar, bukan karena cacing atau gizi buruk.

Jangan disembunyikan

Direktur Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Papua, Tahi G Butar-Butar, mengemukakan, semestinya semua pihak berbesar hati mengakui kondisi kesehatan anak balita di Papua. Kenyataan di lapangan tak perlu disembunyikan, hanya karena Papua sedang melaksanakan UU Otonomi Khusus.

Apa pun status pemerintahan yang diberikan kepada Papua, tetapi realisasi di lapangan lebih berpihak pada kepentingan pribadi, kelompok, dan pengusaha maka kondisi masyarakat dari tahun ke tahun tetap sama.

Ditegaskan, otsus bukan jaminan membangun kesejahteraan masyarakat Papua. Komitmen, pengorbanan, kejujuran, keadilan, integritas pribadi pejabat, dan semangat berpartisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat menjadi kunci keberhasilan Otsus Papua.

Hampir semua kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat di sejumlah kota di Papua seperti beras, daging sapi, ayam potong, kambing, bawang putih, dan bawang merah didatangkan dari luar Papua. Kebutuhan pokok seperti ini belum memasyarakat di kalangan warga pedalaman Papua. Kalaupun ada, harganya tidak dapat dijangkau masyarakat kecil. Mereka hanya bisa mengonsumsi lauk-pauk dua pekan satu kali atau tidak pernah sama sekali.

Sumber : (Kornelis Kewa Ama) Harian Kompas, Jayapura


Ada 2 tanggapan untuk artikel “Kasus Gizi Buruk di Papua Sulit Diungkap: Otsus [Otonomi Khusus] Bukan Jaminan Membangun Kesejahteraan Masyarakat”

  1. Tanggapan doni:

    Hal yang terjadi di papua ini dapat di katakan hal yang wajar di pemerintahan Negara R.I di mana ketidakmerataan sering terjadi terutama di bagian TIMUR, di mana pemerintahan hanya berpusat di BARAT

  2. Tanggapan viky:

    sungguh tragis nasipmu anak-anak papua engkau seperti ayam yang mati di lumbung beras. jika ada satu saja gizi buruk di suatu daerah itu berarti gambaran dari ketidak mampuan pemerintah dalam pembangunan. gizi buruk adalah suatu keadaan yang terjadi karena proses keterpaparan kekurangan makanan yang cukup lama dalam suatu keluarga. hal ini sagat terkait dengan pendidikan ttg pola asuh anak, kemampuan keluarga untuk membeli dll. dan bila di tarik benang merahnya ketingkat yang lebih tinggi maka pertanyaan selanjutnya adalah adakah kebijakan yang membuat masyarakat mengerti tentang pola asuh anak bukan hanya saat berkeluarga tetapi semasa usia sekolah dulu??? dan sudahkah kebijakan pembangunan ekonomi kearah menunjang bertumbuhnya ekonomi kerakyatan atau sebaliknya justru hanya untuk segelintir orang (konglomerasi)??? sudah ada otonomi yang menjamin kewenagan orang papua untuk membangun negerinya. namun sungguh ironis bila terjadi neokolonialisme antara orang papua sendiri. artinya kita orang papua (di pemerintah, politikus, cendikiawan) justru membunuh anak, saudara, adik, kakak, orang tua dan lebih lanjut generasi papua kedepan. terimakasih

    viky

Silahkan memberikan tanggapan !

Catatan:
1) Mohon Maaf.. Tanggapan perdana Anda akan kami moderasi sebelum ditampilkan !
2) Selanjutnya dikemudian hari, mohon gunakan Data Anda (Nama, Email, Website) dengan konsisten (sama) agar tanggapan Anda langsung tampil (tanpa moderasi) dan memudahkan Anda menelusuri komentar-komentar sebelumnya pada situs ini.